Logistik Menjadi Vital Pada Penyelenggaraan Pemilu

Logistik Menjadi Vital Pada Penyelenggaraan Pemilu Eki Butman, pada Rakor Fasilitasi dan Pengeloaan Barang Dugaan Pelanggaran Tahapan Logistik kepada Panwas kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Foto: Patrisius Sanene/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT- Eki Butman, Divisi Sosialisi, Pedidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai, menyampaikan logisitik menjadi vital pada penyelenggaraan pemilihan umum. Hal itu dikatakan Eki pada Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Tahapan Logistik Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Graha Viona, pada Rabu, (31/1/2024).

Menurutnya penyelenggara dan pengawas pemilu harus bisa memastikan pendistribusian dan arus balik logistik harus berjalan sesuai dengan prosedur dan tahapan. Kemudian faktor geografis harus di perhatikan bisa saja ada logistik yang tertukar, hilang.

“Logistik menjadi vital dalam penyelenggaraan pemilu, karena bisa saja ada kekurangan, ada surat suara yang tertukar, sehingga penyelenggaraan pemilu akan terkendala bahkan tidak akan terselenggara dengan lancar,” ujar Eki dihadapan Panwas kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengalaman yang terjadi sebelumnya adanya logistik di Mentawai yang mengalami kendala pendistribusian menjadi catatan pengelolaan logistik untuk kemudian dimaksimalkan sesuai dengan tahapan dan waktu.

“Persoalan muncul ketika logistik tidak tepat jumlah, sasaran dan tidak berjalan dengan maksimal, ancamannya adalah ketika ini tidak berjalan sesuai dengan tahapan akan kena etik dan pidana,” kata Eki.

Tugas kita, kata Eki, adalah mensukseskan penyelenggaraan dan pengawasan sesuai dengan alurnya, Panwas di lapangan pasti paham tata kerja KPU sebagai user. “Kita yang hadir di lapangan kita hindari kesalahpahaman khusus tata kelola logistik,” katanya.

Konsekwensinya, ketika pengawasan dan pendistribusian logistik tidak tepat sasaran maka akan terjadi pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, kita bisa kena kode etik, proses pidana. 

Sementara Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mentawai Quarta Fitraza, menyoal laporan dugaan pelanggaran pemilu harus segera ditindaklanjuti ketika diterima oleh Panwas Kecamatan.

“Jika pengawas pemilu baik tingkat bawah tidak menindaklanjuti laporannya dugaan pelanggaran maka akan dikenakan pidana,” ujarnya.

Kemudian terkait dengan pengelolaan barang bukti dugaan pelanggaran pemilu hingga saat ini belum ada mekanisme wewenang pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu apakah disimpan di Panwas kecamatan atau langsung diteruskan ke Bawaslu tingkat kabupaten.

“Kita di Mentawai dengan daerah geografis, belum ada mekanisme pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu, semoga ini ada mekanisme bagaimana pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu khusus di daerah yang geografis seperti Mentawai,” ujar Quarta Fitraza.


BACA JUGA