DPRD Mentawai Mengingatkan Dishut Sumbar Tidak Lagi Mengeluarkan Izin Perusahan Kayu di Mentawai

DPRD Mentawai Mengingatkan Dishut Sumbar Tidak Lagi Mengeluarkan Izin Perusahan Kayu di Mentawai Dengar pendapat DPRD Mentawai, DPRD Sumbar, Dishut Sumbar serta Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai. (Foto/Rus/Mentawaikita.com)

PADANG-Berkaca dari kasus Koperasi Minyak Atsiri Mentawai di Silabu, Kecamatan Pagai Utara, anggota DPRD Mentawai dari Komisi I mengingatkan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat untuk tidak lagi mengeluarkan izin perusahan kayu yang beroperasi di Mentawai, pasalnya perusahaan kayu ini sarat dengan konflik dan iming-iming kesejahteraan tapi fakta di lapangan tidak ada.

“Saya melihat psikologis masyarakat disana karena iming-iming perbaikan ekonomi. Konflik Silabu saja belum selesai, sudah muncul konflik lain dari desa lain,” kata Ketua Komisi I DPRD Mentawai, Nelsen Sakerebau, Kamis (13/1/2022)

Sementara Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok, mengatakan di mana-mana perusahaan selalu berkilah kesejahteraan masyarakat namun kenyataannya masyarakat memang tidak disejahterakan selalu ditipu dan imbasnya masyarakat selalu mendapatkan bencana yang repot juga Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Investor mengambil kayu di bawahnya keluar bersama uangnya. Masyarakat ditinggalkan begitu saja, jadi inilah fakta yang terjadi di lapangan tidak hanya di Sikakap saja di Siberut juga mengalami hal yang sama. Kami mendapatkan informasi sekarang investor mencoba melirik pulau Siberut ini juga hati-hati dari Dinas Kehutanan untuk mengeluarkan izin dan itu akan ada konflik lebih besar.  Ini yang kita sampaikan supaya Dinas Kehutanan Provinsi harus betul-betul melihat kelengkapan administrasi perusahaan karena setahu kita investor sudah turun di Siberut, ini jangan sampai terjadi supaya tidak terjadi konflik lebih besar,” terangnya.

Ibrani Sababalat menambahkan masalah perusahaan kayu ini tidak hanya di Sikakap dan di Silabu tapi di Sipora juga. “Saya dengar mungkin akan keluar izin yang namanya PKKNK, saya tahu persis otak kontraktor itu. Saya mau mengingatkan harus banyak dievaluasi kembali karena menurut saya lebih banyak sisi konflik sosialnya daripada sisi positifnya,” terang Ibrani.

Ibrani memberikan apresiasi kepada Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai untuk terus berjuang hak-hak masyarakat. “Saya harap ketika sudah berada di depan investor sudah tidak tegak lurus lagi, sudah diam karena ada kawan kami dulu ribut-ribut sudah berhadapan dengan investor sudah tidak tegak lurus, kalau idealis ya idealis. Saya juga mau sampaikan jangan ada pemikiran kawan-kawan kami tidak peduli dengan masyarakat posisi kita sama tapi ada wewenang kita.  Di Sipora itu akan keluar izin mohon dievaluasi itu tanah ulayat itu adalah milik sababalat, saya yang punya,” katanya.

Sementara Maru Saerejen dari Partai Gerindra menambahkan ada tiga perusahaan yang sedang mengurus perizinan di Siberut. “Yang perlu kami titik beratkan di sini ini kalau soal administrasinya sudah benar tapi dicek juga secara faktual di Mentawai itu, kadang-kadang yang menolak itu juga yang membuat dukungan ini harus ditindaklanjuti secara faktual yang mana mendukung yang mana yang menolak,” ujarnya.

Saat ini kata Maru, sangat riskan dan rawan soal perizinan apalagi masa akhir jabatan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet,  banyak membuat kebijakan-kebijakan yang sangat strategis jadi perlu ini diteliti. “Jadi sifatnya surat-surat yang menyangkut legalitas yang diterbitkan oleh Kabupaten tolong betul-betul diperhatikan dengan serius dan seksama karena 22 Mei 2022 jabatan Bupati sudah berakhir,” pungkasnya.


BACA JUGA