Gerakan Anak Muda Mentawai Melawan Eksploitasi Hutan

Gerakan Anak Muda Mentawai Melawan  Eksploitasi Hutan Atraksi budaya Mentawai dalam sepekan masijago Mentawai di Tugu Perdamaian Pantai Padang. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

MENTAWAI-Dengan suara lantang, Yulia Tiorajani Satoko berorasi menolak eksploitasi hutan Mentawai di depan Kantor Dinas Kehutanan Sumatera Barat pada Februari lalu. Mahasiswi asal Saibi Samukop, Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai ini meminta pemerintah tak lagi mengeluarkan perizinan untuk perusahaan kayu di kampung halamannya.

Siang itu Lia, panggilan akrabnya terlihat emosional. Dia bahkan sempat meneteskan air mata. “Bagi masyarakat Mentawai hutan adalah sumber kehidupan, ibarat emas, punya nilai penting. Untuk itu kami akan terus memperjuangkan keselamatan hutan di Mentawai. Kami tidak akan tinggal diam berjuang untuk keselamatan hutan kami," katanya.


Yulia Tiorajani Satoko berorasi di depan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

Lia adalah segelintir anak muda Mentawai yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai. Dia bersama sejumlah temannya dari Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat  (Formma) bergabung dengan Koalisi menolak sejumlah perizinan pemanfaatan hutan di Mentawai, salah satunya izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di Silabu, Pagai Utara seluas 1.500 hektar untuk Koperasi Minyak Atsiri Mentawai. Koperasi ini akan membabat hutan dan perladangan masyarakat untuk perkebunan tanaman minyak atsiri.

Ketua Formma Sumbar, Hieronimus Eko Pintalius Zebua mengatakan, organisasinya tergerak bergabung dengan koalisi berawal dari kegelisahan mereka terhadap eksploitasi hutan di Mentawai yang seolah tiada henti namun tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

“Hutan kami semakin rusak dan habis, namun masyarakat tetap miskin, sejak saya lahir saya melihat, tidak ada masyarakat kami yang sejahtera oleh perusahaan kayu, yang sejahtera hanyalah pemilik perusahaan,” katanya kepada Mentawaikita.com, Maret lalu.


Ketua Formma Sumbar, Hieronimus Eko Pintalius Zebua sedang berorasi di tugu perdamaian, Kota Padang. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

Dia mencontohkan, sesuai dokumen rencana tebang PKKNK milik Koperasi  Minyak Atsiri Mentawai, kompensasi masyarakat didasarkan atas produksi kayu hanya sebesar Rp25 ribu meter kubik, harga yang sangat rendah bahkan lebih rendah dari sebungkus rokok. Saat ini harga kayu meranti di pasaran Rp2,5 juta per kubik, jika dikurangi biaya tukang chainshaw, setidaknya pemilik mendapat bersih Rp1 juta per meter kubik.

“Makanya kami merasa kompensasi kayu yang didapat pemilik tanah tidak adil dan tidak manusiawi, selalu saja masyarakat dibodohi dan mereka tak mendapat banyak, makanya tetap miskin, selain itu Mentaai sudah terlalu banyak dibebani izin perusahaan kayu sehingga ruang kelola masyarakat menjadi berkurang,” katanya.

Bagi Eko yang sudah dua tahun lebih menjabat menjadi ketua Formma, mengajak anak-anak muda Mentawai untuk peduli kepada kepentingan masyarakat adat dan pelestarian hutan cukup sulit. “Karena kurangnya empati dan kesadaran tentang pentingnya hutan bagi masyarakat Mentawai, termasuk wawasan soal lingkungan dan hak-hak masyarakat juga kurang,” katanya.


Aksi Koalisi  Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai di Jalan Sudirman, Padang. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

Tantangan lainnya kata Eko, tekanan dari orang tua yang banyak melarang anak-anaknya ikut aksi demonstrasi. “Banyak juga orang tua yang melarang anak-anaknya demo dan meminta lebih fokus pada kuliah,” katanya.

Selain itu, Eko juga menghadapi cibiran dari orang-orang yang mendukung ekspoitasi hutan bahkan intimidasi saat menggalang aksi dengan Koalisi. “Saya mendapat telepon yang meminta kami menghentikan aksi ini,” katanya.

Selain mahasiswa, pemuda adat juga memiliki kepedulian mempertahankan tanah sukunya dari ancaman eksploitasi perusahaan. Salah satunya Riswan Amdensi Sakerebau (25) yang tinggal di Silabu. Dia bersama rekannya Meyer juga aktif menolak tanah keluarganya dikelola Koperasi Minyak Atsiri Mentawai.


Aksi Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai saat car free day di GOR Agus Salim Padang. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

“Kami menolak lahan kami digarap Koperasi karena tidak ingin kayu kami ditebang dan habis, lalu lingkungan akan rusak, padahal kayu ini sangat penting bagi kami untuk rumah atau sampan,” katanya.

Riswan bersama sejumlah warga Silabu lainnya yang menolak lahannya dikelola Koperasi berjuang agar aspirasi mereka didengar, mulai dari melakukan pertemuan dengan DPRD Mentawai, Pemda Mentawai hingga DPRD Sumbar. Bahkan Riswan juga ikut dalam aksi-aksi demostrasi yang dilakukan Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai di Padang.

Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai menggelar Pekan Masijago Mentawai pada Februari lalu. Selama sepekan, Koalisi yang terdiri dari gabungan mahasiswa dan sejumlah NGO menggelar aksi di sejumlah tempat diantaranya Kantor Dinas Kehutanan Sumbar, Gubernur Sumbar dan pelabuhan Mentawai.


Warga melihat aksi koalisi di depan pelabuhan Muara Padang. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

Dalam aksi-aksi itu, para demonstran yang didominasi anak-anak muda Mentawai membentangkan poster yang berisikan penolakan eksploitasi hutan Mentawai dan ajakan pelestarian lingkungan. Termasuk mendesak pemerintah memoratorium izin-izin perusahaan kayu di Mentawai. Koalisi ini juga mendesak Gubernur Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan moratorium seluruh perusahaan kayu yang ada di Mentawai. 

Eko yang juga menjadi Ketua Koalisi menyebut, aksi sepekan ini untuk menarik atensi publik terhadap kondisi hutan dan lingkungan Mentawai termasuk masyarakat adat. “Kami ingin orang tahu persoalan yang ada dialami masyarakat Mentawai terkait hutan dan lahannya, dan berharap ada dukungan dari publik,” katanya.

Karena Koalisi digerakkan oleh anak-anak muda, aksi Pekan Masijago digelar lebih menarik dengan menghadirkan pertunjukan seni tarian khas Mentawai (muturuk) dan penampilan lagu serta seni. 

Tanggapan Bupati Mentawai Soal Terbitnya Berbagai Izin PKKNK 

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menyayangkan terbitnya izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) menjelang akhir masa jabatannya.

Selain PKKNK Koperasi Minyak Atsiri Mentawai di Silabu seluas 1.500 hektar yang diterbitkan Dinas Kehutanan Mentawai, ada juga di Dusun Buleleu Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara seluas 243 hektar dan di Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan seluas 438,68 hektar. Selain itu juga ada di Taileleu seluas seluas 2.752,16 hektar.


Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

“Disayangkan masyarakat melibatkan orang luar untuk mengelola kayunya, kalau masyarakat mengelola sendiri tentu semampunya saja dikelola, dari sisi ekonomi bisnis menguntungkan, tapi kalau orang lain yang mengelola tentu untungnya orang lain, bukan masyarakat, berapalah yang didapat (masyarakat),” ucapnya kepada Mentawaikita.com, Maret lalu.

Meskipun tak menampik telah memberi izin perkebunan untuk Koperasi Minyak Atsiri Mentawai, namun untuk izin lainnya, Yudas mengaku tak tahu menahu. “Nggak ada izin dari saya, saya hanya (izin) kebun atsiri, nggak untuk IPK (PKKNK). Termasuk sekarang marak-maraknya izin IPK itu kita nggak tahu dan ngga dikasih tahu, Sekda (Mentawai) yang beri rekomendasi. Itu juga akibat dari pada Undang-Undang Cipta Kerja, terlalu gampang (memberi izin). Akhirnya justru tidak mensejahterakan rakyat,” katanya.

Menurut Yudas, proses Izin Perkebunan Koperasi Minyak Atsiri sudah diajukan sejak lama, itu pun izinnya untuk kebun tanpa dia tahu bahwa akan ada proses land clearing atau penebangan kayu di lokasi izin. 

“Tiba-tiba muncul Koperasi Minyak Atsiri ini mau menebang kayu itu tidak sepengetahuan kita, karena aturannya kan pemerintah kabupaten tidak punya kewenangan lagi untuk itu,” katanya.


Tumpukan kayu balok milik Koperasi Minyak Atsiri Mentawai. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

Awalnya Yudas memberikan izin perkebunan tanaman minyak atsirikarena Koperasi akan membuka kebun dengan melibatkan masyarakat. “Lahan induknya ada 10 hektar, selebihnya digarap oleh masayarakat dan itu sudah bagus, tapi sekarang malah membabat hutan sebanyak itu. Jadi menurut saya tergantung moral ya,” katanya.

Dia mengaku letih memikirkan berbagai persoalan dan konflik sektor kehutanan yang kerap muncul di daerahnya. Apalagi sekarang muncul lagi rencana usulan HPH (izin pemanfaatan hutan kayu) baru di Siberut.  “Soal PKKNK (dan izin sektor kehutanan) itu kewenangan Pemerintah Provinsi dan pusat, sedikitpun tidak ada di Pemerintah Kabupaten,” ucapnya.

Menjelang akhir masa jabatannya 22 Mei mendatang, Yudas berpesan agar hutan dan sumber daya alam diatasnya betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hutan tetap lestari namun masyarakat di sekitar kawasan hutan juga mandiri secara ekonomi.

“Advokasi hutan adat tidak hanya sekedar untuk menjaga hutan, tapi sudah harus sampai kepada memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Masyarakat juga harus berdaulat, komplaklah masyarakat  yang punya ulayat, karena jika tidak memanggil orang dari luar tentu mereka tidak datang untuk menebang hutan.  “Hutan lestari, duit masuk, baru itu berbisnis cerdas, tapi kalau kita menebang kayu, semua orang bisa,” katanya.

Artikel ini diproduksi atas dukungan Dana Hibah Jurnalisme Hutan Hujan atau Rainforest Journalism Fund – Pulitzer Center





BACA JUGA