SIKABALUAN-Sekira lima ton beras dari Kementerian Sosial untuk masyarakat yang
berdaftar sebagai penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program
Keluarga Harapan), BST beras dan BST (Bantuan Sosial Tunai) masih tertahan di
Kantor Pos Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara.
Beras yang masih tertahan untuk masyarakat Simatalu Kecamatan Siberut Barat dan masyarakat Dusun Lubaga dan Bai' Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara.
"Masih terkendala pendistribusian karena cuaca yang buruk," kata Rano Karno, Kepala Kantor Pos Sikabaluan pada Mentawaikita.com, Kamis (23/9/2021).
Lebihlanjut dikatakan Rano Karno, pendistribusian bantuan dalam bentuk sembako cukup menyulitkan pihak distribusi karena kondisi cuaca dan medan yang sulit. Misalnya seperti wilayah Kecamatan Siberut Barat yang terdiri dari Desa Sigapokna, Desa Simalegi dan Desa Simatalu. Untuk Siberut Utara yang sulit dijangkau yaitu Desa Bojakan yang terdiri dari tiga dusun, Dusun Bojakan, Lubaga dan Bai'.
"Kita sudah memberikan gambaran kondisi Mentawai ke pusat dimana bantuan dalam bentuk barang resiko dan biayanya sangat besar," katanya.
Selain kendala soal akses yang sulit, masih ada administrasi kependudukan masyarakat calon penerima bantuan yang tidak lengkap sementara dari pihak pos memberikan kemudahan surat yang dibawa sebagai syarat seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga).
"Apalagi pemerintah desa setempat tidak mendampingi. Karena meski tidak lengkap adminduknya pihak desa dapat meyakinkan pihak penyalur kalau yang datang benar sesuai dengan data penerima," katanya.
Kepala Desa Simatalu, Stefanus Siribere mengatakan kendala distribusi bantuan masyarakat dari Kemensos dalam bentuk beras dan uang tunai karena kondisi cuaca yang masih buruk di wilayah Siberut Barat.
"Masyarakat menjemput bantuannya di Betaet (Desa Simalegi-red) karena pihak Pos mengantarkan bantuan sampai di sana," katanya.
Untuk biaya distribusi bantuan dari Kantor Pos Sikabaluan hingga ke Betaet Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat menjadi tanggungjawab pihak pos.
Namun, bantuan dari Kementerian Sosial yang berbentuk uang tunai dan beras ada yang menguntunkan bagi masyarakat dan ada juga yang buntung. Untuk yang untung masyarakat yang ada disekitar kantor pos atau masyarakat yang terdata sebagai penerima beras dan uang tunai.
Albina, salah seorang ibu rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan beras karena terdaftar sebagai anggota PKH (Program Keluarga Harapan) mengatakan untuk menjemput beras sebanyak 2 karung masing-masing 5 kg mengeluarkan biaya 50 ribu untuk ongkos ojek.
"Kita terdaftat penerima beras PKH," katanya.
Hal yang sama dikatakan Dina, warga Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan. Meski berada di wilayah Desa Muara Sikabaluan namun untuk menjemput beras 10 kg di kantor pos yang berjarak 7 KM dari rumahnya mengeluarkan biaya ojek Rp50 ribu.
Berbeda dengan Marsianna, warga Desa Malancan. Karena terdaftar sebagai penerima bantuan uang tunai dan beras, biaya Rp100 ribu yang dikeluarkannya tertutupi. Untuk uanh tunai diterima sebesar Rp600 ribu ditambah beras 10 kg.
"Cukup terbantu dengan bantuan yang saya terima," katanya.
Berdasarkan data dari Pos Sikabaluan, penerima bantuan BST uang tunai di Bojakan 42 kepala keluarga, Malancan 212 kepala keluarga, Monganpoula 89 kepala keluarga, Sikabaluan 192 kepala keluarga, Sirilogui 84 kepala keluarga dan Sotboyak 56 kepala keluarga. BST beras di Bojakan 42 kepala keluarga, Malancan 212 kepala keluarga, Mongan poula 89 kepala keluarga, Sikabaluan 192 kepala keluarga, Sirilogui 84 kepala keluarga dan Sotboyak 56 kepala keluarga.
Untuk beras PKH di Bojakan 72 kepala keluarga, Malancan 127 kepala keluarga, Monganpoula 85 kepala keluarga, Sikabaluan 94 kepala keluarga, Sirilogui 88 kepala keluarga dan Sotboyak 29 kepala keluarga. Sementara penerima BPNT di Bojakan 15 kepala keluarga, Malancan 8 kepala keluarga, Monganpoula 6 kepala keluarga, Sikabaluan 9 kepala keluarga, Sirilogui 7 kepala keluarga.
