Somasi Temui Jalan Buntu, Mantan Wabup Mentawai Akan Laporkan Pihak yang Diduga Serobot Tanahnya

Somasi Temui Jalan Buntu Mantan Wabup Mentawai Akan Laporkan Pihak yang Diduga Serobot Tanahnya Salah seorang kuasa hukum mantan Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa di tanah yang diduga telah diserobot perusahaan kayu untuk jalan logging. (Foto: Ist)

PADANG-Tim kuasa hukum mantan Bupati kabupaten Kepulauan Mentawai, Rijel Samaloisa akan melaporkan perusahaan kayu dan seorang anggota DPRD Mentawai yang diduga telah menyerobot tanahnya di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara, ke Polres Mentawai.

Atas penyerobotan itu, Rijel diwakili tim kuasa hukumnya mengajukan somasi kepada perusahaan atas nama RM dan salah seorang anggota DPRD Mentawai, Juni Arman sebesar Rp1 miliar pada awal Maret lalu.

Menurut salah seorang tim kuasa hukum Rijel Samaloisa, Marhel Saogo mewakili Rinto Wardana Law Firm, somasi menemui jalan buntu karena tak ada kesepakatan ganti rugi sesuai yang diajukan pihak Rijel.

“Hari Jumat ke Polres untuk naikkan laporan, somasi yang kita layangkan itu tidak ada itikad baik perusahaan apa yang menjadi tuntuntan kita. Itu kan sudah dijelaskan kepada perusahaan bukan bicara soal ganti rugi, tapi ini bicara akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan itu, makanya kita layangkan somasi, kita ajak supaya mereka terbuka tapi sepertinya tidak ada itikad baik,” ujar Marhel, Rabu (30/3/2022).

Menurut Marhel, lokasi tanah Rijel yang diduga telah diserobot perusahaan kayu itu berada di areal Simaombok, Desa Goisok Oinan, Sipora Utara, berada diantara tanah milik anggota DPRD Mentawai, Juni Arman.  Tanah itu digunakan untuk jalan kendaraan perusahaan. “Luas tanah yang terbuka dan dijadikan jalan sekira 100 meter,” katanya.

Menurut Marhel, pihak perusahaan  atas nama RM sudah akan bertemu dengan  kliennya (Rijel) di Yogya namun sudah ditunggu-tunggu, mereka tidak datang.

Sementara lokasi tanah Rijel yang sebelumnya sudah dipalang ternyata sudah terbuka untuk jalan kendaraan tak lama sesudah somasi diajukan. “Tidak tahu siapa yang membuka palangnya,” kata Marhel.

“Ini semata-mata bukan soal perdata tapi sudah pidana karena penyerobotan lahan tanpa seizin pemilik. Ini bisa dijerat Pasal 385 KUHP,” katanya menambahkan.

Sementara untuk anggota DPRD Mentawai Juni Arman, menurut Marhel sebenarnya sama namun pasal yang dikenakan adalah 55 KUHP tentang persekongkolan. “Tapi itu tergantung di kantor polisi gimana nanti, kalau dari keterangan kawan-kawan antara saksi di lapangan karena katanya tidak ada dia ketika perusahaan melakukan penggusuran, sementara dari pihak perusahaan dari mana batas-batasnya itu sebelum digusur ada Juni Arman, dan pihak Juni Arman ada klarifikasinya,” katanya.

Menurut dia, posisi tanah kliennya berada diantara tanah milik Juni Arman, makanya saat membuat jalan perusahaan, pihak perusahaan menyerobot tanah Rijel kurang lebih 100 meter,” ujarnya.

Sebelumnya Juni Arman sudah mengklarifikasi bahwa somasi tersebut salah alamat diberikan kepadanya. “Somasi itu salah alamat, makanya saya sampaikan sama bajak (paman) Rijel, somasi itu salah alamat dan tidak berdasar, kalau RM disomasi bisalah itu, kalau saya  disomasi, ladang saya juga masuk (jadi jalan perusahaan),” katanya.

Selain Rinto Wardana dan Marhel, tim kuasa hukum Rijel adalah Ridelhan haolongan Saleleubaja, Rihor Frangklin Prasetio dan Maurizka Ananda Rahmadhani dari Rinto Wardana Law Firm.

BACA JUGA