10 Tahun Setelah Tsunami, Ada Empat Agenda Besar yang Akan Dituntaskan Pemda Mentawai

10 Tahun Setelah Tsunami Ada Empat Agenda Besar yang Akan Dituntaskan Pemda Mentawai Pemukiman huntap warga korban tsunami Mentawai 2010 yang berada di kawasan hutan produksi di Pagai Selatan. (Foto: Dok YCMM)

PADANG-Empat agenda besar menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menuntaskan pemulihan kehidupan korban tsunami Mentawai 10 tahun lalu. Agenda tersebut, pemulihan ekonomi, penyelesaian legalitas/sertifikat tanah hunian tetap/huntap, melengkapi fasilitas pemukiman baru dan terakhir secara keseluruhan, membuat perencanaan pembangunan yang berperspektif kebencanaan. 

Hal itu dikatakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Novriadi pada Mentawaikita.com, Selasa (20/10/2020. Menurutnya agenda paling prioritas menyelesaikan sertifikat tanah warga di huntap.

“Ini masih banyak pekerjaan rumah. Saat ini lahan (tanah) yang baru pasti mereka miliki adalah tapak rumahnya sementara lahan usaha mereka belum memiliki, itu gara-gara masalah itu kawasan hutan. Nah itu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagaimana menuntaskan lahannya ini bisa alih fungsi, pertama statusnya itu alih fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan itu dalam revisi RTRW itu sudah masuk, kalau proses di Kementerian Kehutanan ini berlarut-larut, yang paling dekat secara aturannya adalah revisi RTRW,” jelas Novriadi.

Selanjutnya menurut Novriadi, infrastruktur di lokasi huntap juga masih minim seperti jalan, listrik dan air bersih. ‘’Meskipun sudah ada fasilitas yang dibangun namun belum merata di semua lokasi, apalagi saat ini sarana air yang dibangun itu belum berfungsi, ini menjadi PR kita saat ini. Saya menyusun proposal lagi ke BNPB untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur di lokasi itu,” katanya.

Selain itu menurut Novriadi, juga penting merehabilitasi daerah terdampak tsunami dulu agar memiliki ketahanan terhadap bencana serupa. ‘’Misal menanam mangrove di pantai sebagai benteng saat gelombang datang,’’ katanya.

Hal terakhir yang tak kalah penting menurut Novriadi adalah menyiapkan perencanaan pembangunan Mentawai yang berperspektif bencana. “Kita BPBD ada dilibatkan dalam pertimbangan-pertimbangan teknis dari sisi mitigasi bencana seperti pembangunan-pembangunan jalan itu jauh dari pantai, tidak membangun saran-sarana perkantoran pemerintah di area landaan tsunami, kita sudah punya peta landaan tsunami, jadi OPD rata-rata sudah minta pertimbangan daerah mana yang landaan dan mana yang tidak, ini dari sisi kebijakan untuk melakukan mitigasi,” tambahnya.

Sementara terkait gempa yang sering terjadi di Mentawai seminggu terakhir, BPBD Mentawai terus memantau. “Gempa beberapa hari ini saya mencatat dalam dua hari ini lima kali terjadi gempa, terakhir kemarin sore terakhir M5,3. Saya pantau terus kejadian itu, kita ada satgas di kecamatan, kalau gempa terjadi kita akan kontak ke sana, masing-masing satgas mencari informasi maupun ada masyarakat yang sudah ada kontaknya sama kita,” ujarnya.

Gempa beruntun belakangan ini diakui Novriadi membuat masyarakat Mentawai cemas. Karena itu BPBD dan Satgas terus memantau dan siap memberi arahan ke warga. “Kita bersama satgas yang ada di lapangan untuk memantau situasi dan memberikan arahan artinya kalau gempanya lebih besar yang terjadi, masyarakat evakuasi secara mandiri. Memang di lapangan itu khususnya yang terjadi di daerah Sinakak, Bulasat, Tapak Jaya, Limu itu kalau terjadi masyarakat langsung ke luar rumah. Kadang siang mereka beraktivitas di kampung lama (lokasi tsunami 2010),” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi gempa dan potensi tsunami di Pulau Siberut, BPBD Mentawai sudah memetakan tingkat kerawanan berdasarkan yang berisiko tinggi hingga rendah termasuk arahan soal evakuasi saat gempa terjadi terutama jika durasinya lebih lama dan tidak perlu menunggu sirene berbunyi.

“Sekarang peralatan BNPB itu tidak berfungsi semua, jadi kita tidak boleh tergantung dengan alat itu tapi berkaca ke alam saja, jika gempanya terasa kuat dan agak lama langsung evakuasi mandiri saja,” tegasnya.

Soal kerawanan, Novriadi mengkhawatirkan kondisi Sikabaluan karena lokasi evakuasi jauh dan jalan evakuasi masih belum layak. “Dalam kondisi itu kita arahkan kepada masyarakat pokoknya jauhi pantai sejauh mungkin, tidak perlu gempa besar atau lama,” ujarnya.

Untuk membangun ketangguhan masyarakat, BPBD didukung BNPB dan NGO membuat desa tangguh bencana. “Kalau keinginan saya sebetulnya setiap desa itu menjadi desa tangguh bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saat ini desa tangguh bencana itu ada 12 desa sudah dilatih kelompoknya seperti kelompok siaga bencana dan kemudian beberapa desa sudah ada peralatan-peralatan pendukungnya. Sebetulnya tahun ini ada bantuan program Kementerian Desa dan BNPB namun karena penanganan Covid-19, program-program itu tidak jadi dilaksanakan oleh BNPB maupun Kementerian Desa,” katanya.

Sementara menurut ahli gempa dari Universitas Andalas, Dr. Badrul Mustafa, sistem mitigasi yang sudah dibangun pemerintah melalui BPBD terutama untuk Kota Padang sudah cukup bagus. Meski demikian upaya membangun mitigasi mesti terus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

“Untuk terus membangun mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana tentu diperlukan anggaran yang cukup besar, kita ketahui anggaran itu sangat tergantung dengan pusat, pusat itu kan yang dulu sudah menjanjikan tempat evakuasi sementara, itu masih belum banyak terwujud tapi secara mitigasi non struktural artinya sosialisasi aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang terkait pengurangan risiko bencana sudah dilakukan. Pemerintah dengan menggandeng LSM, Forum Risiko Bencana (FRB) di provinsi dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat sudah cukup bagus,” jelasnya kepada Mentawaikita.com, Selasa (20/10/2020).

Untuk Mentawai, Badrul melihat upaya mitigasi non struktural juga sudah cukup bagus meski harus terus ditingkatkan karena Mentawai merupakan kepulauan yang berisiko tinggi gempa diikuti tsunami. ‘’Penting sekali kalau terjadi gempa yang berpotensi tsunami tentulah pusatnya itu tetap Mentawai, kalau terjadi tsunami pasti gempanya cukup besar dan itu dekat Mentawai, intensitas atau dampak kerusakan gempa itu secara sains karena dekat dengan sumbernya tentu Mentawai paling tinggi dampaknya, dari segi tsunami tentu paling cepat sampai di Mentawai karena sumbernya dekat artinya golden time yang disiapkan orang Mentawai untuk evakuasi itu lebih singkat dibandingkan dengan waktu yang berada di pesisir Sumbar seperti Padang, Pariaman dan sekitarnya,’’ katanya.

“Kalau di Mentawai itu lima menit setelah gempa atau tujuh menit sesudah gempa kalau terjadi tsunami itulah waktunya (untuk menyelamatkan diri),tapi masyarakat Mentawai tidak perlu khawatir pula karena sudah ada contoh Simeulue pada 26 Desember 2004, ketika terjadi tsunami itu pusatnya kan dekat Simeulue tapi orang Simeulue selamat karena memiliki kearifan lokal, bangunlah kearifan lokal itu di Mentawai,” katanya.

BACA JUGA