Formma Sumbar Konsolidasi Nasional Menyikapi Soal UU Sumatera Barat Kurang Berpihak pada Mentawai

Formma Sumbar Konsolidasi Nasional Menyikapi Soal UU Sumatera Barat Kurang Berpihak pada Mentawai Sikerei sedang melakukan ritual dalam uma Sabulukkungan di Puro, Siberut Selatan beberapa waktu lalu. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

PADANG-Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat (Formma Sumbar) menggelar konsolidasi nasional UU Provinsi Sumatera Barat secara zoom, Sabtu (22/7/2022). Konsolidasi itu merangkum pendapat-pendapat organisasi mahasiswa Mentawai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Konsolidasi tersebut menghadirkan pemantik diskusi Dr. Rijel Samaloisa mantan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai dan dosen, Dr. Rinto Samaloisa pengacara serta Carlo Sadodolu, MH mantan Ketua Formma Sumbar.

Rinto Wardana Samaloisa mengatakan ada beberapa poin di RUU ini lebih memuat karakteristik budaya adat Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). “Bagi saya praktisi hukum, ini tidak persoalan dan fakta sejak dulu ini dasar adatnya saudara kita orang Minangkabau. Pertanyaannya, bagaimana dengan Mentawai? Apakah tetap ikut terpayung di UU ini? Saya lihat dua, sudut formalitas. Apakah penyusunan UU ini melibatkan unsur masyarakat Mentawai. Secara budaya, sejak awal abad 20 seorang pakai hukum dan ekologis telah membagi budaya adat seluruh Indonesia,” katanya.

Di mana Mentawai itu dipisah dari budaya adat Minangkabau. Sejak dulu, pakar sudah memisahkannya. Sehingga dengan demikian, secara karakteristik sudah sangat berbeda adat, bahasa dan budaya. “Kalau UU ini disahkan dan berlaku, pasal 5 ini, lalu pemerintah Provinsi Sumbar maka lintas agama dan budaya manapun harus tunduk. Oleh karenanya, kami sedang menyusun judicial review dan kami sorot pasal 5. Dengan menambahkan diksi, pengecualian Mentawai,” katanya.

Rinto juga mengatakan dari aspek sosiologis, pasti menimbulkan pro dan kontra. Budaya Minang sejak dulu seperti itu. “Kita tidak minta mengubah itu. Di Kebijakan ini, tidak serta merta memperlakukan UU tersebut kepada masyarakat Mentawai, atau dipersamakan dengan masyarakat Minangkabau,” ujarnya.

Sementara Karlo Sadodolu mengatakan Mentawai salah satu etnis di Indonesia. Suku Mentawai setara dengan suku lain. Mentawai berada di wilayah Sumatera Barat dan itu termuat secara formil di pembentukan UU. “Saya memaparkan tahapan pembentukan UU ada perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan,” katanya. 

UU ini disusun dulu naskah akademis, disitu tidak membahas secara mendetail seperti apa adatnya Mentawai itu. Sebagaimana pembahasan di suku Minangkabau yang begitu mendetail.

“Di naskah itu cuma ada tawaran berpikir untuk mempertimbangkan keberadaan Mentawai sebagai suku lain di Sumbar. Yang saya sayangkan, tidak begitu rinci membahas soal Kementawaian. Naskah akademis ini melahirkan UU Sumbar. Kekurangan dari naskah akademis, yaitu. Naskah akademis adalah karya ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan oleh para penyusunnya,” terangnya.

Masalahnya adalah tidak diakomodirnya mentawai di pasal 5 itu. Kalau ini berjalan, aspek sosial dan budaya ada dampaknya. “Saya sampaikan berdasarkan analisis hukum. Jika ini melanggar hak konstitusional kita sebagai masyarakat Mentawai, bisa Judicial review,” katanya.

Sementara Rijel Samaloisa mengatakan Mentawai yang merupakan bagian dari Sumatera Barat. Beberapa minggu belakangan terjadi perdebatan di kalangan masyarakat Mentawai terkait UU yang baru disahkan. UU ini kemudian mendapatkan banyak respon. “Kalaupun ada perbedaan, itu tidak menjadi konflik tapi menjadi modal kita untuk membicarakan Mentawai hari ini dan ke depan,” ujarnya.

Ada beberapa hal yang mau saya respon, Mentawai sebagai sebuah suku bangsa adalah sebuah komunitas suku yang selalu dikalahkan. “Argument ini, Mentawai mengalami sebuah penghancuran yang cukup luar biasa dan menjadi trauma, terutama masyarakat kita yang berada di hulu dan muara, ketika memang modernisasi masuk ke Mentawai. Terutama masuknya agama selain arat sabulungan,” katanya.

Mentawai pernah dieksploitasi oleh perusahaan, hingga hari ini. Pemerintahan nagari. Pernah tahun 80-an, Mentawai pernah jadi nagari. Ini perjalanan sejarah kehidupan Mentawai dari adat sampai pemerintahan. “Kita adalah suku yang ditaklukan, berangkat dari sejarah pahit terkait identitas kita termasuk arat sabulungan dihancurkan. Kita generasi baru, kita tidak perlu diam dan terpaku, kita perlu merespon kejadian politik pemerintahan,” ujarnya.

Kemudian muncul UU, ini muncul gagasan besar dari elit politik nasional dan Sumbar yang menggaungkan perlunya Daerah Istimewa Minangkabau. Gagasan ini berangkat dari pengalaman masa lalu Sumbar. “Kita otomatis sulit menolak karena mayoritas dari Minangkabau. Mentawai sudah teruji, meskipun ditaklukan tapi kita bertahan. Senjatanya orang kalah tidak perlu demo, tapi diam-diam melawan dengan tidak menjalankan keputusan. Saya tahu Mentawai telah masuk ke-22 tahun, yang saya mau sampaikan, strategi kita untuk menolak menurut hemat saya adalah sebuah reaksi yang emosional. Seperti yang saya sampaikan, itu bukan ancaman. Meskipun Mentawai tidak disebutkan, tapi mereka mengakui kita ada. Walau secara nyata tidak disebutkan, tapi Mentawai tetap diakui. Respon kita terhadap UU ini ada benarnya, setiap orang punya pandangan. Justru memperkuat kita agar tetap kompak,” katanya.

Kata Rijel Orang Mentawai harus sadar dengan dirinya. Ada perubahan dari masa orba, ke reformasi, memperjuangkan Mentawai jadi kabupaten tidak mudah. Perlawanan dan perjuangan mendapatkan otonomi membuahkan hasil. “Ada partisipasi publik di sini. Saya mengajak teman-teman berpikir ulang, untuk mengambil sikap. Bergabung di provinsi Sumbar, ini pilihan yang tepat untuk saat ini. Kalau ini menjadi persoalan, apakah ini persoalan ketika kita tidak disebutkan sebagai bagian Sumatera Barat?,” paparnya.

Dari kesepakatan bersama saat tersebut poin penting adalah melakukan judical riview terhadap UU Provinsi Sumatera Barat. 


BACA JUGA