DPRD Mentawai Minta Bupati Evaluasi Kinerja OPD yang Terkait Temuan BPK

DPRD Mentawai Minta Bupati Evaluasi Kinerja OPD yang Terkait Temuan BPK Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok (kanan) menyerahkan dokumen persetujuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2020 menjadi Perda kepada Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet. (Foto: Patris/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai minta Bupati mengevaluasi kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemda Mentawai terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan yang berdampak pada kerugian keuangan daerah.

Hal ini disampaikan Fraksi Nasdem, Fraksi 3GP dan Fraksi Musara ka Simaeru saat menyampaikan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2020 Mentawai pada 16 Juli lalu.

Seluruh fraksi yang ada di DPRD Mentawai menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2020 menjadi Perda dengan memberikan pandangan kritis terhadap kinerja pemerintah dan badan usaha yang dikelola Pemda Mentawai.

Fraksi 3GP yang terdiri gabungan dari Partai Gerindra, Golkar, Garuda dan PAN meminta Bupati Mentawai lebih hati-hati dan meningkatkan kinerja, meminta kepala daerah untuk mengevalusi kinerja OPD per tiga bulan, memberikan sanksi kepada OPD yang kerjanya tidak maksimal terutama terkait dengan temuan BPK yang berdampak pada sanksi keuangan daerah (PID).

Kemudian masih terkait temuan BPK juga, Fraksi Nasdem memberikan kritik kepada eksekutif terkait soal kinerja dan pengelolaan keuangan di setiap dinas atau OPD menjadi perhatian penting dan mencari solusi, kemudian soal dana refocusing dapat digunakan lebih tepat dan bijak, tidak hanya penanganan Covid-19 tetapi juga penanganan dampak COvid-19 terhadap masyarakat.

Sementara Fraksi Musara ka Simaeru menyorot soal Badan Usahan Milik Daerah yakni Perusahaan Daerah yang bernama  ‘Kemakmuran Mentawai’, meminta revisi perda dan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk lebih pada kegiatan usaha yang berdampak pada ekonomi masyarakat dan berkontribusi untuk PAD Mentawai. Kemudian Perusda ‘Kemakmuran Mentawai’ memiliki sistem manajemen internal sesuai standar perusahan publik yang baik.

Terkait kedaulatan energi, Fraksi 3GP meminta Bupati Mentawai mengevaluasi pemberian subsidi yang dilakukan Pemda Mentawai terhadap PLTBM di Madobag dan Saliguma, agar mempertimbangkan pemberian subsidi tiap tahun lebih baik membangun tiang listrik untuk kemudian dialiri jaringan PLN.

Fraksi 3GP meminta Bupati juga mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (bumdes) yang ada di Mentawai yang dinilai tidak jelas, karena pembangunan UKM melalui pembangunan  industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan wirausaha muda masih sebatas impian saja.

Selain itu, Fraksi 3GP juga menyoroti sarana dan prasarana penanganan Covid-19, kemudian tidak mengakomodir gaji dan honor Nakes Covid-19. Mereka juga meminta Bupati memperjelas aset Pemda Mentawai terutama tanah agar memiliki sertifikat, kemudian melengkapi persyaratan kelembagaan di RSUD Mentawai.

BACA JUGA