Ade Armando: Misi Dibalik DIM, Menegakkan Syariat Islam di Sumbar

Ade Armando Misi Dibalik DIM Menegakkan Syariat Islam di Sumbar Ade Armando saat menjadi narasumber saat zoom meeting.

PADANG-Ade Armando, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia menduga ada misi dibalik wacana pengusulan Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Salah satunya ingin menjadikan Sumbar menerapkan aturan Syariah.

Hal tersebut diungkapkan Ade Armando saat jadi pembicara dalam Webinar bertajuk Wacana DIM, Ancaman atau Berkah yang diselenggarakan Yayasan Ugla Mentawai Simariuriu, bekerjasama dengan IMMJ dan beberapa aliansi Organisasi Pemuda/Mahasiswa Mentawai se-Indonesia, Senin 23/3/2021).  Selain Ade, narasumber webinar tersebut Dr. Rijel Samaloisa, dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa di Yogyakarta dan Dr. Juniator Tulius, antropolog Mentawai dan Research Follow pada Earth Observatory of Singapore, di Nanyang Technological University, dengan moderator Dr. Rinto Wardana Samaloisa.

Dalam diskusi online itu, Ade mengingatkan agar masyarakat tak terlalu terpukau dengan panggung depan, apa yang disampaikan panggung muka banyak mengarangnya, manipulasi, membangun citra dan imej tapi dibelakangnya pasti ada tujuan. 

“Sekedar upaya membangun kesan bahwa ada argumen kuat untuk mengistimewakan, itu sebenarnya imej yang dibangun, argumen untuk menjustifikasi kenapa ada yang namanya daerah istimewa Sumatera Barat tapi kalau kita preteli satu persatu kita menemukan berapa banyak kelemahan yang diungkapkan di sana yang menjadi banyak cacat banyak argumen tadi,” ungkapnya, Senin (22/3/2021).

Menurut Ade, apakah sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau cukup layak untuk menjadikan Sumbar daerah istimewa atau karena ada peristiwa masa lalu seperti Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). “Buat saya seharusnya tidak terpukau dengan cerita di masa lalu ada tokoh Minang karena jawabannya adalah so what karena apakah itu cukup dia menjadikan daerah istimewa,” katanya. 

Dia menduga, latar belakang usulan DIM ini berasal dari kalangan Islam radikal Sumbar yang ingin menjadikan Sumbar seperti Aceh, dan disinilah mengapa yang diusulkan Daerah Istimewa Minangkabau bukan Daerah Istimewa Sumatera Barat karena intinya ada sebuah narasi besar etnis Minangkabau bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah.

“Jadi kalau ada nanti sebuah Daerah Istimewa Minangkabau maka dengan mudah mengatakan karena itulah Daerah Istimewa Minangkabau ini tidak akan berlandaskan diri pada hukum Indonesia, kita memang bagian NKRI, tapi adat kami mengatakan bahwa kami harus berlandaskan diri pada syariah dan syariah berlandaskan diri pada Alquran, dengan begitu terbukalah jalan mensyariahkan daerah Sumatera Barat walaupun dengan kata-kata Minangkabau,” paparnya.

Menurut Ade, tanda-tanda ke arah sana sudah terlihat sekarang ini misalnya, kita mendengar di Sumatera Barat penegakan syariah di sekolah-sekolah yang kemarin sempat meledak sebuah sekolah menengah kejuruan di sekolah di Kota Padang yang mewajibkan murid non muslimnya untuk menggunakan jilbab. 

“Di sekolah negeri saja mewajibkan sekolah non muslim memakai jilbab itu sudah bermasalah terlepas dari muslim atau non muslim, ini kemudian ramai karena orang tua siswi tidak terima, tapi gara-gara kasus itu terbongkarlah pengetahuan kita, sekarang tahu di Kota Padang memang ada peraturan yang dikeluarkan Wali Kota Fauzi Bahar yang menetapkan semua siswi di sekolah negeri di kota tersebut untuk mengenakan jilbab itu kan syariahlisasi pensyariahan sekolah-sekolah negeri di sana ketika sekarang ada Surat Keputusan Bersama (SKB), tiga menteri yang melarang pewajiban di sekolah-sekolah negeri, yang terjadi adalah adanya penolakan Fauzi Bahar sebagai mantan wali kota itu menggerakkan ada 40 lawyer (pengacara) untuk menggugat SKB tiga menteri, begitu juga di Pariaman, walikota juga menyatakan tidak mau menjalankan kewajiban SKB tiga menteri,” jelasnya.

“Itu indikator yang saya yakin menjelaskan Sumbar perlahan dijadikan provinsi Islam dan mereka saya rasa melihat betapa idealnya Aceh bisa menerapkan syariah Islam walapun Sumbar tidak akan sejauh itu sampai ada sampai ke hukum rajam. Saya yakin Sumbar membayangkan itu, mereka yang sedang memperjuangkan Daerah Istimewa Minangkabau memang di kepalanya ingin mengislamkan Sumbar, satu-satu jalan untuk membenarkan itu seandainya daerah itu bernama DIM yang berlandaskan diri pada syariah dan kitabullah,” katanya.

Ade melanjutkan, DIM dengan tujuan penerapan syariah Islam akan menjadi ancaman besar bagi Indonesia. “Jadi buat saya ini bukan soal ancaman teman-teman Mentawai saja, ini betul-betul ancaman Indonesia, nah kalau ini dibiarkan ini betul-betul memecah Indonesia. Memang kita tahu daerah Sumatera Barat tertinggal dan saya yakin kalau begini terus mentalitas akan ditinggal daerah-daerah lain, yang utama adalah tumbuhnya semangat untuk menjadikan daerah tersebut menjadi daerah khusus Islam atau daerah Islam dimana kalau ada non muslim tinggal di sana, mereka akan harus tunduk pada hukum Islam, jadi bagi mereka tidak menjadi masalah,” katanya. 

Dengan segala polemic DIM ini, Ade meyakini usulan ini akan sulit terwujud dan sangat kecil peluang akan disetujui. “Tapi setidaknya wacana ini mengangkat nama orang parpol menjadi terdepan untuk memperoleh simpati masyarakat,” ujarnya.

Sementara Rijel Samaloisa, dosen  Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa di Yogyakarta i mengatakan isu-isu primordiali terkait etnis agama dan suku memang itu sangat seksi saat. Ini untuk bisa memobilisasi massa menjelang pemilu 2024.

“Primordial untuk tataran politik Indonesia menjadi sesuatu yang sangat seksi apalagi menjelang pilkada, pilpres, pileg karena itu bisa memudahkan untuk memprovokasi massa untuk mendapatkan simpati atau dukungan dari bawah yang ujungnya untuk mendapatkan keuntungan yang kaitannya politik, tentunya suara, yang diuntungkan para elit politik memiliki kepentingan pragmatis jangka pendek untuk memperoleh keuntungan duduk,” jelas Rijel yang juga berasal dari Bosua, Mentawai ini.

Sebagai bagian dari Sumbar, Mentawai itu sudah tersubordinat sejak dulu, ini  pernah terjadi saat akan penerapan Perda Nagari di Sumbar termasuk Mentawai. “Bagi saya ini penyangkalan etnis lain termasuk suku Mentawai yang ada di Sumatera Barat kalaupun ada suku lain tapi yang hidup pertama di Sumbar itu Mentawai dan Minangkabau, mereka menganggap kita tidak apa-apa, kita harus mengkritisi dalam berbagai segi. Jika memang Sumbar menjadi DIM, Mentawai tidak termasuk dalam bagian itu atau ada pengecualian ke dalam UU-nya,” jelas Rijel. 

Sedangkan Juniator Tulius, antropolog dari Mentawai mengatakan DIM akan menjadi ancaman bagi pluralisme dan itu bisa berbahaya tidak saja di kalangan daerah tapi skala nasional. “Kita tetap alert (waspada) semua perkembangan yang di wilayah Sumatera Barat, banyak informasi yang akan muncul di media yang perlu kita pantau sejauh mana yang menjadi ancaman ada upaya untuk melegalkan menjadi DIM,” katanya. 

Juniator juga mengingatkan tokoh dan anak muda Mentawai tidak diam dan tak menutup mata. “Kita tahu banyak pembangunan yang gagal, kita tahu banyak korupsi yang terjadi tapi kita semua diam. Reaksi mahasiswa tidak ada yang menyuarakan, ini jadi PR kita bersama, kalau kita mau Mentawai menjadi perhatian, Mentawai harus mampu, salah satunya harus bersih dalam system, kita harus mengkritisi sendiri. SDA kita dikeruk dari dalam dan diambil dari luar,” ujarnya.

Sesi ini awalnya dibuka oleh Juniator, dia memberikan gambaran soal pergeseran budaya yang terjadi di Minangkabau, mulai dari garis keturunan matrilineal, soal falsafah Minangkabau adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, termasuk pergeseran soal ikon rumah bagonjong, pemimpin sosial, datuk, ninik mamak, cadiak pandai dan alim ulama, serta perantau minang di dunia.

Dalam sesi dialog, sangat banyak pemuda dan mahasiswa Mentawai bahkan sebelum memulai diskusi beberapa organisasi mahasiswa Mentawai di seluruh Indonesia memberikan statemen mereka soal wacana DIM tersebut.

BACA JUGA