Kesulitan BBM, Kapal Antar Pulau di Mentawai Tak Beroperasi

Kesulitan BBM Kapal Antar Pulau di Mentawai Tak Beroperasi Kapal Nade, salah satu kapal antar pulau milik Pemda Mentawai sedang lego jangkar di Pelabuhan Tuapeijat. (Foto: Patrisius Sanene/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Kapal penyeberangan antar pulau yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya akses yang diandalkan di daerah kepulauan sudah lama tak berlayar. Tiga kapal antar pulau Pemda terakhir beroperasi saat mudik Lebaran lalu, yaitu KM Nade, Simasin dan Simatalu. Kesulitan mendapatkan BBM jadi alasan, padahal anggaran ada.

Macetnya pengoperasian kapal antar pulau karena alasan adanya aturan yang menyatakan kapal antar pulau harus dikelola pihak ketiga dan tak dapat langsung dikelola oelh pemerintah daerah. Kini diperoleh informasi bahwa kapal antar pulau sudah kembali dikelola Dinas Perhubungan. Meski begitu, kapal antar pulau belum juga beroperasi.

Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Tohap Martua Nababan, pada Kamis, (9/6/2022) mengatakan kapal antar pulau belum bisa jalan lantaran kesulitan mendapat BBM. Sebelumnya kapal yang dikelola Pemda Mentawai bisa menggunakan BBM jenis solar subsidi kini dengan aturan baru hanya boleh memakai BBM jenis non subsidi.

Pilihan lain agar kapal antar pulau dapat beroperasi harus menggunakan BBM jenis dexlite. Namun Dexlite yang sudah dapat digunakan pun tak ada didiperjualbelikan di SPBU di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“BBM solar subsidi tidak dapat kita gunakan lagi, karena selama ini kita membeli minyak tidak ada masalah, setelah 2 bulan sebelum lebaran tidak bisa lagi kita gunakan, sekarang yang bisa digunakan itu dexlite tetapi sekarang kita tidak ada yang jual dexlite,” ujar Tohap.

Dexlite adalah salah satu varian bahan bakar diesel untuk mobil-mobil low SUV dan mobil niaga dengan teknologi commonrail dan dapat juga digunakan untuk mesin kapal. “Kalau ada Dexlite bisa saya beli untuk mengoperasionalkan kapal antar pulau, tinggal pergeseran, kita harus berutang dulu kita sudah koordinasi dengan Plt. Sekda,” jelas Tohap.

Dishub menurut Tohap sudah berupaya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk meminta kelonggaran di daerah 3T untuk dapat menggunakan solar subsidi agar dapat menjalankan kapal penyeberangan antar pulau.

Koordinasi yang dilakukan ke Kemenhub menjelaskan bahwa untuk pengelolaan antar pulau belum dapat dilaksanakan pihak ketiga karena belum ada pengusaha pengelola kapal. “Kita minta solusinya  dan kita diminta untuk mendaftarkan nama kapal yang laik jalan dengan kelengkapan surat-suratnya untuk kemudian mereka usulkan ke BPH Migas, dan saya sudah kirim nama kapal kita yang laik jalan ada 3 kapal Simatalu, Nade dan Simasin bagaimana dapat menggunakan BBM subsidi,” ujar Tohap.

Jika disetujui kouta BBM subdisi khusus kapal antar pulau akan ditambah ke pemilik SPBU yang kita tunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai penyedia. “Sehingga tidak ada larangan lagi kita menggunakan BBM Subsidi, mudah-mudahan ini disetujui dan dokumennya sudah kita berikan,” kata Tohap.

Anggaran BBM pada 2022 kata Tohap masih tersedia, bahkan kata dia anggaran BBM belum gunakan. “Ada lebih sekira Rp900 juta tahun ini, kalau ada yang jual dexlite kapal akan kita operasikan,” kata Tohap.

Tak beroperasinya kapal antar pulau semakin menyulitkan akses transportasi masyarakat di Mentawai terutama di daerah jauh terutama di Kecamatan Siberut Barat. Ada banyak masyarakat di sana harus mengeluarkan banyak uang menyewa boat, atau menumpang di kapal dagang untuk menuju kecamatan lain, dan bahkan ada yang memilih lewat Padang jika menuju pusat ibukota kabupaten di Tuapeijat.

 

BACA JUGA