YCMM Gandeng Pemerintah Kabupaten dan Desa Dalam Perspektif Kesetaraan Gender 

YCMM Gandeng Pemerintah Kabupaten dan Desa Dalam Perspektif Kesetaraan Gender  Perserta sedang melakukan pelatihan. (Foto: Rus Akbar/Mentawaikita.com)

PADANG-Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) menggandeng beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pemerintah desa untuk memperkenalkan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Direktur YCMM, Rifai mengatakan tujuannya YCMM mencoba berpartisipasi, mendorong  tata kelola pemerintahan yang inklusi. Tata kelola inklusif itu tidak bisa dilakukan YCMM tentu saja yang bisa melakukan itu adalah pemerintahaan. “YCMM salah satu pihak ketiga mencoba berperan mendorong teman-teman pemerintah untuk inklusi  karena itu dianggap penting,” katanya, Senin (19/9/2022)

Rifai memberikan contoh, dimana masyarakat Mentawai selama ini tidak mendapat sebuah ketidak adilan baik itu pemerintah pusat, provinsi, maka untuk mewujudkan keadilan itu maka dibuatlah pemerintah kabupaten sendiri dinamakan kabupaten kepulauan Mentawai.

“Dimana kemudian kita merasa bahwa hak-hak yang seharusnya kita dapatkan sama, tapi itu tidak sama dengan yang kita dapatkan dari warga kabupaten yang lain. Sehingga itu yang menjadi energi besar kita bersama-sama tuntut menjadi kabupaten,” terangnya.

Lanjut Rifai, kenapa YCMM selama ini tampil selalu membela kepentingan hak-hak masyarakat adat Mentawai yang menurut kita diancam haknya diambil oleh pemerintah yang bekerja sama dengan perusahan-perusahan. “Kita melihat disitu ada aspek ketidakadilan maka kita membela hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.

Ketidakadilan itu ternyata tidak berasal dari luar diri sendiri karena itu, kata Rifai, YCMM sekarang ingin mencoba melihat sesuatu di tengah masyarakat sendiri yang sesungguhnya proses ketidakadilan sedang berlangsung. “Kalau kita lihat dalam ruang lingkup yang kecil seperti desa-desa yang tidak diperlakukan sama mungkin ada perbedaan perlakukan, kita mau lihat lagi di desa apakah ada warga desa yang tertinggal dalam agenda pembangunan mungkin ada,” ujarnya.

Orang atau kelompok-kelompok yang tertinggal dari agenda-agenda pembangunan, pemerintah itulah yang disebut kelompok yang dieksklusi, dieksklusi itu artinya diasingkan, diabaikan dianggap tidak penting bahkan dianggap tidak ada.

“Itu mungkin selama ini  ada di tengah-tengah kita, ada kelompok sosial yang memang tertinggal dari agenda pembangunan sengaja atau tidak sengaja, entah sadar atau tidak sadar, sebenarnya kalau dalam peraturan tidak boleh ada satu orangpun diabaikan kegiatan pembangunan tapi faktanya itu ada dalam pembangunan itulah yang dikatakan kelompok marjinal,” paparnya.

Bisa saja jumlah mereka besar, bisa jadi secara pengaruh akses terhadap kebijakan mungkin mereka kecil, kesempatan mereka dalam rapat-rapat pengambilan keputusan terkait hajat hidup mereka mungkin sedikit. “Kita juga tidak pernah menganggap pendapatnya penting dan urgent karena itu kemudian dari waktu ke waktu mereka tertinggal dari agenda pembangunan dan pemerintah yang kita jalankan,” ucapnya.

Kata Rifai, pasti ada kelompok-kelompok itu, apakah itu yang kita sebut kelompok perempuan, sadar perbedaan antara laki-laki dan perempuan ternyata terdapat perbedaan kebutuhan dan mungkin rencana pembangunan itu hanya dibincangkan oleh laki-laki maka kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan itu terabaikan, begitu juga kebutuhan anak dalam sebuah keputusan juga tidak dipenuhi padahal mereka punya hak. 

“Mungkin di tempat kita temui warga disabilitas yang kemudian menganggap itu menjadi beban untuk dilibatkan perumusan rencana pembangunan, kemudian tidak pernah kita ajak untuk terlibat padahal mereka warga desa yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan pembangunan yang harus kita lakukan, dan kita tidak pernah sediakan ruang secara khusus mereka supaya keterbatasan. Inilah kelompok yang kita sebut marjinal kelompok terasing terkucil, bisa karena itu dalam narasi inklusi sosial kita menemukan dua istilah eksluder pelaku eksklusi bisa jadi sekelompok orang yang kemudian pelaku memarjinalkan, mengabaikan mereka,” terangnya.

GEDSI bukan program kegiatan melainkan sebuah cara pandang. Gender merujuk pada perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai produk dari konstruksi sosial budaya yang tercermin pada perbedaan fungsi, peran, perilaku, sikap, dan tanggung jawab. Gender bisa jadi berbeda di setiap daerah, tergantung pada tempat dan waktunya. Kesetaraan gender diasumsikan dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Tapi kenyataannya, perempuan masih menjadi kelompok rentan yang seringkali mengalami ketidakadilan gender. Merujuk Mansour Faqih, perempuan mengalami diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi (pemiskinan), subordinasi, stereotip (pelabelan), beban ganda, kekerasan berbasis gender. Selain perempuan, penyandang disabilitas juga merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan pemerintah daerah Kepulauan Mentawai terkait GEDSI terutama dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran yang inklusif dan sensitif gender.

Adapun peserta dari Dinas Sosial Kepulauan Mentawai, tiga pemerintah desa di Mentawai yang merupakan daerah dampingan, Desa Nemnemleleu, Desa Muntei dan Malancan, kegiatan dilakukan selama dua hari dari 19-20 September 2022 di Padang.


BACA JUGA