50 Persen Dana Desa untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19

50 Persen Dana Desa untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Covid19 Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake (Foto : Patrisius/MentawaiKita)

SIKAKAP—Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake mengatakan setengah atau 50 persen dana desa yang diterima digunakan untuk membiayai program pemulihan ekonomi masyarakat akibat Covid-19.

Kortanius mengatakan, indikator peningkatan ekonomi masyarakat terletak di desa sebab pemerintah desa memiliki dana sendiri untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah desa memiliki anggaran tersendiri yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah desa yang besarnya tidak sama.

“Dana desa itu harus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, pemulihan ekonomi bisa dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terhadap kelompok masyarakat baik itu kelompok nelayan ataupun kelompok pertanian dan kelompok yang yang bergerak dalam bidang ekonomi,” kata Kortanius dalam acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa di aula serbaguna Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) Sikakap, Selasa (23/2/2021).

Dana pemulihan ekonomi itu juga, lanjut dia bisa digunakan untuk pengadaan bibit untuk kelompok masyarakat dan diberikan kepada yang benar-benar bertani atau bekerja.

Pemerintah kata dia mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan program pembangunan. Ia mengaku kecewa ketika ada masyarakat yang minta ganti rugi untuk meletakkan tiang listrik di lokasinya, padahal untuk mendatangkan proyek pemasangan listrik itu sangat sulit sekali, begitu juga dengan proyek lainnya.

Selain itu, Korta mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus ikut andil dalam menggerakkan perekonomian di desa, sebab setiap tahun pemerintah desa diperbolehkan menganggarkan dana desa untuk modal usaha BUMDes.

"Rugi dan banyak rintangan dalam mengelola usaha itu wajar saja, tapi jangan jadikan kegagalan itu membuat kita tidak bangkit lagi, jadikanlah kegagalan itu sebagai pendorong kita dalam berusaha untuk lebih maju lagi, satu kali gagal, dua kali gagal itu biasa tapi kalau masih gagal lagi untuk ketiga kali itu luar biasa," katanya.

Ia menyebutkan dalam mengelola usaha apa lagi usaha yang sifatnya bersama itu pasti banyak tantang dan rintangan terutama sekali di dalam internal pengurus BUMDes itu pasti, tapi kalau duduk bersama setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

“Seorang kepala desa harus bisa menjadi penengah dan dapat mencegah terjadinya komplik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada umumnya BUMDES telah memiliki kendaraan seperti mobil BUMDes, alangkah baiknya mobil tersebut dipergunakan untuk usaha seperti transportasi anak sekolah atau mengangkut pisang yang dikumpulkan dari petani pisang.

"Sekali lagi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ada di desa sekarang ini, pergunakanlah dana desa tersebut sebaik mungkin demi majunya perekonomian masyarakat di desa," katanya.

Kepala Desa Sikakap, San Andi Iklas, mengatakan, tahun 2021 Desa Sikakap mendapatkan Dana Desa  Rp2,3 Milyar, dana tersebut akan digunakan sekitar 50 persen untuk pemulihan ekonomi masyarakat di desa Sikakap.

“Bisa berupa pelatihan kepala kelompok masyarakat, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pengadaan bantuan bibit dan bantuan lainnya yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa,” katanya.

Sementara sisa dana ADD yang lainnya kata San Andi Iklas digunakan untuk belanja staf, tunjangan, operasional desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan operasional Pemerintah desa (ATK, dan lainnya), penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyediaan operasional BPD seperti rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik dan lainnya.


BACA JUGA