PT. Bumi Alam Sikerei Sosialisasi, Warga Khawatirkan Dampak HPH

PT Bumi Alam Sikerei Sosialisasi Warga Khawatirkan Dampak HPH Sosialisasi oleh tim Humas PT.Bumi Alam Sikerei kepada Pemerintah Desa Muntei dan tokoh masyarakat. Perusahaan ini sedang mengurus izin IUPHHK-HA/HPH di Pulau Siberut, Mentawai. (Foto: Hendrikus Bentar/Mentawaikita.com)

MUNTEI-Perwakilan PT. Bumi Alam Sikerei, perusahaan yang sedang mengurus izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) atau HPH di Pulau Siberut, Mentawai menggelar sosialisasi kepada Pemerintah Desa Muntei dan tokoh masyarakat, Senin (10/01/2022). Pada sosialisasi itu, sejumlah peserta menyatakan kekhawatiran akan ada dampak jika perusahaan beroperasi.

Perwakilan perusahaan yang hadir menyebut diri mereka dari Forum Mentawai Bersatu yang menjadi humas perusahaan. Mereka adalah Joni Kusma, Cornelius Sabailatty dan Andre Satoko. Sementara dari Pemerintah Muntei, hadir Kepala Desa Muntei Paulus Salakkopak, Kepala Dusun Salappak Gunadi, Kepala Dusun Muntei Irenius Samemek, Kadus Puro 2 Hieronimus, Kepala Dusun Toktuk Benediktus, Kepala Dusun Pariok, Natalinus, Kepala Dusun Peining Butte Herminius Saruru dan Kadus Bekkeiluk Stevanus Nahum. Sementara Kadus Magosi tidak hadir.

Salah satu yang dikhawatirkan peserta yang hadir adalah munculnya konflik lahan setelah perusahaan masuk. Hal itu kerap terjadi di Mentawai karena kepemilikan tanah di Mentawai adalah uma atau suku atau ulayat.

Hal itu disampaikan Viktor Sagari, salah seorang tokoh masyarakat Muntei. Menurut dia, kepemilikan tanah di Mentawai yang komunal, dimiliki suku sehingga bisa memunculkan persoalan saat perusahaan masuk.

“Kami khawatir jika perusahaan masuk akan ada persoalan, masalah tanah di Saibi (Siberut Tengah) saja belum selesai, jadi kami memiliki keraguan dengan perusahaan,” katanya dalam pertemuan.

Hal sama disampaikan Eujenius, tokoh pemuda Muntei. Dia mengkhawatirkan lamanya izin usaha perusahaan di Mentawai, sampai 30 tahun. Berapa kubik kayu yang akan habis dan konflik-konflik yang akan muncul.

“Saat muncul konflik kadang perusahaan lalai merespon, lalu selama 30 tahun operasional menebang kayu, kita menunggu 30 tahun lagi menunggu kayu berikutnya besar dan bisa digunakan, secara pribadi saya tidak bisa menerima perusahaan ini, jangan sampai sekarang kita manis namun mengalami kepahitan di masa depan,” katanya.

Kekhawatiran lain soal dampak bencana yang akan muncul seperti banjir. Sebagai salah satu wilayah kepulauan, Mentawai termasuk rawan banjir seperti yang dikhawatirkan Kepala Dusun Salappak Awal Gunadi Samaurau.

"Salappak tahun lalu lima kali banjir, alasannya karena hutan rusak, karena pemanfaatan ladang masyarakat, apa lagi jika perusahaan masuk, pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan kami masyarakat Mentawai," katanya.

Penolakan juga disampaikan Kepala Dusun Bekkeiluk, Nahum Sagulu. Bahkan saat mulai penandatanganan, Nahum keluar ruangan dan menolak menandatangani surat dukungan. “Saya tidak tanda tangani sebab masih ragu, kalau sosialisasi jangan ada tanda tangan untuk persetujuan,” katanya.

Hal sama disampaikan Kepala Dusun Puro 2 Hieronimus Tatteburuk. Menurutnya masyarakat Mentawai hidup bergantung dari hutan terutama kayu yang digunakan untuk membangun rumah atau sampan.

Hieronimus yang bermukim di wilayah muara sungai mengaku sering mengalami banjir. Penebangan kayu dikhawatirkan akan meningkatkan kejadian dan efek banjir.

Dia mengaku tak mendukung perusahaan secara kesukuan karena tanah adat adalah asset masa depan suku, dan identitas orang Mentawai berada pada tanah.

Meski demikian, Hieronimus ikut menandatangani surat dukungan untuk perusahaan dengan alasan tanda tangan karena dia perwakilan pemerintah yang mendukung investasi, tapi secara pribadi dan kesukuan, tidak setuju perusahaan masuk ke Siberut.

"Surat yang kami tandatangani itu bukan penyerahan lahan kepada perusahaan, tapi hanya sebatas karena saya diundang atas nama pemerintahan, yang punya hak (menyerahkan lahan) itu suku, pemerintah hanya mengetahui, itu sosialisasi program mereka bukan penyerahan lahan, Pemdes tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan, kalau itu dijadikan bahan sebagai persetujuan untuk masuk perusahaan tanpa mengkaji Amdalnya berarti sudah pembohongan atau manipulasi Pemerintah Desa dan masyarakat," kata Heronimus.

Penandatanganan dukungan itu dilakukan sebagian besar peserta pertemuan terutama dari aparatur desa dan tokoh masyarakat, namun mereka umumnya bukan mewakili suku pemilik tanah di lokasi perusahaan.

Sementara Kepala Desa Muntei Paulus Salakkopak mengatakan, sosialiasi yang dilakukan di kantor Desa Muntei untuk memohon dukungan. Soal penyerahan lahan/persetujuan lahannya diolah, Paulus menyerahkannya kepada suku pemilik tanah.

"Yang ditandangani itu kesepakatan dukungan  bagaimana kegiatan bisa dilaksanakan karena masih proses, yang hadir sosialisasi belum semua suku, kami Pemerintah Desa sifatnya hanya memfasilitasi saja pertemuan dengan masyarakat,” kata Paulus Salakkopak

Sementara Tim Humas PT BAS, Joni Kusma mengatakan, wilayah konsesi perusahaan berada di tujuh desa yakni Muntei, Madobak, Matotonan, Maileppet, Taileleu, Saliguma dan Katurei. Sosialisasi digelar karena saat ini izin sedang proses. “Tanpa dukungan dan izin masyarakat kita sulit dapat izin,” katanya.

Dia berjanji perusahaan akan menguntungkan masyarakat dan memberi dampak positif, karena itu dia meminta masyarakat mendukung perusahaan.

Sementara Kornelius Sabailatti yang juga mewakili tim humas perusahaan mengatakan pembangunan apapun akan bersinggungan dengan alam. Namun menurutnya yang penting adalah menjaga keseimbangan alam.

“Setelah menebang kayu maka harus ditanam lagi, kayu yang ditebang juga dipilih besarnya, saya juga tukang menanggapi tanggapan masyarakat, bahwa pembangunan kita apapun tetap bersenggolan dengan alam,perusakan alam pasti ulah manusia apakah melalui perusahaan Pumonean,bagaimana keseimbangan alam kita jaga,bagaimana menebang kayu setelah ditebang ditanam lagi,dan jaraknya ada,besaran kayu juga akan dipilih,kami tukang demo perusahaan, kenapa karena kita tidak dibawa diskusi seperti ini,” katanya.

Selain Joni Kusma dan Cornelius, hadir juga Andre Satoko dari tim humas perusahaan.

 

BACA JUGA