Wabup Mentawai: BPD, Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Harus Aktif Awasi Penggunaan Anggaran Desa

Wabup Mentawai BPD Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Harus Aktif Awasi Penggunaan Anggaran Desa Pelantikan penjabat dua kades di SIberut Utara. (Foto: Bambang Sagurung/Mentawaikita.com)

SIKABALUAN-Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake mengajak masyarakat Mentawai, BPD dan Pemerintah Kecamatan berperan aktif mengawasi penggunaan anggaran desa agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran desa. Hal itu dikatakannya saat berkunjung ke Sikabaluan, Siberut Utara, Selasa (15/6/2021).

Menurut Kortanius, kondisi geografis Mentawai menyebabkan akses antara satu desa dengan pusat kecamatan sulit karena lebih banyak melalui laut dan sungai, hal ini membuat pengawasan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa menjadi longgar, karena kelonggaran ini menjadi peluang bagi oknum desa untuk bermain anggaran.

“Peluang dalam penyelewengan anggaran ada dan terbuka. Namun harus ada pencegahan sebelum hal itu terjadi, misalnya peran masyarakat, BPD dan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pengawasan dilapangan sangat penting," katanya.

Kondisi geografis Mentawai yang sulit untuk dijangkau dan keterbatasan anggaran oleh Inspektorat untuk turun, Pemerintah Kecamatan sebagai tim verifikasi memiliki kewenangan dalam memberikan peringatan dan laporan pada Bupati atau Wakil Bupati melalui Inspektorat, katanya menambahkan.

"Kewenangan ada di kecamatan. Kalau ada yang sangat penting atau temuan kecamatan memberikan laporan kepada Bupati atau Wakil Bupati sehingga tim akan turun untuk memeriksa laporan tersebut," katanya.

Dijelaskan Kortanius, dengan anggaran yang ada di desa rata-rata Rp2 miliar membuat desa cepat berkembang dan maju atau memberikan peluang makin terbelakang karena pengelolaan anggaran yang tidak baik.

"BPD juga punya peran dalam pengawasan. Koordinasinya ada di kecamatan sebagai perpanjangan tangan kabupaten. Kalau ini tidak berfungsi maka pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat tidak jalan," katanya.

Sejalan apa yang disampaikan Wabup, Camat Siberut Barat, Jop memberikan pengawasan terhadap desa dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di wilayah kerjanya. Misalnya permintaan pemeriksaan khusus keuangan Desa Simalegi kepada Bupati tertanggal 19 Februari 2021 dan tim khusus Inspektorat telah turun untuk melakukan pemeriksaan.

Adanya permintaan pemeriksaan khusus untuk Desa Simalegi, dikatakan Camat merujuk pada temuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Simalegi dalam laporan kinerja pemerintah desa yang disampaikan kepala desa setiap akhir tahun. Dalam evaluasi LKPPD tersebut, BPD menemukan total anggaran Rp694.998.325 yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

"Permintaan pemeriksaan ini merujuk pada laporan evaluasi BPD. Kita memgapresiasi kinerja BPD yang menjalankan fungsi pengawasannya di lapangan,"kata Jop saat itu.

Total dari anggaran yang harus dipertanggungjawabkan tersebut terbagi dalam tiga bentuk, diantaranya untuk Silpa sebesar Rp101.773.784 yang terdiri dari Silpa ADD Rp98.810.224 dan Silpa BHPD Rp2.963.560. Untuk sisa hutang pajak Rp62.862.441. Kemudian sisa hutang lainnya dengan total Rp472.102.100 yang terdiri dari insentif Rp32.300.000, modal Bumdes Rp100 juta, bantuan sanitasi masyarakat sebanyak 44 unit Rp50.600.000, goro bulan bakti Rp47.097.600 dan penanganan Covid-19 Rp242.104.500. Lalu terdapat hutang pada pedagang dan penginapan dengan total Rp58.260.000 yang terdiri dari penginapan Jelita Rp32 juta, penginapan Wisma Bintang Rp4 juta dan hutang di kedai Sarimen Rp22.260.000. Total anggaran desa yang harus dipertanggungjawabkan Rp694.998.325.

Berdasarkan temuan tim khusus yang turun untuk memberikan audit keuangan Desa Simalegi sesuai dengan permintaan pihak kecamatan, dikatakan Jop sekira Rp800 juta dan sedang dalam proses di tingkat kabupaten.

"Harapan kita dengan adanya penindakan seperti ini memberikan pelajaran bagi kepala desa dan aparatur untuk memanfaatkan anggaran desa sesuai dengan peruntukan dan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

BACA JUGA