SIKABALUAN-Isu stunting menjadi isu nasional dan menjadi target penuntasan terutama didaerah yang banyak ditemukan kasus stunting. Untuk di Sumatera Barat, Mentawai berada pada posisi dua teratas dengan angka kasus 32,0 persen. Meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 27,3 persen.
Sekretaris Dinas Kesehatan Mentawai, Relianas Tasil mengatakan penanganan stunting di Mentawai menjadi tanggungjawab bersama sehingga kasusnya dapat dituntaskan. Pengambilan tugas dan peran dalam penanganan stunting sesuai fungsi masing-masing.
"Misalnya kami di Dinas Kesehatan tentunya soal pelayanan oleh petugas kesehatan. Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) tugasnya pembangunan fisik dan air bersih. Begitu juga dengan Dinas Ketahanan Pangan perannya untuk pemenuhan gizi dari pangan,” katanya dalam pemaparan penanganan stunting di aula Kantor Camat Siberut Utara, Selasa (28/2/2023).
Lebihlanjut dikatakan Relianas, berbicara soal penanganan dan pencegahan stunting berarti berbicara mulai dari menangani usia remaja perempuan. Dimana di usia remaja perempuan pemberian vitamin, vaksin wajib diberikan dan diterima sehingga pada usia pernikahan dan kehamilan sudah ada kekebalan dan penguatan tubuh.
"Untuk disatuan pendidikan juga pembentukan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) penting untuk dibentuk dan dibenahi karena ini salah satu bentuk penanganan ditingkat sekolah,” katanya.
Berdasarkan data rata-rata kasus stunting di Mentawai bila dilihat dari rentang waktu 2013 hingga 2022 angka kasus tertinggi ada di tahun 2019 yaitu 43,3 persen. Pada 2013 sebanyak 40,9 persen, 2018 sebanyak 34,4 persen, 2021 sebanyak 27,3 persen dan pada 2022 sebanyak 32,0 persen. "Untuk sebaran kasus stunting ini sendiri tersebar di seluruh Mentawai", katanya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP2KB) Mentawai, Nikolaus Sorot Ogok mengatakan berdasarkan data untuk di Kecamatan Siberut Utara keluarga yang beresiko stunting diantaranya di Desa Sotboyak 100 kepala keluarga, Desa Monganpoula 156 kepala keluarga, Desa Muara Sikabaluan 398 kepala keluarga, Desa Sirilogui 136 kepala keluarga, Desa Malancan 123 kepala keluarga. Untuk di Desa Bojakan tidak ada laporan yang masuk.
"Faktor penyebab yaitu bayi, ibu hamil, ketersediaan air bersih, jamban, perencanaan kehamilan, terlalu tua melahirkan, jarak kehamilan yang dekat," jelasnya.
Faktor penyebab kenapa angka kepala keluarga yang tinggi kasus stunting ada di Desa Muara Sikabaluan karena faktor ketersediaan air bersih yang sulit. "Sikabaluan itu sulit air bersih. Ini menjadi faktor terjadinya kasus stunting,” katanya.
Nikolaus juga mengharapkan kepada kepala desa untuk berperan aktif bersama fasilitator program pemerintah yang ada dilapangan untuk memastikan masyatakat khususnya kepala kejuarga yang memiliki rediko stunting dengan cara mereka terdaftat di DTKS agar mereka dapat didaftarkan dan mengakses bantuan dari pemerintah.
"Kalau keluarga berisiko maka perlu dipastikan mereka punya BPJS kesehatan dan terdata di DTKS untuk mendapat bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT dan lain-lain,” katanya.
Lebihlanjut dijelaskan Nikolaus, intervensi pencegahan dan penanganan stunting dapat dilakukan dalam bentuk intervensi sensitif dan Intervensi holistik. Untuk intervensi sensitif berupa penyediaan dan akses air, sanitasi, kesehatan dan KB, pemeriksaan calon pengantin, pendampingan pada keluarga yg betesiko stunting, layanan edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan pangan dan gizi. "Dan spesifik dimulai dari pranikah, hamil dan masa interval. Selama ini yang ada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan perlu ditingkatkan. Selain itu perlu dilihat lagi soal pangan lokal,” jelasnya.
Pemberian PMT oleh desa dan kesehatan perlu dikawal sampai pada sasaran karena bila tidak maka akan salah sasaran. "Terkadang susu, kacang hijau dan roti yang diberikan tidak dimakan oleh ibu hamil atau anak korban stunting tapi orang lain sehingga tidak tepat sasaran,” katanya.
Data balita stunting di Siberut Utara yaitu di Desa Muara Sikabaluan 9 kasus, Desa Monganpoula 9 kasus, Desa Sotboyak 5 kasus, Desa Bojakan 14 kasus, Desa Malancan 23 kasus dan Sirilogui 15 kasus.
DPRD Mentawai dalam penanganan dan pencegahan stunting di Mentawai ikut mengambil peran melalui penganggaran anggaran pembelian makanan tambahan atau susu melalui pokir (Pokok-pokok pikiran) anggota DPRD Mentawai.
"Saya ketika ada pemaparan Kepala Dinas Kesehatan Mentawai soal stunting dan upaya penanganan, secara langsung saya menempatkan pokir saya untuk pembelian susu untuk anak dan ibu hamil sebanyak 3.000 kotak. Karena ini bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat,” kata Maru Saerejen, anggota DPRD Mentawai dari Partai Gerindra pada Mentawaikita.com, Selasa (28/2/2023).
Untuk distribusi bantuannya di 2023 ini, dikatakan Anggota DPRD Mentawai Dapil Siberut diserahkan pada Dinas Kesehatan Mentawai. "Untuk data dak teknis distribusi kita serahkan pada Dinas Kesehatan Mentawai,” katanya.
