Masyarakat Adat, Dimarjinalkan Dalam Proses Legislasi

Masyarakat Adat Dimarjinalkan Dalam Proses Legislasi Tradisi murorou yaitu tradisi berburu ke hutan yang dilakukan masyarakat adat Mentawai. Karena itu hutan memiliki arti sangat penting dalam budaya masyarakat adat Mentawai. (Foto: Patrisius/Mentawaikita.com)

PADANG--Pengesahan UU Cipta Kerja dan Perubahan UU Minerba berdampak buruk bagi masyarakat adat karena memperlebar ketimpangan pengusaan sumber daya alam, mempermudah perampasan wilayah adat dan kerusakan lingkungan serta berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat. Hal tersebut terangkum dalam Outlook Perkumpulan Huma Indonesia 2020 yang dipublikasikan Selasa (19/1/2020) melalui diskusi online bersama sejumlah aktivis dan jurnalis.

Di sisi lain, Huma menyorot dua RUU yang justru sangat dibutuhkan masyarakat adat yaitu RUU Masyarakat Adat dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) namun tak kunjung maju pembahasannya ke tingkat 1 di DPR RI bahkan RUU PKS dihapus dalam Prolegnas 2020.

Koordinator Eksekutif Perkumpulan Huma Indonesia, Agung Wibowo mengatakan dokumen outlook yang dibuat Huma sebagai refleksi proses legislasi selama 2020, ditemukan inkonsistensi dalil untuk menentukan mengapa satu produk legislasi harus diprioritaskan dari yang lain. Misalnya, dalam pernyataan publik yang dikumpulkan, alasan DPR RI menghapus RUU PKS dari Prolegnas 2020 adalah karena pembahasannya sulit dan proses lobi-lobi buntu karena ada fraksi yang menolak. Padahal terdapat 5 (lima) fraksi yang terang-terangan mendukung RUU PKS, dibanding satu fraksi yang terang-terangan menolak. jika dibandingkan dengan UU CK, pada rapat paripurna UU CK juga ditolak oleh dua fraksi.

Huma juga menemukan indikasi pelanggaran formil dalam pembahasan UU CK dan UU Minerba. proses pembahasan dua legislasi yang terburu-buru dan mengandung banyak indikasi pelanggaran formil.  “Pembahasan UU CK bahkan tetap dilakukan saat reses. Selain itu, anggota DPR tidak memegang draft saat paripurna. Bahkan sampai setelah pengesahan draft masih disempurnakan. Dan karena tidak dipublikasikan naskah mana yang dibawa ke paripurna, publik tidak bisa memastikan sejauh mana draft berubah setelah disahkan di paripurna, apakah betul hanya perbaikan redaksional,” jelas Agung.

Selain itu dari pernyataan publik perwakilan pemerintah dan DPR RI yang dikumpulkan, banyak statement yang merefleksikan salah pemahaman dalam beberapa hal. diantaranya terkait dengan dukungan terhadap UU CK dan UU Minerba, sudut pandang yang digunakan adalah investasi dan lapangan kerja padahal kedua UU tersebut menyangkut pengelolaan sumber daya alam.

“Selain itu juga terdapat pernyataan publik perwakilan pemerintah dan DPR yang meminta untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bagi yang tidak sepakat. Pernyataan seperti ini selain bias privilese karena tidak semua orang bisa memiliki akses untuk mengajukan uji materi, juga seolah melanggengkan pemahaman bahwa aksi masa dan opini publik tidak sevalid jalur hukum formal, padahal semuanya merupakan jalur yang dilindungi oleh undang-undang,” katanya.

Huma juga menilai beberapa dukungan publik atas RUU Masyarakat Adat masih bersifat performatif dan belum sefrekuensi dengan kepentingan masyarakat adat terkait substansi apa yang harus diatur dalam RUU Masyarakat Adat untuk menjawab permasalahan selama ini dan memenuhi hak masyarakat adat secara utuh.

“Terjadi paradoks dalam legislasi nasional kita, antara UU yang disahkan dengan RUU yang tak kunjung disahkan. Pemerintah dan DPR telah menunjukkan itikad tidak baik dalam upaya perlindungan hak -hak masyarakat adat dengan mengesahkan UU yang bermasalah dan menghambat pemenuhan hak masyarakat adat,” katanya.

Dia mencontohkan, dalam UU Minerba, terlihat jelas bahwa UU ini menambah pasal-pasal baru yang menguntungkan pemodal dan semakin merugikan posisi masyakarat adat, yaitu salah satunya adalah perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. Substansi lain yang juga sangat merugikan adalah penghapusan sanksi bagi IUP, IUPR, atau IUPK yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perlawanan masyarakat adat dan lokal terhadap ijin yang bermasalah semakin tertutup.

Pengesahan RUU Minerba juga dinilai cacat secara formal. Pembahasan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan. Selain itu, pembahasan RUU Minerba ini seolah dipaksakan. Dengan materi yang sangat banyak terdiri dari 938 DIM dan lebih dari 80 persen materi perubahan, pembahasan hanya dilakukan dalam waktu sekitar 2 minggu.

Dukungan–dukungan pemerintah dan DPR terhadap RUU PKS dan RUU MA harus ditinjau kembali karena dalam pembahasan 2 RUU ini masih syarat dengan kepentingan politik dan ada isu – isu sektoralisme,” katanya. 

Sementara dalam diskusi, ketimpangan pengusaan lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan juga disorot. Sulfianto Alias, perwakilan organisasi masyarakat sipil dari Papua mengatakan, ketimpangan yang sangat besar terjadi di Papua dimana tanah-tanah yang ada merupakan tanah adat namun sebagian besar dikuasai korporasi baik di sektor kehutanan, perkebunan maupun pertambangan.

“Ada 3,5 juta yang dikuasai sektor kehutanan, lalu seluas 738.113 hektar dikuasai 30 izin tambang dan lebih setengah juta hektar dikuasai oleh hanya tiga kelompok usaha perkebunan,” katanya.

Devi Anggraini dari Perempuan AMAN menambahkan, ketimpangan penguasaan lahan meningkatkan kerentanan bagi perempuan adat karena mereka akan rentan menjadi korban perdagangan, kerentanan dalam kesehatan terutama reproduksi dan lebih jauh lagi rentan untuk dimiskinkan.

“Ini bisa dilihat di sekitar lokasi operasional perusahaan perizinan tersebut, perempuan sering menjadi komoditas,” katanya.

 

 

BACA JUGA