Merawat Kapal Antar Pulau Dengan Anggaran Terbatas 

Merawat Kapal Antar Pulau Dengan Anggaran Terbatas  Kapal antar pulau milik Pemda Mentawai bersandar di Pelabuhan Tuapeijat. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT- KLM. Nade yang digunakan sebagai kapal penyeberangan antar pulau Tuapeijat-Siberut, kini sedang dalam perawatan rutin, keterbatasan anggaran perawatan kapal lain di Dinas Perhubungan harus memaksa kapal penyeberangan reguler tujuan Sikakap merangkap layani penyeberangan antar pulau tujuan Pulau Siberut.

Keterbatasan anggaran untuk perawatan kapal antar pulau milik Pemda Mentawai tersebut, untuk mensiasatinya pihak Dishub Mentawai lakukan penambahan rute untuk satu kapal yakni KM.Simasin selain melayani rute Tuapeijat-Sikakap, juga melayani rute Tuapeijat-Siberut.

Jadwal layanan kapal antar pulau baru-baru ini dirubah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai tujuan Tuapeijat-Siberut setiap Rabu yang akan berangkat sama dengan kapal KM. Simatalu yang hanya berhenti di Mabukku, Siberut Barat Daya, sedangkan rute Tuapeijat-Sikakap akan melayani setiap Sabtu.

Kemudian LCT Teluk Katurei yang melayani penyeberangan Havea-Polaga diperkirakan akan melayani pada pekan depan. Sementara kapal KMP. Bakkat Minuang yang biasanya melayani Siberut dan Sikakap dan menjadi pengganti kapal lain saat menjalani peratawan, untuk saat tidak bisa dioperasikan.

“Karena belum docking sehingga belum diberikan izin berlayar oleh syahbandar, KMP. Bakkat Minuang sudah 2 tahun belum docking, karena anggarannya tidak ada,” kata Plt. Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Tohap Martua Nababan.

Tohap menjelaskan kebutuhan armada antar pulau sangat penting. “Tahun kemarin pas Natalan kapal ini sangat kita butuhkan untuk jalan, karena belum ada izin sampai kita minta ke kementrian saya minta tidak mau mereka, karena resikonya sangat tinggi,” jelas Tohap.

Tohap menjelaskan anggaran untuk perawatan rutin beberapa kapal milik Pemda Mentawai sudah sering diusulkan namun kata dia tidak ada yang disetujui sejak 2019. “Diusulkan 2019, juga pada 2020 karena ketika saya usulkan tidak ada yang disetujui, kita tetap dan selalu usulkan tapi tidak disetujui,” kata Tohap.

Dijelaskan Tohap, kegiatan pada Dinas Perhubungan Mentawai menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Karena kemampuan APBD kita mana yang lebih prioritas dulu itulah yang kita gunakan, sebenarnya prioritas tapi karena kemarin pertimbangan sementara cukup Nade dan Simasin, pada prinsinya kapal itu harus menjalani perawatan (docking).

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mengusulkan anggaran Rp600 juta untuk docking kapal  Bakkat Minuang. “Biayanya besar ini karena dua mesin, dari segi kekuatan lebih kuat kekuatannya, ini bisa bawa barang bisa bawa penumpang,” kata Tohap.

Tohap membandingkan pada sebelum pandemi Covid-19 Jadwal kapal antar pulau dapat melani dua kali setiap minggunya. “Kalau kita operasikan dua kali seminggu akan berpengaruh pada anggaran dalam seminggu kebutuhan BBM tinggi, kemampuan keuangan kita sebelumnya bisa capai Rp6 miliar yang sebelumnya hampir Rp11 miliar itu hampir 2 kali seminggu, ini hanya Rp6 miliar bagaimana kita memaksanakan dua kali seminggu, anggaran kita terbatas,” kata Tohap.

Saat ini juga kata Tohap, jika sebelumnya masih ada layanan ke Betaet Siberut  Barat. “Sekarang kita bahkan sudah stop ke Betaet, biasanya ke Betaet kita layani, kalau pun badan kita siapkan ada boat kita siapkan, sekarang kita stop karena anggaran kita tidak cukup, kita agak susah ke sana, masyarakat kita komplain, solusinya kita perjuangkan lagi, kalau kita mau jalankan lagi kita harus ada jaminan soal ketersediaan BBM,” kata Tohap.

Dijelaskan Tohap bahwa kebutuhan BBM untuk pengoperasian satu unit kapal milik Pemda tersebut rata-rata satu kapal itu 6,5  ton per bulan dengan pendapatan per trip Rp7,2 juta dengan rata-rata 160 penumpang.


BACA JUGA