Jelang Masa Jabatan Bupati Mentawai Habis, Pejabat Mentawai Dimutasi

Jelang Masa Jabatan Bupati Mentawai Habis Pejabat Mentawai Dimutasi Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet (kiri) melantik pejabat kepala OPD. (Foto: Patris/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet kembali melaksanakan mutasi pejabat (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjelang masa akhir jabatan sebagai kepala daerah.

Bupati Mentawai melantik 6 pejabat pada level kepala OPD dan asisten di Aula Kantor Bupati pada Rabu, (20/4/2022). Enam orang ASN yang dimutasi yakni dua kepala dinas, sekwan, satu orang staf ahli dan dua orang asisten.

Pejabat eselon II yang dilantik hari ini yakni Lahmuddin Siregar yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Mentawai kini menempati posisi jabatan baru sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Mentawai menggantikan posisi Desti Seminora. Sementara Desti Seminora mengisi jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Kemudian Elfi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Sementara mengisi jabatan sebagai Kepala Dinas PU untuk sementara pegang oleh sekretaris untuk Pelaksana tugas. (Plt).

Kemudian mutasi juga dilakukan pada Sekretaris Dewan pada Sekretariat DPRD Mentawai, Saudara Halomoan Pardede yang sebelumnya menjadi Sekwan digantikan oleh Sukirman dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Saudara Halomoan Pardede kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Selenjutnya Nurdin yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menggantikan jabatan Sukirman.

Bupati menjelaskan pelantikan ini dilakukan bagian dari penyegaran kepemimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kondisi kita sekarang ada beberapa OPD menurut pengamatan kami sudah jenuh, sudah terlampau pekerjaan yang diemban cukup berat maka perlu penyegaran, pertimbangan sehingga membuat lebih produktif,” ujar Bupati saat member arahan.

Bupati mengaku pelantikan yang dilaksanakan hari ini telah dikonsultasikan dan berdasarkan izin dari Kemendagri.  “Karena saya tidak menjabat lagi, maka kami boleh melakukan pelantikan sampai akhir,” katanya.

Pada Permendagri 73 Tahun 2016 menyebut bahwa 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. “Bahwa yang diketahui publik 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir itu memang tidak tidak boleh ini sudah dikonsultasikan semua sudah ada izin dari Kemendagri karena tidak mengikuti Pilkada lagi,” jelas Bupati.

Bupati menjelaskan pelantikan ini dilakukan karena kondisi yang mendesak namun mendudukan dasar visi misi sebelum dijabat oleh Penjabat (Pj) Bupati. “Supaya nanti datang Pj Bupati sudah duduk dasarnya karena Pj tidak memiliki visi dan misi seharusnya Pj melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya karena tidak memiliki visi-misi,” kata Bupati. 

BACA JUGA