Pandemi Covid-19, Upaya Melawan Stigma dan Sulitnya Penanganan

Pandemi Covid19 Upaya Melawan Stigma dan Sulitnya Penanganan Pendataan dan pengecekan suhu penumpang di dermaga Muara Sikabaluan, Siberut Utara, Mentawai. (Foto: Bambang/Mentawaikita.com)

SIKABALUAN-Rasa takut dan tertekan dialami sebagian pasien positif Covid-19 dan keluarganya. Kecemasan dapat menyebarkan virus membuat pasien dan keluarganya harus mengisolasi diri bahkan kesulitan mencari nafkah. Pasien dan keluarga harus berjuang tak hanya untuk kesembuhan namun juga melawan stigma buruk dari masyarakat.

Dikisahkan oleh R, seorang penyintas Covid-19 yang sudah sembuh dari Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai. Selama 14 hari, suami, anak dan menantu bersama cucunya tidak bisa keluar rumah karena harus menjalani karantina mandiri sebagai orang yang memiliki kontak erat terhadap pasien Covid-19. Suami R yang seorang guru ASN harus bertahan di rumah karena harus karantina. Sementara menantunya yang baru melahirkan cucu keduanya.

Kisah ES lain lagi, setelah dinyatakan positif Covid-19 harus berpisah dengan suami dan dua anaknya karena harus menjalani karantina di ruang isolasi Puskesmas Muara Sikabaluan selama 14 hari. Sementara suami serta anaknya harus menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Suaminya yang bekerja sebagai tenaga kontrak pun tak bisa bekerja selama itu.

Kesulitan mencari nafkah dialami orangtua SCD, pasien Covid-19 yang juga dari Siberut Utara. Orang tuanya yang berjualan sarapan pagi harus menutup usahanya selama 14 hari hingga ada hasil swab test negatif pada anggota keluarga. Dengan tidak berjualan, ekonomi keluarga jadi terganggu.

Keluarga pasien juga mengeluhkan tim kesehatan yang menjemput pasien beramai-ramai namun hanya mengirim utusan saat mengantar pasien setelah sembuh. Seperti dituturkan F, suami R. "Saya heran, pada waktu keluarga ada yang terpapar semua petugas datang untuk menjemput dan melakukan pemantauan. Kami diawasi seperti orang yang membawa masalah dan bencana," katanya.

F yang seorang tenaga pengajar terhambat bekerja karena ada teman kerja dan masyarakat takut untuk mendekat dan didekati. "Ada rekan kerja dan masyarakat kalau lihat saya mereka takut bahkan langsung lari dan memasang masker mereka karena takut, nama baik saya dan keluarga harus mereka kembalikan setelah kami semua dinyatakan negatif," katanya.

F bahkan mencurigai ada rekayasa data pasien Covid-19 agar anggaran yang di alokasi dapat digunakan. "Logikanya saja kami keluarga kontak erat tidak terpapar. Kalau memang Corona pasti kami akan terpapar didalam keluarga. Ini kami negatif semua. Saya jadi curiga," katanya.

Namun Kepala Puskesmas Muara Sikabaluan Marojahan Sitorus membantah dugaan itu. Pihak Puskesmas Sikabaluan hanya menerima data laporan dari Labor Unand Padang melalui Dinas Kesehatan. "Sampai detik ini puskesmas atau petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19 belum ada menerima apa-apa (insentif sebagai petugas penanganan Covid-19)," katanya.

Sementara untuk memulangkan pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19, diantarkan kembali kepada keluarga oleh Satgas Kecamatan yang dapat diwakili oleh Puskesmas Muara Sikabaluan. "Diantarkan oleh Satgas yang diwakili oleh Puskesmas," katanya pada 9 Oktober 2020.

Soal pemulihan nama baik keluarga akibat dampak Covid-19, Camat Siberut Utara, Agustinus Sab mengatakan (pihak berwenang) cukup dengan memberikan surat keterangan bahwa pasien dan keluarga sudah dinyatakan negatif dari Covid-19. "Surat keterangan itu saja yang diberikan pada pihak sekolah dan masyarakat melalui kepala dusun atau pengurus agama," katanya pada kesempatan terpisah.

Untuk mengklarifikasi pernyataan F soal mendapat perlakuan kurang mengenakkan, pihak Puskesmas Sikabaluan menurunkan tim untuk mencari kebenaran informasi tersebut . Dalam klarifikasi ini pihak puskesmas sekalian memberikan informasi dan klarifikasi.

Penanganan Sulit, Anggaran Besar, Kesejahteraan Minim  

Sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia Maret lalu, upaya pencegahan penularan Covid-19 dan penanganannya sudah dilakukan Pemda Mentawai melalui sejumlah kebijakan seperti karantina wilayah, penjaringan orang masuk ke Mentawai, pembatasan aktivitas seperti sekolah jarak jauh, menggelar tes swab dan rapid gratis dan lain-lain. Termasuk upaya edukasi dan penanganan melalui karantina dan perawatan di fasilitas kesehatan.

Tidak mudah mencegah dan menangani Covid-19 apalagi ini penyakit baru dan menjadi pandemi. Tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir dalam upaya penanganan Covid-19 harus berjuang keras merawat dan menyembuhkan pasien di tengah rasa takut dan khawatir tertular virus.

Marojahan Sitorus mengatakan, pihak puskesmas bekerja lebih hati-hati dalam protokol kesehatan. Terutama petugas yang menangani pasien Covid-19 yang ada di ruang isolasi.

‘’Kami ada empat tim dimana satu tim terdiri dari tiga orang petugas dengan sistem kerja tiga hari bertugas dengan tidak pulang ke rumah," kata Agustina Sagurung, perawat di Puskesmas Muara Sikabaluan.

Di awal penanganan pasien, Agustina mengaku sangat takut. Namun karena sudah tugasnya membuat Agustina tetap melayani pasien dengan mengikuti protokol keamanan Covid-19 seperti memakai APD (Alat Pelindung Diri) serta rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. "Dalam sehari kita melakukan pemeriksaan kesehatan itu dua kali karena ada satu pasien yang punya penyakit hipertensi dan gula," katanya.

Hal yang sama dikatakan petugas kesehatan lainnya. "Tugas kami yaitu melakukan pengecekan suhu dan kondisi kesehatan pasien, olahraga pada pagi hari bersama pasien hingga mengantar makanan baik yang disediakan puskesmas maupun pihak keluarga pasien itu sendiri yang diantar secara sukarela," kata Cicilia, perawat lainnya.

Setelah 15 hari pasien covid-19 dikarantina di ruang isolasi dan tim kesehatan melakukan pelayanan, pada 9 Oktober 2020, pasien yang sempat dirawat di Puskesmas Muara Sikabaluan dinyatakan sembuh setelah keluar hasil swab ke tiga dari Laboratorium Biomedik Pusat Diagnistik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Padang.

"Setelah hasil swab test ketiga keluar dan dinyatakan negatif. Pasien sembuh dan bisa pulang," kata M. Sitorus.

Upaya penanganan Covid-19 tidak hanya sulit namun juga berbiaya mahal. Anggota DPRD Mentawai Maru Saerejen mengatakan, DPRD telah menyetujui anggaran Rp27 miliar, dimana dalam pembahasan anggaran Covid-19 di tingkat kabupaten tidak sama dengan pembahasan dan penganggaran lainnya dalam APBD murni dan APBD Perubahan.

"Pada anggaran Covid-19 ini anggarannya dipakai dulu baru dilaporkan. Berbeda dengan anggaran di APBD dimana masing-masing kegiatan dianggarkan dan dievaluasi dulu sebelum ditetapkan. Tapi untuk Covid tidak. Fungsi DPRD di sini pengawasan bukan penganggaran," katanya.

Meski anggarannya besar, namun temuan DPRD Mentawai di lapangan terkait anggaran penanganan Covid-19 menurut Maru justru minim. Misalnya petugas kesehatan atau satgas di kecamatan yang tidak mendapat perhatian soal kesejahteraan. Petugas di lapangan bekerja dari pagi sampai malam namun soal kesejahteraan terkesan terabaikan.

"Orang bekerja tiap hari tapi kesejahteraannya, makannya tidak ditanggung. Ini tidak manusiawi dan ini masih soal makanan dan kesejahteraan. Belum yang lain," katanya.

Lebihlanjut dikatakan politikus dari Partai Gerindra ini, anggaran penanganan Covid-19 yang besar namun berkesan tidak tepat sasaran. "Ini wabah tapi penganggarannya pesta pora. Harusnya karena ini bencana, wabah dia tepat sasaran dan hemat," katanya.

Dikatakan Maru, dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan OPD terkait anggaran Covid-19 pada September lalu pihak OPD menyampaikan bahwa Rp27 miliar sudah terealisasi ke OPD yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19, dari anggaran tersebut tinggal Rp7 miliar yang belum terlaporkan.

"Mereka menyampaikan laporannya dalam bentuk tertulis, namun dalam bentuk dokumentasi kegiatan tidak ada. DPRD Mentawai meminta laporannya tidak hanya sebatas di atas kertas tapi ada dokumentasi yang jelas," katanya.

Hal lainnya yang menjadi temuan di lapangan yaitu pihak kesehatan atau satgas tidak pernah memperlihatkan surat resmi hasil labor Unand Padang yang menyatakan kalau seseorang itu terkonfirmasi positif Covid-19.

"Mestinya surat resmi hasil pemeriksaan labor itu diperlihatkan pada pasien yang dinyatakan positif agar mereka menjadi jelas dan tidak menerka-nerka atai tidak memiliki asumsi lain meski surat itu rahasia," katanya.

Sementara Kepala Dinas kesehatan Mentawai sekaligus jurubicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Mentawai saat dikonfirmasi pada 13 Oktober 2020 terkait biaya penanganan Covid-19 untuk di tingkat puskesmas mengatakan bahwa untuk biaya makanan pasien dan petugas kesehatan bersumber dari anggaran Satgas Kabupaten.

"Anggaran makan pasien dan petugas itu dari satgas kabupaten dan belum ada laporannya yang masuk," katanya.

Ditambahkan M. Sitorus, untuk soal makanan pasien, puskesmas langsung yang menangani karena mereka bagian dari keluarga puskesmas juga. Namun yang dipikirkan bersama adalah keluarga mereka yang dikarantina mandiri.

 

 

 

 

 

BACA JUGA