Pernikahan Dini Tingkatkan Risiko Kematian Ibu dan Anak Saat Melahirkan

Pernikahan Dini Tingkatkan Risiko Kematian Ibu dan Anak Saat Melahirkan Ketua GOW Mentawai Imer Azaria, Kepala Dinsos Mentawai, Nicholaus Sorot Ogok, Wakapolsek Sikakap, Ipda Yanuar dalam Sosialisasi Tentang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Foto : Supri/MentawaiKita)

SIKAKAP—Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nicholaus Sorot Ogok mengatakan salah satu penyebab kematian ibu dan bayi adalah pernikahan dini. Hal itu disampaikan Nicholaus Sorot Ogok dalam Sosialisasi Tentang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aula Serbaguna Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Selasa (13/10/2020).

Nicholaus Sorot Ogok menyebutkan menurut UNICEF sebuah pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini atau juga disebut juga pernikahan anak-anak apabila salah satu pihak yang masih berumur di bawah 18 tahun.

Mengutip Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, kemudian ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dampak pernikahan dini bagi remaja antara lain remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan hal ini salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi,” kata Nicholaus Sorot Ogok.

Selain itu, pernikahan dini menghilang kesempatan anak mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Hal itu berdampak sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan akibatnya status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim.

Dampat lain, kata Nicholaus Sorot Ogok, bagi sang anak yang dilahirkan diantaranya lahir dengan berat badan rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Cidera saat lahir, dan komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.

Ia menyebutkan keluarga baru yang menikah dini akan mudah terjadi kekerasan terhadap istri karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, dan relasi atau menjalin hubungan kembali yang buruk dengan keluarga.

"Usia remaja di bawah 18 tahun merupakan usia dimana emosinya tidak stabil yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa, tanpa melalui pertimbangan yang matang, remaja di bawah 18 tahun selalu mengkhayal yang enak-enak dan menyenangkan saja terkadang tidak realistis, bayangan tersebut biasa berkaitan dengan seksual, untuk itu sebagai orang tua kita harus lebih memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak kita supaya mereka merasa dapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak lagi mencari tempat kasih sayang yang lainnya," jelasnya.

Menyambung kata Nicholaus Sorot Ogok, Briptu Fadly Wahyudi, Bhabinkamtibmas Polsek Sikakap, mengatakan kekerasan seksual terhadap perempuan terbagi dua, pertama kekerasan terhadap terhadap perempuan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

“Kekerasan terhadap anak berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, penelantaran anak, dan eksploitasi anak, kalau ada ditemukan atau dialami sendiri bisa melaporkan kepada pihak kepolisian sebab semuanya ada landasan hukumnya,” kata Briptu Fadly Wahyudi

Briptu Fadly Wahyudi memaparkan dasar hukum yang dapat menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bisa diancam pasal 82 ayat (1), dan pasal 81 ayat (2), UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 76E dan pasal 76D UU No 30 tahun 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun penjara.

Ipda Yanuar, Waka Polsek Sikakap, mengatakan Kapolres Kabupaten Kepulauan Mentawai AKBP Mu'at telah memerintahkan kepada jajaran Polsek yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Kasus di Desa Makalo Kabupaten Kepulauan Mentawai korbannya 5 orang pelaku sudah dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dengan inisial tersangka SS ( Sion Saogo) (49), korbannya tidak hanya perempuan tapi juga ada laki-laki. Ingat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak selalu mengintai anak-anak kita pada umumnya pelaku merupakan orang terdekat, bisa jadi tetangga, paman, kakak, bisa juga kakek atau bapak, untuk itu mari sama-sama kita menjaga anak-anak kita dari fredator seksual,"katanya.

Imer Azaria, Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengatakan kasus kekerasan dan pelecahan seksual terhadap perempuan dan anak sering terjadi hal ini disebabkan masih rendahnya perhatian orang tua terhadap anaknya.  Orang tua pergi ke ladang sementara anak dititipkan atau ditinggalkan sama tetangga atau dibiarkan begitu saja.

“Sementara pelaku kekerasan dan seksual kebanyakan orang terdekat, sebagai orang tua mari bersama-sama kita berikan kasih sayang semaksimal mungkin terhadap anak kita dan perhatian dan jadilah teman bagi mereka kalau mereka ada masalah, kalau terjadi juga pelecehan seksual atau kekerasan terhadap perempuan dan anak mari laporkan kejadian itu kepada kepolisian, tahun 2020 akibat menjadi korban pelecehan seksual sikorban meminum racun dan meninggal dunia kejadian ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai,"katanya


BACA JUGA