Koalisi Masyarakat Pers Sumatra Barat Menolak Revisi UU Penyiaran 

Koalisi Masyarakat Pers Sumatra Barat Menolak Revisi UU Penyiaran  Pemimpin Umum Mentawaikita.com, Rifai menanda tangani penolaka revisi UU Penyiaran. (Foto: Rus Akbar/Mentawaikita.com)

PADANG- Rencana merevisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia memicu penolakan di kalangan jurnalis dan praktisi media, hal itu karena mengancam kebebasan pers. 

Koalisi Masyarakat Pers Sumatra Barat yang terdiri AJI Padang, PWI Sumbar, IJTI Sumbar, FPI Padang dan Aspem Sumbar melakukan aksi di depan Masjid Raya Sumbar menolak revisi UU penyiaran tersebut. 

Ketua AJI Padang, Novia Harlina, dalam orasinya revisi UU Penyiaran harus ditolak, salah satu poin yang ditolak yaitu poin pasal dalam RUU itu menyatakan bahwa hasil jurnalistik investigasi tidak boleh ditayangkan. “Apakah dengan begitu karya itu akan kita simpan saja? Ini sangat tidak masuk akal, peliputan investigasi dilarang disiarkan, bagaimana itu?. Pelarangan peliputan investigasi merupakan sebuag pasal karet,” katanya, Jumat (24/5/2024).

Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar, Defri Mulyadi, mengatakan berita itu sebuah karya yang menjadi indentitas seorang jurnalis. Masalah yang terjadi setiap persoalan jurnalis itu tidak lagi dibahas oleh Dewan Pers tapi diambil alih oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Ini tentunya sangat bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 dan banyak pasal-pasal lain tentunya multi tafsir dan akan melemahkan fungsi pers. Dan jika di ketuk tentunya akan membuka ruang korupsi di Indonesia makin terbuka, karena tidak ada lagi sosial kontrol dan ada pelarangan liputan investigasi,” terangnya.

Rifai, Pemimpin Umum Mentawaikita.com menegaskan rakyat masih butuh liputan investigatif jangan diberangus. Itu akan menutup informasi korupsi, kerusakan akibat eksploitasi hutan, segala macam kasus yang ada di negara ini. "Kalau dilarang liputan investigasi maka DPR RI turut andil jadikan perilaku korupsi ugal-ugalan di negara ini," ujarnya.

Poin-Poin Kontroversial dalam RUU Penyiaran:

Pasal 50 B ayat (2):

- Larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

- Larangan penayangan isi siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Pembatasan Jurnalisme Investigatif:

Pasal ini membatasi ruang gerak jurnalis investigasi yang bertugas mengungkap kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Investigasi jurnalistik adalah elemen kunci dalam fungsi pengawasan pers terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Larangan ini akan menghambat transparansi dan akuntabilitas publik. Pembatasan terhadap penayangan eksklusif jurnalistik investigasi dan pelarangan konten tertentu juga akan merusak marwah jurnalisme sebagai pilar demokrasi yang berfungsi untuk mengawasi kekuasaan.

Pasal Tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik: 

Meskipun penting untuk menghindari penyebaran berita bohong, ketentuan ini bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis yang melakukan kritik terhadap pemerintah atau pihak-pihak berkuasa. Ketidakjelasan definisi dalam pasal ini membuka peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan. Ketentuan mengenai larangan penayangan isi siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik juga dikhawatirkan akan digunakan secara eksesif oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Kriminalisasi Jurnalis:

Aturan mengenai berita bohong dan pencemaran nama baik membuka peluang bagi pihak-pihak berkuasa untuk mengkriminalisasi jurnalis yang mengkritik kebijakan pemerintah atau mengekspos korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini dapat menciptakan iklim ketakutan dan membatasi ruang lingkup kerja jurnalis.

Pasal 8A huruf q:

- Kewenangan KPI dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.

Tumpang Tindih Kewenangan KPI dan Dewan Pers: 

Kewenangan ini menimbulkan tumpang tindih dengan peran Dewan Pers yang selama ini berfungsi sebagai mediator dalam sengketa jurnalistik. KPI, sebagai regulator, tidak seharusnya merangkap fungsi pengadilan dalam kasus-kasus jurnalistik, karena dapat mengancam independensi dan objektivitas pers. Peningkatan kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan Dewan Pers dapat menyebabkan over kontrol oleh pemerintah, mengancam independensi media, dan menurunkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Pasal 42:

- Ketentuan bahwa muatan jurnalistik dalam isi siaran lembaga penyiaran harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Isi Siaran (SIS):

Pasal ini mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers sebagai rujukan utama dalam praktek jurnalistik. Hal ini bisa mengarah pada interpretasi hukum yang sempit dan pembatasan terhadap kebebasan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya.

Lalu poin penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI. Pengalihan fungsi ini dari Dewan Pers ke KPI mengancam independensi pers dan berpotensi menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis yang khawatir terhadap sanksi dari KPI. Kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan Dewan Pers akan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam independensi media. KPI sebagai regulator seharusnya tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa jurnalistik yang menjadi domain Dewan Pers.

Kemerdekaan pers dan independensi media merupakan elemen esensial dari demokrasi yang sehat. Mereka berfungsi sebagai pengawas atas kekuasaan dan alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Revisi UU Penyiaran ini, dengan berbagai ketentuannya, mengancam kedua prinsip tersebut.

Larangan-larangan yang diusulkan dalam Pasal 50 B berpotensi menjadi alat sensor yang kuat. Jika investigasi jurnalistik, yang sering kali mengungkap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dilarang, maka pers tidak lagi bebas melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pasal 42 yang mengharuskan muatan jurnalistik sesuai dengan P3 dan SIS, serta penyelesaian sengketa oleh KPI, merusak independensi redaksi. Dewan Pers, yang memiliki mandat khusus untuk melindungi kemerdekaan pers, seharusnya tetap menjadi otoritas utama dalam penilaian ini. Selain Pasal 8A huruf (q) dan pasal 42 ayat 2, Pasal 51 huruf E juga tumpang tindih dengan UU Pers. Pasal ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan. “Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 51 huruf E.

Dengan memberikan KPI kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik, potensi konflik kepentingan meningkat karena KPI lebih fokus pada regulasi penyiaran ketimbang melindungi kemerdekaan pers.

Revisi UU Penyiaran yang diusulkan saat ini tidak hanya berpotensi mengancam kebebasan pers tetapi juga mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan independen. 








BACA JUGA