Warsi: Tutupan Hutan Sumbar Berkurang 31.367 Ha dalam Empat Tahun, Terbesar di Mentawai

Warsi Tutupan Hutan Sumbar Berkurang 31367 Ha dalam Empat Tahun Terbesar di Mentawai Tangkapan layar hasil Citra Satelit Landsat tutupan hutan Sumbar tahun 2017-2019. (Foto: Dokumentasi KKI Warsi)

PADANG-Hasil analisis citra satelit landsat Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mendapati tutupan hutan Sumatra Barat berkurang 31.367 hektar dalam rentang waktu 2017-2020. Penurunan tutupan hutan terluas terjadi di Kepulauan Mentawai yakni 7.458 hektar disusul Dharmasraya 3.151 hektar dan Solok Selatan, 4.975 hektar. Sementara selama rentang 2019-2020, tutupan hutan yang berkurang 8.015 hektar.

Direktur Eksekutif KKI Warsi, Rudi Syaf kepada media menyatakan pengurangan tutupan hutan tersebut terutama disebabkan oleh pembukaan perkebunan, aktifitas tambang emas tanpa izin (PETI) dan aktivitas penebangan ilegal dalam kawasan hutan.

‘’Ada juga faktor lain yakni adanya izin baru untuk perusahaan logging (perusahaan kayu) namun izin baru di Sumbar hanya ada di Mentawai, di tempat lain tidak ada,’’ katanya di Padang, Selasa (22/12/2020).

Aktivitas seperti disebut di atas menurut Rudi menyumbang laju penurunan tutupan kawasan hutan. Tambang emas misalnya, areal yang dibuka meningkat dibanding 2019 seluas 4.169 hektar.  Tambang ini tersebar di Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Dharmasraya yang juga ikut merusak  dan mencemari sungai DAS Batang Hari.

‘’Pengurangan tutupan hutan ini tak hanya mencemari sungai, tapi lebih luas berdampak merusak secara ekologi dan menyebabkan banjir, longsor, konflik satwa dan dalam jangka panjang memberi dampak pada perubahan iklim,’’ katanya.

Untuk pengelolaan hutan Sumbar yang lebih baik demi pengurangan tutupan hutan Sumbar di masa depan, KKI Warsi menawarkan tiga hal, pertama membangun kolaborasi multipihak dalam pengembangan usaha berbasis potensi perhutanan sosial dan pengamanan hutan berbasis artificial intelligent (AI), kedua pengembangan community carbon dan ketiga, penguatan managemen kawasan berbasis sublanskap.

Program perhutanan sosial menurut Rudi dapat menumbuhkan hutan kembali, hal tersebut terbukti dari program perhutanan sosial di wilayah dampingan Warsi tahun ini, tutupan hutannya meningkat menjadi 64.780 hektar.

‘’Dalam kurun waktu 2019-2020, peningkatan tutupan hutan di kawasan perhutanan sosial 521 hektar dan tidak ada yang mengalami pengurangan tutupan hutan, dan jika diakumulasikan dari 2017-2020, total luas tutupan hutan mencapai 987 hektar. Fokus wilayah tersebut tahun ini berada di Hutan Nagari Sariak Alahan Tigo (Kab. Solok), Hutan Nagari Lunang di Pessel, Hutan Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek (Pessel),’’ katanya.

Total capaian perhutanan sosial di Sumbar hingga saat ini seluas 227.673,69 hektar, sebanyak 82.009 hektar diantaranya merupakan program perhutanan sosial dampingan KKI Warsi. ‘’Progres luasan perhutanan sosial di Sumbar lebih baik dibanding provinsi lain, saya kira Pemprov Sumbar cukup baik mendukung program ini,’’ katanya.

Sebagai tidak lanjut dari mendorong izin perhutanan sosial, KKI Warsi juga memfasilitasi pengembangan usaha komunitas di wilayah dampingan. Berbagai produk usaha rakyat sudah dihasilkan seperti usaha ekowisata, usaha produksi makanan ringan dan produksi beras, usaha kopi maupun pengelolaan limbah. ‘’Usaha-usaha ini butuh waktu namun harus tetap kita lakukan agar perhutanan sosial ini memiliki nilai manfaat bagi masyarakatnya,’’ kata Rudi.

Sementara di bidang pengamanan hutan berbasis teknologi, Warsi bersama RFCx sejak 2019 sudah mengembangkan teknologi pengamanan hutan berbasis artificial intelligence yang disebut guardian. Peralatan canggih yang dapat mendeteksi adanya penebangan hutan dipasang di sembilan hutan nagari dampingan yang tersebar Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Pesisir Selatan. ‘’Sejauh ini dari pantauan citra satelit landsat tidak terpantau adanya penurunan tutupan hutan di hutan nagari yang dipasang guardian,’’ katanya.

Ke depan, Warsi akan meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Sumbar untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan melalui guardian. ‘’Sebab guardian efektif mencegah deforestasi, seperti yang terjadi di Sumpur Kudus, menjelang Idul Fitri hingga Juni 2020, ada peningkatan aktivitas perekaman pada guardian hingga tim patroli LPHN Sumpur Kudus melakukan patroli dan menemukan aktivitas penebangan dan pelakunya, kasusnya lalu diselesaikan secara berjenjang oleh LPHN dan Pemerintah Nagari berupa peringatan sehingga setelah itu tak terpantau lah=gi aktivitas penebangan ’’ katanya.

Sedangkan pengembangan community carbon menurut Rudi juga akan menjadi fokus Warsi ke depan karena menjaga kelestarian hutan akan menghasilkan pendapatan melalui usaha perdagangan karbon. ‘’Ini bukan hal yang tidak mungkin, satu hektar kawasan hutan yang masih bagus akan mampu mengasilkan sekitar 300-400 ton karbon, sedangkan 1 ton karbon itu harganya 6 USD, contohnya yang sudah dapat menjual karbonnya adalah Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur di Jambi yang pengelolaannya menggunakan skema hutan desa,’’ katanya.

Rudi optimis arah pengelolaan kehutanan Sumatra Barat akan lebih baik karena meskipun ada penurunan tutupan hutan namun juga ada perluasan areal perhutanan sosial. ‘’Ini memberi harapan pengelolaan hutan Sumbar akan lebih baik ke depan,’’ katanya.

 

 

BACA JUGA