Gubernur Serahkan SK Perpanjang Pj Bupati Kepulauan Mentawai 

Gubernur Serahkan SK Perpanjang Pj Bupati Kepulauan Mentawai  Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan SK perpanjang Mendagri kepada Pj Bupati Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak. (Foto: Rus Akbar/Mentawaikita.com)

PADANG-Hari ini Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, dari Menteri Dalam Negeri di auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (27/5/2024). Selain penyerahaan SK tersebut, terlebih dahulu melantik Pj Walikota Payakumbuh, Suprayitno menggantikan Jasman Rizal yang menjabat Pj sebelumnya. 

Mahyeldi mengingatkan, kepala daerah dan pejabat di pemerintahan mendapatkan berbagai fasilitas dari negara. Diharapkan, dengan fasilitas tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi, kelompok, golongan, politik, dan berbagai kepentingan lainnya.

"Dalam penggantian kepemimpinan, kita mengharapkan adanya keberlanjutan pengelolaan pemerintahan secara berkesinambungan. Sehingga, terwujud pemerintahan yang good dan clean governance. Untuk itu, kepala daerah harus menjaga keharmonisan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan," katanya. 

Selain itu, Gubernur juga meminta kepada kepala daerah berkewajiban menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta. Kemudian memaksimalkan segenap potensi yang ada di daerah masing-masing, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mahyeldi juga minta kepala daerah wajib menyukseskan semua program pemerintahan, seperti mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. “Patut juga diingat, kinerja kepala daerah selalu dievaluasi setiap triwulan, terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan pemerintah,” ujarnya.

Kemudian kedua Pj walikota dan bupati, kata Mahyeldi,  untuk melakukan mitigasi dampak fenomena super el nino, apalagi curah hujan sebuah daerah Sumatra Barat tinggi akan mengarah kepada potensi cuaca ekstrim, dapat berujung bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor.

“Selaku penyelenggaraan pemerintahan, tentu kita perlu menyikapi fakta tersebut secara serius, untuk itu persiapan langkah-langkah mitigasi sejak dini sebelum apa yang tidak kita inginkan. Musibah bencana ini datangnya secara tiba-tiba, tanpa kita perkirakan,” ujarnya.

Selanjutnya, reformasi penyederhanaan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.  “Investasi sangat berpengaruh pada ekonomi lokal dan nasional, ada langkah konkrit untuk menunjang kemudahan perizinan, seperti meningkatkan kecepatan, kemudahan pelayanan, meningkatkan transparansi dan digitalisasi pelayanan,” ujarnya.

Gubernur juga meminta untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara, memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu untuk mewujudkan kondusifitas. “Suksesnya penyelenggaraan pemilu kadang pejabat perlu menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD, Forkopimda dan tokoh serta lembaga masyarakat segera selesaikan, jika mulai melihat adanya potensi ada masalah segera dituntaskan,” katanya.

Khusus untuk Mentawai, Mahyeldi berpesan pemerintah daerah untuk serius dalam pengelolaan dan perizinan wisata. Ia menilai, wisatawan yang datang ke Kepulauan Mentawai perlu mendapatkan perlindungan dan kenyamanan saat berkunjung ke Mentawai. “Mentawai merupakan wisata unggulan kita, turis asing perlu kenyamanan kala berkunjung sehingga pemerintah perlu menyediakan peraturan khusus dalam rangka peningkatan wisata Mentawai,” pungkasnya.

Sementara itu, Fernando Jongguran Simanjuntak sendiri selain Pj Bupati juga menjabat Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia menjabat bupati sejak 24 Mei 2023.

 


BACA JUGA