Kementerian Perhubungan Akan Bangun Dermaga di Sinaka

Kementerian Perhubungan Akan Bangun Dermaga di Sinaka Kepala Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Freddy Tampubolon (dua dari kiri) meninjau lokasi pembangungan dermaga Sinaka bersama Wabup Mentawai, Kortanius Sabeleake (tiga dari kiri)

BORIAI-Kementerian Perhubungan akan membangun pelabuhan penyeberangan di Boriai, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Freddy Tampubolon, mengatakan mereka telah melakukan survei awal yang bertujuan mendapatkan data primer tempat atau titik pelabuhan yang tepat baik secara administrasi maupun secara teknis.

“Dengan data inilah akan kita bahas di Kementrian di Jakarta, dan diranking mana yang prioritas sebab anggaran negara terbatas sementara wilayah lain atau daerah lain masih banyak yang membutuhkan, dilihat dulu mana daerah yang prioritas yang membutuhkan,” kata Freddy Tampubolon di Sinaka kepada MentawaiKita.com, Rabu (14/10/2020).

Freddy menyebutkan pelabuhan  yang akan dibangun untuk penyeberangan kapal jenis kapal fery Roro mengangkut penumpang dan barang.

“Survei sudah dilakukan lanjutannya diusulkan pada 2021 tergantung anggaran negara  mudah-mudahan 2022 akan dibangun,” ujarnya.

Menurut Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake, warga Boriai sudah menghibahkan lahan untuk pelabuhan.

“Nantinya jika ada pelabuhan di Boriai secara otomatis akses  jalan akan dibangun, juga penerangan (PLN), jaringan telekomunikasi dan sarana pendukung lainnya, sama halnya di tempat lain salah satunya seperti pelabuhan ASDP Ambu-ambu di Hva Sikakap,” katanya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Wardiman (38), salah satu warga  Boriai Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan yang juga salah satu pihak penghibah  lahan untuk pembangunan dermaga. Ia menyebutkan penghibahan lahan telah dilakukan sejak 2015 seluas 2 hektar.

Tanah yang dihibahkan tersebut telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) pada 2016. Kemudian pada 2017 telah dilakukan survei oleh konsultan dan sudah dimulai pengeboran titik pancang pelabuhan. Tahun lalu warga kembali menambah luas lahan yang dihibahkan seluas 3 hektar dan suratnya telah dipegang Pemda Mentawai.

"Kami warga khususnya Kecamatan Pagai Selatan meliputi 4 Desa yakni Desa Sinaka, Desa Bulasat  Makalo dan Desa Malakopa sedang menunggu pemerintah membangun  pelabuhan di Boriai, sebab kami jauh untuk menempuh  ke Sikakap jika perlu ke Padang atau belanja kebutuhan sembako atau pun menjual ikan atau hasil komoditi salah satunya harus ke Sikakap biaya bahan bakar cukup banyak,” katanya.

Berdasarkan data yang disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tohap Nababan, pelabuhan penyeberangan ASDP di Kepulauan Mentawai sudah ada 3 titik yaitu,Tuapeijat Sipora Utara, Siberut Selatan dan Sikakap.

Ia menyebutkan ada 5 titik lagi akan dibangun yakni Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Mabukku Kecamatan Siberut Barat Daya, Sagitci Sipora Selatan, Pasapuat Kecamatan Pagai Utara dan Boriai Kecamatan Pagai Selatan.

“Proposal usulan ke Kementrian sudah ada sedang proses,” katanya.

Tohap Nababan menyebutkan untuk membangun pelabuhan harus ada hibah lahan dari masyarakat dan lanjutannya Pemerintah Daerah mengurus sertifikat ke BPN.

“Salah satu syarat membangun pelabuhan harus ada sertifikat tanah skala luas  minimal 2 hektar, ada beberapa  rencana titik pelabuhan  yang diusulkan, sertifikatnya masih proses dan sebagiannya sudah ada,” katanya.


BACA JUGA