Pembangkit Listrik Biomassa Bambu Berbahan Bakar Solar

Pembangkit Listrik Biomassa Bambu Berbahan Bakar Solar Bambu cincang tertumpuk di gudang PLTBm Madobag. Bambu yang biasanya jadi bahan bakar pembangkit tahun ini tak dipakai karena PLTBM menggunakan solar. (Foto: Hendrikus/Mentawaikita.com)

Tahun ini, pengelola PLTBm Siberut memutuskan beroperasi menggunakan bahan bakar solar, bukan bambu.

MENTAWAI--Sudah tiga hari listrik di rumah Ali Sarubei, Kepala Desa Matotonan di Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai mati. Listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) bambu di desa itu memang sering padam.

“Mesinnya sering rusak dan listrik mati satu sampai dua minggu, lalu diperbaiki dan hidup lagi satu dua bulan, lalu rusak lagi, begitu yang sering terjadi,” kata Ali kepada Mentawaikita.com, Rabu (16/6/2021). 

Ali menengarai PLTBm di desanya sering rusak karena persoalan teknis. Mesin listrik yang mestinya berbahan bakar bambu justru dioperasikan menggunakan solar. Pembangkit pun hanya hidup terbatas, enam jam saja per hari tiap pukul 18.00-24.00 WIB. 

Padahal listrik PLTBm ini menurut Ali sangat dinanti-nantikan warga karena tidak ada listrik di desanya. Sebelumnya sempat ada bantuan listrik tenaga surya dari Kementerian ESDM untuk rumah warga namun alatnya tak tahan lama, akinya rusak dan lampu pun tak lagi hidup, warga kembali menggunakan lampu minyak (lampu dari kaleng susu diberi sumbu dan minyak tanah) saat malam hari.

Di Siberut Selatan, PLTBm dibangun di dua desa yang bertetangga, selain di Matotonan, juga ada di Madobag. Selain itu juga ada di Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah. Ketiga desa ini berada di pedalaman yang belum memiliki jaringan listrik dengan akses transportasi sulit.

Megaproyek ini diklaim sebagai yang pertama berbahan bakar bambu di Asia Pasifik dengan biaya pembangunan hibah dari Amerika sebesar 12,4 juta USD.  Dengan menggunakan teknologi dari India, proyek PLTBm Bambu Siberut mulai diluncurkan Maret 2017 dengan kontraktor pelaksana PT. Clean Power Indonesia (CPI) yang menggandeng PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) sebagai kontraktor dan PT. Indopower International untuk konsultan penyusun UKL/UPL serta Ekologika sebagai konsultan feedstock, pembibitan dan penanaman bambu.

Setelah melalui serangkaian uji coba hampir setahun, PLTBm diresmikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada 17 September 2019. 

Kapasitas pembangkit Plant Saliguma, 250 Kilo Watt (KW), Plant Madobag 303 KW, dan Plant Matotonan 350 KW masing-masing menyuplai listrik kepada 388 Kepala Keluarga (KK) di Saliguma, 468 KK di Madobag, dan 245 KK di Matotonan. Tiap rumah warga mendapat listrik kapasitas 450 VA.

“Kalau di rumah saya masih memakai daya 450 VA, sudah cukup untuk lampu dan charger serta beberapa peralatan rumah tangga," kata Ali.

Pemakaian listrik PLTBm warga masih rendah, rata-rata menghabiskan Rp20 ribu per dua bulan atau tiga bulan untuk membeli token. “Listrik saya untuk lampu dan beberapa alat elektronik seperti charger telepon genggam atau laptop dan blender, cukup hematlah,” kata Sulaiman Siritoitet, warga Matotonan pada 26 Mei lalu.

Meskipun listrik hanya hidup enam jam, Sulaiman sudah mensyukurinya. “Alhamdulillah rumah kita terang di malam hari dan kebutuhan untuk mengecas baterai alat elektronik,” katanya.

Saat uji coba hingga resmi beroperasi, PLTBm sempat menggunakan bambu untuk bahan bakar pembangkit di Matotonan dan Madobag serta cacahan kayu di Plant Saliguma. Bambu dan kayu kering yang sudah dipotong kecil dibakar oleh mesin sehingga tercipta gas yang disaring menjadi bahan bakar generator listrik. Mesin diesel solar digunakan sebagai ‘pemancing’ untuk menghidupkan mesin gas.

Namun mesin gas ini sering kali bermasalah. Direktur Unit PLTBm Siberut, Hendrikus Erik mengatakan, meskipun mesin hidup, namun saat disinkronkan untuk mengalirkan arus ke masyarakat, sering kali mati dan arusnya tidak stabil.


Petugas PLTBm Madobag sedang mengoperasikan mesin pembangkit. (Foto: Hendrikus Bentar/Mentawaikita.com)

Menurut dia, kerusakan mesin seringkali menjadi persoalan pengelola PLTBm sebab untuk perbaikannya membutuhkan teknisi yang harus dididik langsung oleh tenaga ahli dari India. Belum lagi masalah suku cadangnya yang sulit ditemukan.

“Kami pernah bawa barang ke toko-toko di Padang, kami tidak temukan kemudian mereka bilang ada di Pekanbaru, kami cari ini merk India tidak ada tapi kalau cari merk Jerman atau Jepang, ada,” katanya.

Sulitnya mengoperasikan PLTBm ini juga dikemukakan oleh Kamser Sitanggang, Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai yang diberi tanggung jawab mengelola PLTBm oleh Pemda Mentawai

Menurut dia, ide pembangkit energi baru terbarukan ini sangat bagus bagi daerah seperti Mentawai namun teknologinya tidak bagus karena tenaga teknisi dan perbaikan sangat tergantung kepada produsen mesinnya dari India.

“Ini masalah yang mendasar sebenarnya dan semua pihak sudah paham termasuk dari PLN, Kementerian ESDM dan Pemda Mentawai,” kata Kamser 24 Mei lalu

Kamser menyebut, untuk perbaikan busi saja, tidak ada suku cadangnya di Indonesia termasuk kain penyaring gas yang harus diganti berkala dan harus didatangkan dari India. Satu unit mesin penyaring memiliki 42 kain penyaring gas. Untuk satu kali pemakaian paling lama kainnya bisa bertahan enam hingga empat belas hari. Ketika kain penyaring tidak bekerja maksimal untuk menyaring gas mengakibatkan suhu panas pada bagian mesin yang membuat mesin mati mendadak. Untuk mengakalinya, kain penyaring dicuci dengan deterjen. Dari pengalaman di lapangan, untuk kain penyaring gas hanya bisa digunakan dua hingga tiga kali pemakaian dengan dua kali pencucian.


Petugas PLTBm Madobag menunjukkan kain penyaring gas yang sudah tak terpakai. Kain ini harus diimpor dari India. (Foto: Patrisius/Mentawaikita.com)

“Belum lagi soal tenaga ahli, ada tenaga ahli dari Padang, Medan bahkan Jakarta, mereka itu rata-rata bingung dengan konstruksi mesin ini, artinya ini bukan hal biasa di Indonesia. Kalau di Indonesia biasa memakai mesin Jepang, Cina, Korea dan bahkan Eropa tapi India ini tidak biasa,” jelas Kamser.

Akibat suku cadang tidak bisa didatangkan karena mahal akhirnya Perusda Kemakmuran memutuskan menggunakan solar untuk menghidupkan PLTBm selama tahun 2021 ini. Untuk bisa menggerakkan mesin pembangkit, tiap plant membutuhkan 70 liter solar untuk enam jam atau 200 liter per tiga hari, jelas Kamser.

Diluar hal teknis, besarnya subsidi yang harus dikeluarkan Pemda Mentawai untuk operasional PLTBm juga menjadi kendala. Kamser mengatakan untuk mengoperasikan tiga pembangkit selama enam jam butuh biaya Rp3,4 miliar setahun.

“Sekarang saja (anggaran) yang disetujui hanya Rp2 miliar dari kebutuhannya Rp3,4 miliar, jadi otomatis itu hanya untuk delapan bulan kebutuhannya,  nanti kalau tidak disetujui di (APBD) perubahannya pasti mati (listrik) semuanya,” kata Kamser.

Itu sebabnya Perusda Kemakmuran sulit memenuhi permintaan pelanggan untuk memperpanjang jam operasional PLTBm menjadi 12 jam sebab biaya yang dibutuhkan akan lebih besar. Sebanarnya dalam RPJM Mentawai 2021, sudah direncanakan pengoperasian PLTBM menjadi 14 jam, namun saat ini anggaran Pemda Mentawai sedang minim dan terbatas.

Besarnya operasional lantaran daya yang dihasilkan tak seimbang dengan listrik yang diserap pelanggan. Dia mencontohkan, di PLTBm Saliguma, daya yang terpasang 250 KW namun yang daya yang terpakai oleh pelanggan hanya 13 persen atau sekira 26-27 KW.

“Padahal dalam satu desa itu hampir terpakai (terhubung ke semua rumah warga) tapi kok serapan daya kecil sekali? tentu perusahan rugi juga yang dihasilkan 250 KW tapi yang terpakai 13 persen, kenapa karena memang masyarakat sendiri pemakaian listriknya sangat kecil kadang-kadang dua lampu sudah cukup,” katanya.

Hal tersebut juga berpengaruh pada pemasukan yang diperoleh dari pelanggan. Ananias Sakukut, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Mentawai, OPD yang menjadi leading sector pengelolaan asset PLTBm, menyebut pendapatan dari pelanggan listrik di tiga lokasi pembangkit itu hanya sekira Rp500 juta setahun. “Pendapatan belum memadai jika dibandingkan dengan subsidinya,” kata Ananias.

Untuk menggenjot pendapatan dan meningkatkan pengguna listrik PLTBm, Kamser sudah meminta Pemda Mentawai memasang penerangan jalan agar daya PLTBm bisa terserap. “Meskipun dari sana daya yang terpakai tidak akan terlalu banyak, paling hanya naik 20 persen” katanya.

Saat ini Perusda Kemakmuran Mentawai telah bekerja sama dengan PLN melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) sejak tahun lalu. “Kami selaku pemilik aset mengoperasikan pembangkit yang menghasilkan daya lalu menjualnya ke PLN,” katanya.

PJBL maksudnya arus yang keluar dari pembangkit yang disalurkan ke masyarakat sudah dibayar ke perusahaan karena sudah ada perjanjian Commersial Operation Date (COD). Jadi untuk setiap 1 kWh pemakaian pelanggan, Perusda mendapatkan Rp2.000.

Tahun depan depan, Perusda dan PLN menargetkan interkoneksi jaringan PLTBm dengan pembangkit PLN sudah bisa dilakukan untuk meningkatkan menjangkau lebih banyak pelanggan dan daya yang dihasilkan terserap semua. Misal PLTBM Saliguma akan diinterkoneksikan ke PLTD yang ada di Saibi, atau dari Madobag-Matotonan interkoneksi ke Muara Siberut dan Maileppet, jelas Kamser

Sementara Krisna Abdul Syahrial, Kepala Kantor Pelayanan PLN Maileppet di SIberut Selatan mengatakan, kendala interkoneksi jaringan PLN dengan PLTBm di Siberut adalah soal akses jalan untuk membangun jaringan listrik. “Kami masih menunggu jalan dulu,” katanya.

Penanaman Bambu Diperluas

Meskipun saat ini beroperasi menggunakan solar, PLTBm memiliki stok bambu yang cukup. Staf PLTBm Plant Madobag, Gabriel Tasiriottoi mengatakan, saat ini ada 3 ton bambu yang sudah dipotong kecil bertumpuk di gudang.

Hal yang sama dikatakan Hendrikus Erik. Pihak PLTBm terpaksa tidak menerima bambu yang dijual masyarakat karena gudang sudah penuh. “Masyarakat yang mau menjual bambu terpaksa kita tahan dulu karena tahun ini pakai solar, jadi sebenarnya kalau bicara pasokan bambu cukup, yang masalah hanyalah soal teknis,” katanya.

Pasokan bambu didapatkan dari masyarakat yang di awal proyek dilibatkan menanam bibit bambu yang dibagikan PLTBm. Kini sebagian bambu itu sudah bisa dipanen. Pihak PLTBm membeli bambu dalam potongan kecil kepada masyarakat Rp700 per kilogram.

Meskipun saat ini pembangkit memakai solar, Pemda Mentawai dan Perusda selaku pengelola akan berupaya PLTBm dapat kembali beroperasi dengan biomassa bambu agar lebih hemat dan tidak perlu banyak disubsidi.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memperluas penanaman bambu di sepanjang aliran sungai Sarereiket, yang berada di sepanjang Matotonan dan Madobag, lokasi tempat dua PLTBm berada. Anggarannya diambil dari Dana Reboisasi Lahan Mentawai.

Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Mentawai, Sihol Simanjuntak membenarkan, ada alokasi dana Rp8,6 miliar untuk reboisasi DAS Sarereiket tahun ini dan tahun depan.

Penanaman bambu itu, jelas Sihol, akan dilakukan delapan kelompok masyarakat, satu kelompok di Matotonan dan tujuh lainnya di Madobag. Sementara reboisasi di wilayah Saliguma tak bisa dilakukan karena masuk dalam kawasan hutan.

Sementara Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake mengatakan, proyek PLTBm Siberut dibangun untuk kemandirian energi daerah, Mentawai dipandang cukup potensial untuk pengembangan energi baru terbarukan berbahan biomassa.

Biomassa bambu dipilih setelah melalui kajian Bappeda Mentawai dengan menggandeng Universitas Andalas pada 2015, dengan alasan tanaman ini mudah ditanam dan cocok dengan iklim serta tanah Mentawai.

Menurut Kortanius, PLTBm ini konsepnya adalah bagaimana energi disediakan oleh masyarakat dari lingkungan sekitarnya. “Dari satu sisi energi masyarakat terpenuhi namun sisi lain ekonomi mereka juga terangkat melalui penanaman bambu dan menjualnya ke PLTBm,” kata Kortanius.

Mimpi menjadikan Mentawai Terang menjadi salah satu program unggulan Pemda Mentawai periode kepemimpinan Bupati Yudas Sabaggalet dan Wakil Bupati Kortanius Sabeleake. Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Barat yang masih berstatus tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Sebagai daerah kepulauan, ketersediaan energi listrik di Mentawai terbatas.

Pada 2013, data Badan Pusat Statistik (BPS) Mentawai hanya mencatat 5.525 pelanggan listrik di daerah ini atau 21,7 persen dari keseluruhan rumah tangga. Selain itu jam operasional listrik, rata-rata 17 jam/hari dengan jam operasi paling pendek 6 jam/hari.

Guna meningkatkan elektrifikasi di Mentawai, Pemerintah Daerah Mentawai mencanangkan program Mentawai Terang demi meningkatkan rasio elektrifikasi Mentawai, salah satunya dengan membangun pembangkit listrik baru. Sumber energi listrik yang dipilih adalah yang bisa terbarukan dan ramah lingkungan.

Melalui PLTBM Siberut, Pemda Mentawai berharap elektrifikasi Mentawai meningkat hingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Di awal kita bangun pembangkit skala kecil dulu, jika sudah siap maka bisa diinterkoneksikan dengan jaringan pembangkit PLN sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa dilayani,” kata Kortanius Sabeleake.

Tahun ini rasio elektrifikasi di Mentawai menurut M. Simatupang, Kabag PSDA Sekretariat Daerah Pemda Mentawai sekitar 74,41 persen. Rasio ini tentu sudah naik cukup signifikan dibanding pada 2013 lalu.



Dikutip dari Mentawai Dalam Angka 2021, jumlah pelanggan PLN tahun 2020 sekira 14.717 pelanggan. Saat ini sudah terdapat 15 lokasi atau pusat aliran listrik di Mentawai, enam lokasi sudah melayani listrik 24 jam, sementara sembilan lokasi lain masih beroperasi 6-14 jam per hari. 

Kapasitas produksi listrik dari 15 pembangkit yang ada saat ini sekira 18 juta KWh yang mencakup 16,4 juta KWh listrik yang terjual ke pelanggan, 651,7 ribu KWh pemakaian sendiri PLN dan 1 juta KWh hilang atau susut.

BACA JUGA