Lindungi Wilayah dan Wujudkan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat, Pemdes dan BPD Sinaka Siapkan Perdes

Lindungi Wilayah dan Wujudkan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Pemdes dan BPD Sinaka Siapkan Perdes Konsultasi Publik Ranperdes tentang Tata Kelola Wilayah Perikanan Tradisional Desa Sinaka. (Foto : Dok.YCM Mentawai

SINAKA-Pemerintah Desa Sinaka dan Badan Permusyawaratan Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menetapkan Peraturan Desa Tentang Tata Kelola Perikanan Tradisional Berkelanjutan.

Kepala Desa Sinaka, Tarsan Samaloisa mengatakan aturan ini akan memberi jaminan perlindungan terhadap wilayah perikanan Desa Sinaka dan pemanfaatan jangka panjang dan berkelanjutan oleh masyarakat. "Selama ini telah banyak nelayan dari luar masuk ke wilayah perikanan Sinaka yang menyebabkan sumber daya perikanan cepat terkuras. Hal ini  merugikan nelayan lokal," katanya, 15 Desember 2022.

Di sisi lain kata Tarsan, keberadaan aturan ini juga mencegah penggunaan alat tangkap yang merusak. “Kita ketahui bahwa ada beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, tentu ini sangat merusak, oleh sebab itu adanya aturan tersebut mencegah pemakaian alat tangkap,” katanya.

Jadi aturan ini tidak sekadar mencegah tindakan nelayan dari luar Sinaka tetapi termasuk nelayan lokal melakukan aktivitas penangkapan yang merusak.

Di sisi lain, Sinaka perlu melestarikan sumber daya perikanan yang dimiliki seperti teripang, lobster dan gurita agar tidak sembarang dieksploitasi. Seperti contoh sekitar tahun 1990-an Sinaka penghasil lobster yang banyak namun karena tindakan eksploitatif dan merusak menyebabkan lobster kini sulit didapatkan. Ada kesalahan pandangan saat itu mengira bahwa sumber daya perikanan akan cepat pulih ternyata tidak.

Untuk mengatur semua itu, lanjut Tarsan, ada praktik-praktik baik yang pernah diterapkan dalam bentuk adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan cara mencegah terjadi pelanggaran. “Nah di dalam aturan itu kita terapkan terutama pada bagian sanksi dengan memberikan sanksi adat bagi pelaku,” kata Tarsan.

Keberadaan aturan ini untuk memastikan sumber daya perikanan yang dimiliki memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat secara terus menerus. Di sisi pemerintah, aturan ini memudahkan kontrol dan menjalankan pembangunan.

Senada dengan Kepala Desa Sinaka, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sinaka, Idris Maulana, mengatakan secara kelembagaan sangat mendukung aturan tata kelola perikanan. Hal ini sesuai dengan rencana kerja BPD Sinaka.

Menurut dia, perdes ini memberikan otoritas kepada Pemdes Sinaka dan masyarakat bersama-sama mengawasi, melindungi dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab. “Dengan adanya Perdes, kita di desa otomatis secara langsung mengawasi pengelolaan sumber daya  perikanan sekaligus melindungi potensi yang ada di desa.  Dan langsung masyarakat terjun di lokasi untuk mengawasi wilayahnya masing-masing,” kata Idris.

Apalagi saat ini, kata Idris banyak nelayan dari luar yang masuk ke wilayah perikanan Desa Sinaka seperti kapal-kapal bagan dan lain sebagainya. Di antara kapal-kapal dari luar itu ada juga kapal yang melakukan penangkapan dengan cara merusak.

Keberadaaan aturan ini diharapkan Idris dapat mencegah masuknya nelayan dari luar serta tindakan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan Sinaka.  “Itulah salah satu alasan mengapa kita BPD sangat mendukung pembuatan kedua perdes tersebut,” kata Idris kepada Mentawaikita.com, Senin (12/12/2022).

Ditambahkannya, BPD sudah membahas ranperdes itu, sekarang tinggal pembahasan untuk penetapan saja. “Tapi waktu kita saat ini sudah sangat sempit karena banyak kegiatatan lain. Dari rembuk bersama anggota BPD kami menyepakati akan membahas penetapan ranperdes tersebut pada Januari 2023. Karena adanya kawan-kawan kita banyak yang di pulau untuk persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Penyusunan Rancangan Perdes Tata Kelola Perikanan ini  merupakan kerjasama antara Pemdes Sinaka dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Ada tujuh poin penting yang diatur yakni, pertama pemanfaatan wilayah perikanan tradisional. Pada poin ini diatur tentang bagian laut yang menjadi wilayah kelola perikanan tradisional Desa Sinaka. Kemudian mengatur pihak yang berwenang melakukan penangkapan sumber daya perikanan serta jenis alat tangkap diperbolehkan untuk digunakan. Ada juga pengaturan jeda tangkap. Jeda tangkap ini adalah saat di mana dalam satu titik atau beberapa titik lokasi wilayah perikanan tradisional tidak diperbolehkan melakukan penangkapan yang bertujuan memulihkan sumber daya perikanan yang ada di lokasi tersebut.  yang diatur pada Pasal 8-14.

Poin kedua mengatur tentang perlindungan wilayah perikanan tradisional Desa Sinaka. Pada bagian ini perdes mengatur tentang bentuk perlindungan wilayah tradisional dan habitat dari kerusakan baik itu bersumber dari pencemaran di darat maupun di laut juga akibat aktivitas penangkapan. Tindakan menanggulangi pencemaran serta pelarangan terhadap beberapa jenis alat tangkap saat melakukan aktivitas perikanan juga menjadi muatan dalam perdes itu. Hal ini diatur di dalam Pasal 15-20

Selanjutnya pada poin ketiga mengatur tentang cara perlindungan, jenis biota yang dilindungi termasuk ukuran biota. Jenis biota yang dimaksud dalam ranperdes ini adalah jenis biota yang bersama-sama diputuskan dalam musyawarah masyarakat yang tidak boleh ditangkap termasuk biota yang telah ditetapkan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur pada Pasal 21.

Pada poin keempat mengatur tata cara pengawasan wilayah perikanan tradisional dan pihak yang berwenang melakukan pengawasan lokal. Aturan ini juga mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengawas wilayah perikanan tradisional serta cara penegakan aturan kepada pihak yang melakukan pelnggaran. Hal ini diatur mulai Pasal 22-28. 

Sementara pada poin kelima mengaturan langka-langkah advokasi apabila ditemukan bentuk pelanggaran di luar kewenangan desa. Pada Pasal 29 ini mengatur pihak pengawas di tingkat desa harus berkoordinasi dengan pihak mana saja jika melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan di luar kewenangan mereka.

Kemudian pada poin keenam mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah desa, kelompok nelayan atau nelayan dan masyarakat terkait pengelolaan wilayah perikanan tradisional. 

Pada poin ketujuh mengatur tentang tata cara pemberian, jenis dan para pihak yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi. Sanksi yang diatur pada ranperdes ini berupa sanksi adat yang berlaku di Desa Sinaka.

Selain ranperdes ini, Pemdes Sinaka bersama dengan YCM Mentawai juga telah merampungkan Ranperdes tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.


BACA JUGA