Guspardi Gaus Bersedia Revisi UU Provinsi Sumatera Barat lewat Legislatif Review

Guspardi Gaus Bersedia Revisi UU Provinsi Sumatera Barat lewat Legislatif Review Dialog dengan anggota DPR RI Guspardi Gaus dalam acara advokat Sumbar Bicara. (Foto: Rus Akbar/Mentawaikita.com)

PADANG-Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI akhirnya setuju untuk merevisi UU No. 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat melalui legislatif review setelah polemik terkait tidak dimasukkannya Mentawai dalam UU tersebut sebagai bagian dari etnis yang diakui memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri. Hal itu disampaikannya dalam acara Advokat Sumbar Bicara UU Sumbar Akui Syariat Islam: Plus atau Minus? di Padang TV, Jumat (5/8/2022)

“Dirasakan forum ini ada sesuatu yang tertinggal belum sempurna bahwa saudara kita Mentawai yang juga pribumi yang nuansanya berbeda dengan Minang, dia merupakan khasanah bagian dari Sumatera Barat tolong juga dimasukkan dalam apa yang ada dalam UU seperti provinsi Jambi bagi saya tidak masalah,” katanya.

Guspardi juga  meminta untuk merumuskan dengan konkret usulan revisi untuk disampaikan kepada DPR RI termasuk melibatkan pakar hukum. “Jangan hanya berteriak, saya akan sampaikan bahwa UU yang sudah disahkan Presiden 25 Juli 2022. Nanti akan saya sampaikan ke DPR RI, dimana ketika saya diskusi di dapil saya banyak masukan saran terhadap persoalan itu, paling tidak, tidak merusak batang tubuh UU dan paling tidak dimasukkan Mentawai dalam penjelasan dimana seperti contoh Jambi ini persoalan alas hukum ada karakteristik di dalamnya,” katanya.

Namun Guspardi meminta warga Sumatera Barat khususnya Mentawai untuk bersaba dalam rrevisi ini karena dalam komisi II itu banyak anggota DPR lainnya untuk membahas UU tersebut.

Sementara Ketua Aliansi Mentawai Bersatu, Yosafat Saumanuk menyambut baik tanggapan anggota Komisi II DPR RI tersebut, secepatnya Aliansi akan merumuskan bersama dengan tim untuk membuat catatan kecil yang memasukkan Mentawai dalam UU tersebut. “Kita nanti akan melibatkan tim pakar hukum, budaya dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian akan disampaikan sama Pak Guspardi Gaus dalam secepatnya,” ujarnya.

Yosafat juga mengucapkan terimakasih kepada Guspardi Gaus telah berdialog dan bersedia menampung aspirasi ini. “Kita akan kawal terus perumusan ini, kalau sudah diserahkan namun belum ditanggapi kita akan kembali bicarakan denga tim langkah apa yang akan dilakukan,” katanya.

Adapun masalah UU tersebut dimana Pasal 5 Huruf c berbunyi, "Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yaitu adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat".  

Dalam UU ini tidak memasukkan Mentawai secara detail,yang ada hanya Minangkabau saja. Padahal Mentawai sendiri merupakan satu etnis pribumi bagian dari Sumatera Barat yang sudah lama bersanding dengan Minangkabau.

 

BACA JUGA