Perkebunan Sawit Ancam Hak Atas Tanah Warga Mentawai

( )

Perkebunan Sawit Ancam Hak Atas Tanah Warga Mentawai Pohon sawit di Matobe, Sikakap. (Foto: Istimewa)

Penulis Opini: Pinda Simanjuntak, Sekretaris Pengurus Yayasan Citra Mandiri Mentawai) 

Membaca isi surat PT. Swastisiddhi Amagra (PT.SSA) nomor 026/SSA/XI/2023 perihal Pemberitahuan Rencana Sosialisasi, dalam suratnya PT.SSA akan melakukan sosialisasi di areal izin lokasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di 4 areal terletak di Kecamatan Pagai Utara (Desa Betumonga), Kecamatan Sikakap (Desa Matobe, Desa Sikakap, Desa Muara Taikako), dan Kecamatan Pagai Selatan (Desa Makalo, Desa Malakkopa, Desa Bulasat, Desa Sinakak). Sebagai pembaca, redaksi surat pemberitahuan PT.SSA kepada Pj. Bupati Mentawai tersebut memunculkan pertanyaan, apakah PT. SSA sudah memiliki Izin lokasi dari Pemda Mentawai melalui DPMTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu)?

 

Terlepas dari apakah PT. Swastisiddhi Amagra (PT.SSA) sudah memiliki izin lokasi atau tidak, sejarah telah mencatat, pada tahun 2010, PT. Swastisiddhi Amagra (PT.SSA) pernah memiliki izin lokasi Perkebunan sawit seluas 20.000 hektar yang diterbitkan Pemda Mentawai melalui Bupati saat itu. Sebaran izin lokasinya berada di Kecamatan Pagai Selatan 12.000 ha dan Kecamatan Pagai Utara 8.000 ha. Salah satu point dari Diktum ketiga dari keputusan tersebut, untuk memperoleh tanah/lahan perkebunan sawit seluas 20.000 ha, PT. SSA melakukan musyawarah dengan warga pemilik lahan agar bersedia melepaskan hak atas tanah (Hibah) dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Selain PT,SSA, pada tahun 2010 Bupati Mentawai juga memberikan Izin Lokasi PT. Rajawali Anugerah Sakti seluas 14.000 hektar di Pagai Utara dan Sipora Selatan, PT. Mentawai Golden Plantation Pratama seluas 19.500 hektar di Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Barat Daya, dan PT. Siberut Golden Plantation Pratama seluas 20.000 hektar di Siberut Utara. Ada empat perusahaan diberikan izin lokasi oleh bupati saat itu, total luas izin lokasi seluas 73.500 hektar.

 

Tiga tahun masa berlaku izin lokasi perkebunan PT.SSA  dan tiga perusahaan lainnya 2010 s/d 2013 berakhir. Rencana Perkebunan sawit tidak bisa dilanjutkan karena perusahaan gagal memperoleh lahan masyarakat untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan perkebunan. Dengan berakhirnya Izin PT. SSA dan PT. RAS per 30 Juli 2013 silam, perusahaan tidak bisa mengusulkan perpanjangan izin atau meminta kembali untuk menerbitkan izin yang sudah berakhir kepada Bupati. Dasar hukumnya jelas, karena tanah yang diupayakan sebagai lokasi perkebunan dari warga Mentawai tidak mencapai 50% dari total luas lahan yang dimasukkan dalam ijin lokasi (17.250 ha dari total 34.500 ha).

 

Skema Inti (Perusahaan), Plasma (Masyarakat) Perkebunan Sawit Pasca UU Cipta Kerja

 

PIR-Trans adalah pola perkebunan untuk menyelaraskan program transimigrasi yang dikembangkan pemerintah pusat. Pola ini dimulai tahun 1980-1990 untuk mempercepat perkembangan perkebunan dengan pembiayaan bersumber dari kolaborasi Pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti World Bank, Asian Development Bank dan lainnya. Melalui program inilah lahir definisi inti (perusahaan) yang bermitra dengan petani (plasma) untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal atau para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk. Konsep PIR terus berjalan sampai tahun 2005 dengan perubahan model maupun nama menjadi KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota). Program ini menerima bantuan dana pemerintah dan negara pendonor. Terakhir, sistem inti-plasma diperbaiki dengan program bernama Revitalisasi Perkebunan dari tahun 2005-2015. Pembiayaan revitalisasi perkebunan (Revitbun) bertumpu kepada kredit investasi perbankan di mana bunga kredit mendapatkan subsidi dari pemerintah.

 

Di Indonesia, kegagalan pola kemitraan perkebunan sawit terus terjadi karena masyarakat (pemilik lahan) tetap tertindas dari sumber-sumber kehidupannya seperti tanah, dampak lingkungan dan dampak social budaya yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan perkebunan.

 

Posisi Masyarakat Adat Dalam Usaha Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

 

Presiden RI Joko Widodo pernah mengeluarkan keputusan menunda seluruh izin perkebunan sawit dengan tujuan untuk mengevaluasi seluruh perizinan dan pelaksanaan usaha perkebunan sawit di Indonesia. Beberapa persoalan yang diperoleh oleh tim yang dibentuk adalah persoalan dimana pembangunan perkebunan sawit oleh perusahaan masuk dalam kawasan hutan tanpa proses pelepasan kawasan hutan oleh Pemerintah.

 

Perubahan peraturan perundang-undangan pun dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja/ Omnibus Law. Omnibus Law dapat diartikan sebagai “hukum untuk semua” dimana beberapa undang-undang diamandemen dan disatukan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha baik perseorangan, badan usaha berinvestasi, dan menyelesaikan persoalan Perkebunan yang masuk dalam Kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja salah satunya memuat semua proses perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

 

Berdasarkan UU Cipta Kerja, jenis usaha budidaya perkebunan sawit di atas 25 hektar merupakan klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) berisiko tinggi dengan kode KBLI 01262.  Perubahan aturan perundang-undangan perkebunan pasca UU Ciptaker, lahan untuk pembangunan usaha perkebunan dapat dari Kawasan Hutan, melalui pelapasan kawasan, namun tetap diprioritaskan di Area Penggunaan Lain (APL). Hal baru dari Undang-Undang Perkebunan terdapat di Pasal 17 ayat 1, pejabat berwenang dilarang menerbitkan penerbitan Usaha Perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat kecuali sudah dicapai persetujuan antara masyarakat adat dengan pelaku usaha (perusahaan) mengenai penyerahan lahan. Undang-Undang ini sesungguhya sudah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia termasuk di Mentawai. Meski demikian, pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum harus ditetapkan Pemerintah Daerah Mentawai melalui Surat Keputusan (Perbub Nomor 12 tahun 2019 Pasal 21 ayat 1,2,3,4 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan UMA sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai).

 

Yang Harus Dipahami Warga Tentang Proses Perizinan Usaha Perkebunan Sawit Melalui UU Cipta Kerja

 

Jika suatu badan usaha (perusahaan) ingin mengembangkan usaha perkebunan sawit di Mentawai, perusahaan terlebih dahulu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah NIB dimiliki, selanjutnya perusahaan mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemamfaatan Ruang (KKPR), dulu disebut Izin Lokasi sebelum UU Cipta kerja. Pemohon diwajibkan mengisi data permohonan seperti data perusahaan, koordinat lokasi, informasi jenis usaha, kebutuhan luas perkebunan dan informasi penguasaan atas tanah (Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, pasal 2). Persetujuan atau konfirmasi permohonan KKPR kepada perusahaan dapat disetujui jika sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab. Kep. Mentawai. Masa berlaku Persetujuan KKPR/Izin Lokasi selama tiga tahun, dan dapat diperpanjang selama dua tahun kemudian jika perusahaan telah dapat mengusahakan tanah 30% dari total luas lahan yang dimohonkan melalui perizinan elektronik OSS-RBA (Permen ATR/BPN/13/2021, Pasal 9 ayat 3).

 

Hal yang harus kita pahami dari proses permohonan perizinan Perkebunan melalui Permen ATR/BPN/14/2021 adalah, setelah Bupati memberikan persetujuan KKPR (izin lokasi) kepada perusahaan, perusahaan tersebut sesungguhnya belum memperoleh lahan seluas yang dimohonkan untuk usaha perkebunan sawit. Lalu dimana mereka mau menanam perkebunan sawitnya?

 

KPPR (izin lokasi) yang dipegang perusahaan berlaku selama tiga (3 tahun), maka selama tiga tahun itulah perusahaan sebagai pemohon akan gencar melakukan sosialisasi kepada warga Mentawai yang masuk dalam peta rencana izin lokasi. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat menyetujui rencana usaha perkebunan sawit dengan memberikan janji-janji manis yang dibungkus dengan kata “kesejateraan” untuk mendapatkan lahan dari warga sebagai pemilik tanah (sibakkat polak). Sering perusahaan menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan punya jabatan degan tujuan mempengaruhi masyarakat agar mau menyerahkan tanah kepada perusahaan.

 

Dalam upaya membujuk sibakkat polak agar menyerahkan tanahnya, perusahaan perkebunan atau tokoh-tokoh masyarakat yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti memberikan tiga (3) pilihan kepada warga. 1; Jual beli tanah, 2; Pemberian ganti kerugian, 3; Konsolidasi tanah/ persetujuan dengan masyarakat.

 

Dari tiga pilihan di atas, hal yang sering dilakukan perusahaan untuk memperoleh lahan dari pemilik tanah adalah melalui konsolidasi tanah atau bisa disebut penyerahan lahan dari pemilik tanah kepada perusahaan. Penyerahan inilah yang akan menjadi sumber konflik antara masyarakat dengan perusahaan di kemudian hari. Konflik pasti akan muncul karena masyarakat tidak paham bahwa tanah yang diserahkan warga akan disertifikasi Hak Guna Usaha (HGU). Disinilah para tokoh-tokoh yang terlibat dalam memfasilitasi pertemuan (sosialisasi) sesungguhnya juga tidak paham akan dampak yang terjadi Ketika masyarakat menyetujui penyerahan lahan, atau jika mereka sudah paham namun “pembiaran” tetap dilakukan, sesungguhnya tokoh-tokoh tersebut telah “menjual” warganya kepada perusahaan untuk kepentingan pribadi.

 

Penulis mengatakan demikian karena jika warga Mentawai menyetujui menyerahkan tanah kepada perusahaan untuk perkebunan sawit, maka tanah tersebut secara langsung menjadi tanah yang dikuasasi oleh negara (baca: UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria pasal 28, 29). Pada posisi ini perusahaan sudah menggunakan UU Perkebunan dan UU Pokok Agraria. HGU berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun, kemudian HGU bisa perbahurui untuk 25 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun kemudian. Selama 120 tahun tanah tersebut dikuasai oleh Perusahaan. Jika suatu ketika karena krisis atau konflik, membuat perusahaan keluar dari Mentawai, dan tidak mengupayakan lagi usaha perkebunan sawit, maka Pemerintah Pusat langsung menguasai tanah tersebut menjadi tanah negara.

 

Selanjutnya, tanah yang diserahkan warga kemudian akan dicek oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jika tidak ada masalah maka BPN akan mengambil titik koordinat atau polygon sebagai syarat bagi perusahaan melampirkan peta lokasi perkebunan dalam OSS. Kemudian tanah didaftarkan kepada BPN untuk sertifikat HGU yang akan digunakan perusahaan untuk melengkapi jenis penguasaan hak atas tanah dalam permohonan di OSS. Untuk diketahui sertifikat HGU dapat digunakan perusahaan sebagai jaminan mendapatkan kredit investasi (pinjaman modal) perkebunan dari bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan wajib memfasiltasi pembangunan kebun Masyarakat (plasma) 20%  dan untuk perusahaan (inti) 80% (Pasal 58 ayat 1,2,3  UU 39 Tahun 2014).

 

Sertifikat HGU diperoleh perusahaan, sesaat sebelum perusahaan membangun perkebunan sawit, perusahaan harus melakukan pembersihan lahan (land clearing) lokasi perkebunan. Jika di tanah tersebut terdapat kayu, perusahaan akan mengajukan Permohonan Pemamfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), dulu dikenal dengan IPK kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar. Kayu yang akan diolah di atas tanah tersebut sesungguhnya sudah milik perusahaan perkebunan, walaupun ada kompensasi dalam bentuk fee kayu pada masyarakat, sesungguhnya disinilah letak ketidakadilan pada masyarakat Mentawai sebagai pemilik tanah. Lalu dimana letak kesejahteraan yang dimaksudkan oleh perusahaan atau orang-orang yang terlibat membantu perusahaan dalam proses peralihan hak atas tanah untuk perkebunan sawit? Sebenarnya kesejahteraan yang mereka gaungkan pada warga adalah kesejahteraan untuk pribadi.

 

Saya mau katakan, jika perkebunan sawit ini terjadi, maka bom waktu sedang menanti di Mentawai, baik antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra, antara masyarakat dengan aparat. Jika alasannya untuk peningkatan ekonomi, itu alasan yang tidak masuk akal. Izin saran saya, untuk peningkatan ekonomi masyarakat Mentawai bisa difokuskan dari program pengembangan ekonomi pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa, dananya bisa bersumber dari ADD dan DD yang nilainya rata-rata Rp1 milyar/ desa setahun. Tentunya melalui proses partisipatif dengan melibatkan warga desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan, jika modal desa melalui BUMDES masih minim, bisa ditempuh dengan BUMDES Bersama dengan menjalin kesepakatan kerjasama dengan BUMDES desa tetangga. Desa boleh saja membangun pabrik pengolahan pisang yang saat ini menjadi komoditi unggulan warga Mentawai dari Pagai Selatan, Pagai Utara, Sikakap.  Program Desa membangun pasti mampu mensejahterakan masyarakat desa. Akhir kata, dari program desa kita bisa membangun ekonomi yang lebih baik. Bukan dari Sawit!

 

BACA JUGA