Mahasiswa Mentawai Desak Pemerintah Revisi UU Provinsi Sumatera Barat

Mahasiswa Mentawai Desak Pemerintah Revisi UU Provinsi Sumatera Barat Yosafat Saumanuk, Ketua Aliansi Mentawai Bersatu membacakan pernyataan sikap. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

PADANG-Aliansi Mentawai Bersatu yang terdiri beberapa organisasi mahasiswa Mentawai yang tersebar di Indonesia meminta pemerintah untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar, hal itu dikatakan, Ketua Aliansi Mentawai Bersatu, Yosafat Saumanuk, Senin (1/8/2022)

Di dalam pasal pasal 5 c dalam UU tersebut t disebutkan Provinsi Sumbar memiliki karakteristik yaitu, “adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat.”

Keberadaan pasal ini berdampak pada pengkerdilan dan pengucilan terhadap budaya Mentawai yang ada dan eksis di Sumbar. “Kami dari perwakilan masyarakat Mentawai mempertanyakan niatan dari DPR RI Perwakilan Sumbar dan pemerintah RI yang seolah-olah menganggap kami tidak ada di Provinsi Sumbar,” katanya.

Kata Yosafat, masyarakat Mentawai merasa didiskriminasi secara budaya dengan dengan tidak memasukkan suku Mentawai sebagai karakteristik dari UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar. Padahal, keberagaman budaya dan kearifan lokal juga dilindungi oleh hukum tertinggi yakni Pasal 180 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

Yosafat menambahkan, negara harus mengakui dan menghormati semua masyarakat hukum adat yang ada di suatu wilayah administratif dan memperlakukannya secara setara. “Namun, pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar, belum mengakomodir dan mengakui budaya Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumbar,” katanya.

Provinsi Sumbar terdiri atas 19 kabupaten dan kota yang memiliki budaya dan karateristik masing-masing. Di Sumbar daratan, berkembang kebudayaan Minangkabau dengan falsafah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Namun, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki kebudayaan dengan ciri khasnya tersendiri.

Kearifan lokal yang berkembang di Mentawai dikenal dengan Arat Sabulungan, lalu rumah adat disebut Uma, Sikerei sebagai tabib, kebudayaan Patiti yaitu merajah tubuh, dan kearifan lokal lainnya serta memiliki sosiokultural yang berbeda. “Bahkan salah satu kebudayaan Mentawai yaitu tato mentawai ditetapkan UNESCO menjadi Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia pada tahun 2014,” jelasnya.

Dari dunia internasional sangat menghargai adanya kebudayaan Mentawai, begitu pula hendaknya yang dilakukan pemerintah Indonesia. “Suku Mentawai mendiami kepulauan besar di bagian barat Pulau Sumatra yang eksis hingga saat ini dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumbar,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut AMB menolak keras pengkerdilan budaya Mentawai dalam UU tersebut. Kemudian mendesak DPR RI untuk meminta maaf karena lalai menghargai, menghormati, dan melindungi keberadaan budaya Mentawai sebagai salah satu keberagaman dari Provinsi Sumbar. “Mendesak revisi UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar dengan menambahkan dan mengakomodir keberadaan kebudayaan Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumbar,” tegas Yosafat.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bakal melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar, dan DPR RI.

AMB ini gabungan dari  11 organisasi yaitu Forum Mahasiswa Mentawai  Sumatra Barat, Ikatan Mahasiswa Mentawai Jakarta, dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Mentawai Yogyakarta, Ikatan Mahasiswa Mentawai Semarang, Ikatan Mahasiswa Pelajar Simalegi, Ikatan Mahasiswa Pelajar Saibi Samukop, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Matotonan, serta Ikatan Pelajar Mahasiswa Saliguma, Persatuan Mahasiswa Maileppet, Mahasiswa Katurei, dan Sitasimattaoi

BACA JUGA