Gaji Tak Dibayar, Aparat Pemdes dan Kepala Dusun di Madobag Lapor ke Inspektorat

Gaji Tak Dibayar Aparat Pemdes dan Kepala Dusun di Madobag Lapor ke Inspektorat Surat permohonan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Desa Madobag Tahun Anggaran 2020

MADOBAG-Aparat pemerintah desa (Pemdes) dan kepala dusun di Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai melayangkan surat pengaduan kepada Inspektorat Mentawai dan jajaran pemerintah lainnya terkait gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan sebanyak Rp320 juta. 

Sekretaris Pemdes Madobag, Fanisius Saguruwjuw, mengatakan  surat pengaduan tersebut dikirim pada Jumat (19/2/202) kepada Inspektorat Mentawai, Bupati Mentawai, Badan Keaungan Daerah (BKD) Mentawai dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait persoalan honor itu.

“Honor yang belum dibayarkan selama 5 bulan ini yang berjumlah kurang lebih Rp320 juta tahun anggaran 2020 keseluruhan gaji staf desa dan kepala dusun, kami sudah melayangkan surat tinggal menunggu tindak lanjutnya," kata Fanisius Saguruwjuw, Sekretaris Desa Madobag yang baru kepada Mentawaikita.com, Sabtu (20/2/2021).

Menurut rincian Fanisius, jumlah gaji staf pemerintah desa seperti sekdes, Pemkesra, ekbang, pelayanan, perencanaan, bendahara dan kaur umum dalam sebulan digaji senilai Rp2.250.000 per orang. Maka dalam satu orang gaji belum dibayarkan selama 5 bulan sebanyak Rp11.250.000  dikali 7 orang staf maka anggaran total yang belum dibayarkan sebanyak Rp78.750.000.

Kemudian untuk gaji sebanyak 12 kepala dusun yang belum dibayarkan selama 5 bulan yang masing-masing digaji Rp2.250.000 per bulan yakni total Rp135 juta.

Gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Madobag yang berjumlah 7 orang yang masing-masing mendapat Rp1,1 juta per bulan yang belum dibayarkan selama 5 bulan berjumlah Rp38,5 juta.

“Maka untuk keseluruhan gaji kepada dusun, BPD dan gaji aparatur desa Madobag yang belum dibayarkan sebanyak Rp252 juta,” ujar Fanisius.

Menurut Fanisius,  langkah pertama ini masih berupa laporan pengaduan, namun jika tidak ada respon laporan ini akan dilanjutkan kepada kejaksaan.

Fanisius menyebutkan sejak kasus ini bergulir posisinya sebagai Sekdes telah dicabut oleh kepala desa Madobag tertanggal 4 Januari 2021 namun SK dari camat masih aktif sampai sekarang.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Madobag, Robertus Sakulok, membenarkan bahwa gaji staf, kepala dusun dan BPD termasuk dirinya belum dibayarkan.

Hal itu kata dia disebabkan anggaran tahap ketiga tahun 2020 tidak diurus. ”Tidak diurusnya waktu itu masih bendahara lama sakit dan tak ada yang mengurus, Sekdes lama juga tidak komunikasi dengan bendahara maka 31 Desember 2020 masa pengurusan selesai sebab akhir pengurusan dikasih target Desember 2020 namun tak kunjung dikerjakan makanya honor kami semua tidak cair selama 5 bulan,” kata Robertus Sakulok kepada MentawaiKita.com, Senin (22/2/2021). 

Untuk mengupayakan agar gaji tersebut cair, dirinya saat ini sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai .

“Saya memang pengguna anggaran tetapi yang bekerja itu bendahara dan sekdes termasuk saya sendiri seorang kepala desa dan saya tinggal tanda tangani namun ini mereka sendiri tak bekerja dan tidak mengerjakan tugas tetap menuntut gaji lagi,” katanya.

Anggaran 2020 Tak Bisa Dicairkan karena SudahTutup

Menyoal soal tertundanya pembayaran gaji aparat Pemerintah Desa Madobag, Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PMP2KB), Gidalti, mengatakan Pemdes Madobag tak pernah ajukan pembayaran gaji tetap.

"Sejak Agus tidak pernah lagi ke kantor mengajukan pembayaran penghasilan tetap atau gaji mereka, sehingga habis tahun anggaran tidak bisa membayarkan gaji," kata Gidalti pada Senin, (22/2/2021).

Kata Gidalti, meski ada kendala soal kegiatan lain tidak ada kaitannya soal mandeknya pembayaran gaji. "Kalau ada terkendala kegiatan lain tidak ada sangkut pautnya tidak ada masalah soal gaji mereka tetap bisa ajukan," kata Gidalti.

Ia menyebutkan,pada 2020 hanya Desa Madobag yang belum dibayarkan penghasilan tetapnya. "Desa yang lain tetap cair meski ada beberapa persoalan, dan untuk anggaran pada 2020 tidak bisa lagi dicairkan anggarannya itu karena sudah tutup," kata Gidalti.

Solusi yang bisa memungkinkan tergantung kebijakan kepala daerah, yang jelas uang pada tahun 2020 itu tidak lagi bisa dipakai. "Tergantung kebijakan Bupati, bisa saja ada solusi menggunakan dana pada 2021 untuk pembayaran gaji tetap tidak akan ada penambahan dari Pemda," katanya.

Ia mengaku tidak mengetahui alasan spesifik pihak Pemdes Madobag tidak mengajukan  pembayaran gaji ke PMP2KB.

"Yang tahu persis kenapa tidak mengajukan pembayaran gaji, pihak desa itu sendiri yang tahu, itu kelalaian masa minta gaji saja takut padahal mereka sering ke Tuapeijat," katanya. 


BACA JUGA