Wakil Ketua DPRD Mentawai: Meski Uang Dikembalikan Proses Hukum Jalan Terus

Wakil Ketua DPRD Mentawai Meski Uang Dikembalikan Proses Hukum Jalan Terus Wakil Ketua DPRD Mentawai Jacob Saguruk. (Foto: Patrisius/Mentawaikita.com)

PADANG- Wakil Ketua DPRD Mentawai Jacob Saguruk menyatakan DPRD tidak bisa membuat pansus untuk mendalami dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Swakelola Pembangunan Jalan Desa Strategis TA 2020 Dinas PUPR karena kasus ini sudah ditangani Polda Sumatera Barat.

 “Kita (DPRD) tidak masuk lagi ke ranah ini tapi yang bisa masuk itu masyarakat lagi, kalau kita di DPRD sudah ditangani oleh aparat hukum tidak bisa masuk lagi karena ranahnya sudah ranah hukum kecuali DPRD mencari fakta lain atau ada permintaan khusus pembentukan pansus, ini tidak mungkin kita pansuskan karena karena sudah diproses hukum,” katanya kepada Mentawaikita.com, Senin (26/4/2021)

DPRD menurut Jacob sudah sudah mendengar penjelasan dari Inspektorat Provinsi Sumbar dan juga sudah ke BPK Sumbar. “Kita sudah dapatkan informasi itu artinya kalau dari BPK itu mereka sampaikan pada kita, soal mengembalikan uang itu wajib karena itu uang negara tapi soal pidana hukumnya tetap jalan karena itu yang berlaku di negara hukum,” ujarnya.

Dugaan Penyelewengan Dana Proyek di Dinas PUPR Mentawai, Indikasi Kerugian Negara Rp5,2 Miliar

Sumber dana yang diduga diselewengkan itu dari Dana Alokasi Khusus dengan pos anggaran kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan dan pembangunan jalan desa strategis. “Dana pemeliharaan jalan itu sebenarnya kami tidak pernah bahas, pada waktu refocusing pertama, kedua dan ketiga itu turun anggarannya menjadi Rp2 miliar tapi di (APBD) perubahan tiba-tiba naik Rp10 miliar tanpa sepengetahuan kita, itu permainannya,” ujarnya.

Lanjut Jakop, dia tidak tahu anggarannya ditambah, siapa yang menambah,  apakah ada anggota dewan yang menambah siapa yang bermain di sana. “Iya kasus ini harus dibongkar  semuanya  karena capek-capek juga kita, sudah susah-susah mencari uang untuk refocusing untuk menutupi defisit, orang memakan uang untuk beli mobil, beli rumah,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Mentawai Juni Arman Samaloisa DPRD Mentawai akan menunggu pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Mentawai yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (28/4/2021) untuk menindaklanjuti informasi adanya dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Swakelola Pembangunan Jalan Desa Strategis TA 2020 Dinas PUPR.

Juni Arman tak menampik sudah mendapat informasi terkait hasil pemeriksaan BPK RI namun dikatakannya data lengkap belum dapat.  “Kalau soal informasi iya tapi kalau data belum, kalau informasi di media sudah tahu kita tapi data konkretnya, ruas jalan mana saja yang mana menjadi temuan BPK itu yang belum tahu kita. Sebentar lagi kita akan melakukan pembahasan LKPJ, kita lihat perkembangannya nanti,” ucapnya kepada Mentawaikita.com, Senin (26/4/2021)

Menurut legislator dari Partai Demokrat ini, DPRD akan membahas apakah temuan BPK akan ditindaklanjuti atau tidak dengan pembentukan pansus atau permintaan audit mendalam tergantung hasil pembahasan LKPJ Bupati Mentawai. Namun diakui Juni, DPRD sudah menggelar dengar pendapat dengan Dinas PUPR.

“Dari LKPJ akan tahu penjelasannya, artinya mereka sedang menyanggah atau mengklarifikasi tapi ending dari temuan BPK itu yang belum dapat informasinya, tapi kalau di media sosial sudah ada informasi, yang pastinya tunggu LKPJ. Memang LKPJ ini membahas soal kinerja bukan soal keuangan, jadi kita akan melihat serapan anggaran terhadap kinerja pemerintah seperti apa,” katanya.

 

BACA JUGA