TUAPEIJAT-Janji Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk kembali mengoperasikan kapal penyeberangan antar pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga saat ini tak kunjung terealisasi.
Kondisi ini membuat perjalanan masyarakat dari Siberut dan Sikakap yang menuju ke pusat ibukota kabupaten terhambat. Sebagian masyarakat Mentawai terpaksa harus memilih kapal rute Padang untuk menjangkau Siberut atau Sikakap dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Kondisi ini telah terjadi jelang lebaran idul fitri pada April 2022 lalu. Kepala Daerah yang sudah dipimpin Penjabat Bupati masih juga belum beroperasi hingga kini. Banyak kapal antar pulau milik Pemda Mentawai masih betah berjejer dan bersandar di Pelabuhan Tuapeijat, Sipora Utara.
Artisman, seorang warga Siberut Utara yang melakukan perjalanan ke Tuapeijat harus melalui Padang karena sulitnya akses antar pulau. Dia kalkulasikan lebih dari Rp500 ribu biaya yang dikeluarkan jika lewat Padang dan diluar biaya makan, dan penginapan.
“Terpaksa harus lewat Padang, biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari kapal antar pulau, belum lagi kalau lewat Padang menginap dulu menunggu kapal ke Tuapeijat,” katanya pada Selasa, (2/8/2022).
Padahal kapal penyeberangan antar pulau yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya akses yang diandalkan masyarakat untuk mendukung peningkatan perputaran ekonomi.
Kapal antar pulau Pemda terakhir beroperasi saat mudik lebaran lalu, yaitu KM Nade, Simasin dan Simatalu. Masih alasan sama bahwa karena kesulitan mendapatkan BBM yang disebabkan adanya regulasi yang mengatur penggunaan BBM.
Sebelumnya macetnya pengoperasian kapal antar pulau karena alasan adanya aturan yang menyatakan kapal antar pulau harus dikelola pihak ketiga dan tak dapat langsung dikelola oelh pemerintah daerah. Kini diperoleh informasi bahwa kapal antar pulau sudah kembali dikelola Dinas Perhubungan. Meski begitu, kapal antar pulau belum juga beroperasi.
Diperoleh informasi terbaru dari Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Tohap Martua Nababan pada Jumat, (29/7/2022) bahwa sebelumnya rencana usulan penggunakan BBM subsidi di daerah 3T ke BPH Migas kini masih menunggu proses.
Dia tak bisa memprediksi waktu terkait kepan kapal antar pulau kembali berlayar. “Untuk penggunaan BBM subsidi kapal antar pulau dalam proses, kalau dihitung kuota kita tidak cukup sampai akhir tahun 2022, mengantisipasi kalau tidak bisa pakai subsidi kita bisa pakai dexlite yang penting masyarakat berlayar,” kata Tohap.
Tohap juga berharap Pemda juga harus menganggarkan untuk pembelian dexlite karena yang bisa kita pakai hanya BBM jenis dexlite. “Karena subsidi ini tidak semua kapal kita dapat subsidi, Kapal Bakkat Menuang tidak dapat, LCT Teluk Katurei tidak dapat, hanya Kapal Simasin dan Simatalu yang dapat subsidi yang kita usulkan,” jelasnya.
Kata Tohap Ketika proses penyelesaian administrasi penggunaan BBM subsidi antar pulau hanya dua kapal yang dapat dioperasikan yakni kapal KM. Simasin dan KM. Simatalu. “Besok itu hanya Simasin yang akan dapat melayani Sikabaluan dan SIkakap.
Sementara kapal cepat antar pulau yang sebelumnya dilelang dinyatakan gagal tender karena persoalan tarif. “Sudah kita lelang, itu ternyata setelah dihitung baru balik balik modal dan belum ada keuntungan, dan lelang kemaren gagal, ini mau kami diskusikan lagi dengan Pak Bupati kajian sudah ada, akan kita diskusikan lagi soal tarif berapa yang harus kita berikan kepada pihak ketiga bagaimana ini laku barangnya, ini akan kita tender ulang,” kata Tohap.
