Evi Yandri Duga Minyak Serai Hanya Kedok Koperasi Minyak Atsiri Mentawai untuk Menebang Kayu

Evi Yandri Duga Minyak Serai Hanya Kedok Koperasi Minyak Atsiri Mentawai untuk Menebang Kayu Hearing Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai dengan Komisi 1 DPRD Sumbar, DPRD Mentawai dan Dinas Kehutanan Sumbar terkait konflik izin PKKNK Koperasi Minyak Atsiri Mentawai. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

PADANG-Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dari Partai Gerindra menilai bahwa Koperasi Minyak Atsiri di Mentawai hanya bertopeng minyak serai padahal tujuan utamanya adalah untuk mengambil kayu.

“Saya coba hitung berdasarkan penghasilan koperasi itu ada ratusan miliar yang didapat di sana dari ada 70 ribu kubik kayu meranti tambah sekitar 7.000 kayu campuran, di sana sedangkan usahanya palingan puluhan juta rupiah dari produksi minyak serai, jadi ini hanya topeng saja, tujuan utamanya adalah menebang kayu,” tegas Evi Yandri, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kamis (13/1/2022) di Kantor DPRD Sumbar bersama dengan Dinas Kehutanan Sumbar, DPRD Mentawai serta Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai.

Dia mengatakan, walaupun secara formal syarat perizinan koperasi sudah terpenuhi tapi ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dan pahami seperti contoh surat bebas konflik tersebut dan cara mendapatkannya bahwa surat itu sampai ada hal yang menggiurkan di sini yang bisa dengan mudah surat itu didapatkan dan bisa juga terjadi manipulasi.

“Kenyataannya di lapangan ada kisruh yang terjadi, ada penolakan tadi disampaikan oleh Ketua Komisi I Mentawai, itu kalau tidak salah ada sekitar sebagian 800 hektar di lahan koperasi tidak setuju di Silabu dimanfaatkan koperasi,” katanya.

Tambah Evi, kalau ada sebagian yang tidak setuju berarti dari salah satu persyaratan bebas konflik itu kan tidak terpenuhi, mungkin secara formalnya kepala dusun sampai camat sudah tanda tangan “Walaupun cara mendapatkan (surat bebas konflik) saya masih tanda kutip (pertanyakan),” ujarnya.

Karena itu Evi sepakat dengan DPRD Mentawai agar PKKNK dicabut dan dia meminta Koalisi Penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai menuntaskan masalah ini, jika perlu lanjutkan ke ranah hukum.

BACA JUGA