Usulan Sumbar Menjadi DIM, Ini Kata Sejumlah Tokoh dari Mentawai

Usulan Sumbar Menjadi DIM Ini Kata Sejumlah Tokoh dari Mentawai Dua orang Mentawai sedang memperagakan cara membuat racun panah tradisional Mentawai yang biasa digunakan saat berburu saat Festival Pesona Mentawai. (Foto: Rus Akbar/Mentawaikita.com)

PADANG--Rencana mengusulkan Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau terus bergulir. Bahkan tim kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau konon sudah menyelesaikan naskah akademiknya.

Bagaimana komentar dan pandangan beberapa tokoh pemuda, politik di Mentawai? Berikut kutipan yang dikumpulkan Mentawaikita.com.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ardiman Saurei mengatakan usulan DIM ini belum jelas urgensinya karena selain Minangkabau, juga ada suku Mentawai di Sumatera Barat. Ketika dijadikan daerah istimewa itu pasti sudah bertolak belakang dengan Mentawai. 

“Sejauh ini cukup pesimis jika status DIM ini akan bisa membawa dampak positif bagi Mentawai, selama ini saja Mentawai sudah terabaikan,” katanya kepada Mentawaikita.com, Jumat (12/3/2021).

Sementara Rinto Wardana Samaloisa, seorang pengacara asal Mentawai yang bermukim di Jakarta mengatakan secara pokoknya Sumatera Barat tidak bisa dijadikan daerah istimewa, sebab daerah istimewa memiliki karakteristik homogen satu warna tapi Sumatera Barat ini bersifat heterogen, jadi tidak didominasi dari etnis Minangkabau.

Dia mengungkapkan, dalam penelitian Cornelis van Vollenhoven tentang hukum adat sudah tegas memisahkan adat Minangkabau dengan Mentawai ke dalam 19 kabupaten kota, Mentawai sebagai daerah terpisah, budaya terpisah dengan Sumatera Barat. 

“Jadi kalau kalau dipaksakan ada Daerah Istimewa Minangkabau ini sesuatu yang keliru bahkan tidak benar karena apa di Sumatera Barat itu ada yang namanya Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana Kabupaten kepulauan mentawai dari segi agama, etnis pun sudah berbeda dengan daerah Minangkabau. Jadi upaya rencana menjadi daerah istimewa merupakan salah satu politik penyeragaman dimana hal hal-hal yang berbau Minangkabau akan dilakukan penetrasi akulturasi dalam budaya Mentawai juga sehingga akhirnya Mentawai bukan sebuah etnis yang eksis termasuk budaya, keberadaannya juga dari segi agama, kearifan lokal akhirnya apa yang terjadi disinilah terjadi penjajahan itu, penjajah bukan tembak-tembakan sekarang penjajahan dari segi budaya sudah lama dijajah dari segi budaya tidak usah jauh-jauh, logo Kabupaten Kepulauan Mentawai, apa urusannya kita dengan rumah bagonjong itu contohnya itu pemaksaan tapi gimana lagi,” katanya.

Sementara Jakop Saguruk, Wakil Ketua DPRD Mentawai mengatakan jika Sumatera Barat dijadikan sebuah Daerah Istimewa Minangkabau ini akan menghambat investasi. “Karena di Sumatera Barat sangat susah berinvestasi,” ucapnya. 

Juniarman, Anggota DPRD Mentawai, menurutnya jika Sumatera Barat dijadikan daerah istimewa maka Mentawai juga harus diistimewakan. “Ya kita setuju, hanya indikasinya bagaimana adat dan budaya Mentawai di Sumatera Barat selama ini seakan-akan sepertinya tidak diakui, seolah-olah Sumatera Barat ini hanya satu suku saja yaitu Minangkabau tapi kalau asumsinya mengistimewakan Mentawai dalam konteks untuk membangun eksistensi budaya untuk kearifan lokal dalam pengelolaan pariwisata kita setuju itu tapi kalau Mentawai dijadikan Minang saya tidak setuju,” ujarnya.

Hendrikus Nopianto Saleleubaja, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPPMEN) menambahkan, adanya wacana Pemerintah Pusat untuk melakukan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau adalah tindakan tidak logis dan tidak tepat apalagi dengan dalil Sumbar satu-satunya masyarakat berdasarkan matrilineal.

“Kenapa? Masyarakat Mentawai bukanlah menganut pada matrilineal tetapi patrilineal termasuk juga Mentawai bukanlah orang Minang Mentawai memiliki budaya tersendiri maka dari itu tidak bisa nama Provinsi Sumbar diganti dengan Daerah Istimewa Minangkabau. Mentawai bagian dari Sumatera Barat dan Sumatera Barat Bagian dari NKRI. Tetapi kalau ini dipaksakan maka Mentawai harus mengambil sikap untuk keluar dari Provinsi DIM,” tegasnya.

Cornelius Sabailatti, politisi Mentawai justru berpendapat berbeda. Secara budaya Mentawai berbeda dengan Minangkabau namun status DIM tak perlu dikhawatirkan jika nanti terjadi. Dia yakin orang Mentawai tetap bisa hidup berdampingan dengan etnis MInangkabau, kurang lebih sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Dulu waktu saya jadi anggota DPRD kami kan konsultasi dengan anggota DPRD Sumatera Barat termasuk ke gubernur, mereka sampaikan kita mengakui adat dan budaya Mentawai karena kita ini Provinsi Sumatera Barat tentu ini terdiri beberapa kabupaten dan kota dan terdiri dari adat suku adat, kalau Mentawai cocok dengan nagari maka silakan saja, kalau tidak cocok maka buatlah perda lain dan provinsi akan menampung itu dan waktu itu dirancanglah Ranperda Laggai meskipun ada akhirnya tidak jadi diperdakan karena bupati ketika itu tak sepakat,” katanya.

Menurut Corne, kalaupun DIM nanti disetujui, eksistensi suku Mentawai yang budaya dan adatnya berbeda dengan Minangkabau tetaplah harus dihormati dan dihargai. 

BACA JUGA