Soal Wacana Daerah Istimewa Minangkabau, Ini Kata IMMJ

Soal Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Ini Kata IMMJ Ketua IMMJ Ibram P Saleleubaja. (ist)

JAKARTA-Ikatan Mahasiswa Mentawai Jakarta (IMMJ) ikut mengkritisi wacana dijadikannya Sumatera Barat sebagai Daerah Istimewa Minangkabau bahkan menolak dijadikannya Sumbar sebagai DIM.

“Kalau saya melihatnya dari perspektif agama, budaya Mentawai yang  berbeda, kemudian dari segi pemanfaatan sumber daya alam Mentawai yang selama ini di eksploitasi oleh Sumbar membuat saya kurang setuju Sumbar dijadikan DIM. Saya yakin Mentawai bukan 20 tahun yang lalu dimana kita bisa dibodoh-bodohi, tapi Mentawai sekarang sudah berbeda karena orang Mentawai sudah banyak yang mengerti hukum, politik dan sebagainya, jadi apabila ada yang membuat kebijakan yang tidak sesuai kepentingan rakyat maka ada satu kata lawan,” terang Ketua IMMJ, Ibram P Saleleubaja, Sabtu (13/3/2021)

Menurutnya, daerah istimewa sama dengan monarki  yang mengarah kediktatoran kekuasaan. “Kita belajar dari sejarah Mentawai pada saat pemekaran Kabupaten Kepulauan Mentawai bukan hadiah dari Provinsi Sumatera Barat tapi karena perlawanan dan perjuangan yang dilakukan para senior aktivis Mentawai pada saat itu,” ucapnya.

Ibram mengakui bahwa sumbangsi Sumbar untuk Indonesia sangatlah besar diantara tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dan pemikir-pemikir dan bahkan bahasa Indonesia sekalipun memang sebagian dari Sumbar artinya Sumbar ini bersejarah untuk Indonesia Merdeka tapikan di Sumbar itu bukan hanya ada suku Minangkabau dan agama Islam saja.

“Saya mau bilang begini seandainya wacana ini jadi kenyataan bagaimana nasib kami orang Mentawai yang berbeda suku, adat istiadat bahkan agama. Apakah kami ini hanya anak tiri di Sumatera Barat sehingga wacana Sumbar dijadikan DIM tanpa mempertimbangkan budaya dan agama lain?. Bukankah Pancasila dan UUD 1945  mengajarkan kita menghargai suku dan agama yang berbeda demi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia yang demokratis,” terangnya.

Menurut Ibram, yang harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumbar saat ini bagaimana pemulihan dan meningkatkan  ekonomi di masa pandemi Covid-19, bagaimana minoritas ini digenggam menjadi kekuatan dan persatuan sehingga isu rasisme itu tidak timbul lagi karena musuh bersama bukan suku dan agama yang berbeda tapi kekuasaan yang menindas.

“Harapan saya semoga Pemerintah Provinsi Sumbar memberikan ruang dialektika untuk minoritas atau pun yang kontradiktif isu wacana terkait Sumbar dijadikan DIM baik tokoh agama, kepala suku, kepala desa, akademisi dan juga para ketua mahasiswa yang berada di Sumbar,” ucapnya.


BACA JUGA