Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, Tak Ikuti Protokol Kesehatan Bersiap Dipenjara dan Didenda 

Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Tak Ikuti Protokol Kesehatan Bersiap Dipenjara dan Didenda  Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake (tiga dari kiri) menyerahkan brosur berisi imbauan pencegahan covid-19 kepada pihak Pemerintah Kecamatan Sipora Selatan. (Foto: Patris/Mentawaikita.com)

SIOBAN-DPRD Provinsi Sumatera Barat baru saja mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Jumat 11 September 2020 lalu. kini perda tersebut masih tahap sosialisasi kepada masyarakat.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake dalam sosialisasi perda mengatakan, Perda  tesebut akan berlaku di semua kabupaten atau kota yang berada di wilayah Sumatera Barat termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perda tersebut diterbitkan untuk mempertegas penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, dimana angka pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih terus bertambah karena lemahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Oleh karena itu dengan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut, siapa saja yang tidak mematuhi protokol kesehatan di wilayah Sumatera Barat bisa dikenakan sanksi denda atau setidaknya pidana penjara selama dua hari jika tidak menggunakan masker di tempat yang diwajibkan menggunakan masker, berkerumun, dan tak menjaga jarak. Sanksi lain juga diberikan berupa kerja sosial, membersihkan sampah, membersihkan fasilitas umum yang diberikan di lokasi, atau alternatif lain dengan denda administrasi berkisar Rp100 sampai Rp500.

"Perda tersebut berlaku untuk siapa saja, tidak hanya masyarakat, tetapi juga semua pihak. Peraturan ini untuk keselamatan kita bukan persoalan hukum menghukum, tetapi demi untuk keselamatan kesehatan anda, saya dan kita semua, suka atau tidak akan diterapkan,” katanya pada acara sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di Sioban, Sipora Selatan pada Selasa, (15/9/2020).

Wabup juga menegaskan untuk saling menegur atau mengingatkan jika ada ditemukan masyarakat atau siapa saja termasuk ASN harus patuh karena akan diberikan sanksi. “Kita semua berhak menegur, kita semua saling menegur, saling mengingatkan kalau saya tidak menggunakan masker silakan tegur saya kalau ada aparatur kita foto sampaikan kepada kami, kita akan berikan sanksi administrasi kita berlakukan jadi kita tidak main- main, jadi kita yang terlebih dahulu yang menjadi contoh bagi orang lain,” kata Korta.

Pemda Mentawai telah menindaklanjuti  penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 khusus di Mentawai dengan membuat surat yang akan ditujukan kepada instansi di Mentawai untuk taat pada perda tersebut. 

“Kita sudah buat surat kepada instansi pemerintah untuk taat pada perda ini, satu minggu sosialisasi kemudian setelah itu implementasi, amanat perda ini, kita akan buat tim penegakan pengawasan perda, dalam waktu dekat kita akan bentuk tim karena masih di Kemendagri menunggu nomor registrasi,” kata Korta. 

Di lain tempat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, perda baru dari Pemprov tentang adanya sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan. Bagi melanggar sanksi itu yang melakukan tindakan hukum, langsung dari pihak kepolisian bersama Jaksa dan Hakim pengadilan Negeri, didukung oleh Satpol PP dan TNI.

"Kalau tidak ingin didenda atau dipenjara, masyarakat wajib mematuhinya. Gerakan ini dianggap sangat penting sebagai salah satu cara efektif memutus mata rantai penularan Covid-19 di Sumbar," tutupnya.


BACA JUGA