Abrasi Pantai Terus Terjadi, Walhi Sumbar Minta Wilayah Pesisir Kota Padang Ditata Ulang

Abrasi Pantai Terus Terjadi Walhi Sumbar Minta Wilayah Pesisir Kota Padang Ditata Ulang Abrasi di pantai Kota Padang, Sumatera Barat. (Foto: Dokumentasi Walhi Sumbar)

PADANG--Abrasi terus mengikis pantai Padang mulai dari Muaro Lasak sampai dengan muaro jembatan Siti Nurbaya. Abrasi bahkan merusak jalur pedestrian di depan eks kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Tahun lalu abrasi menghancurkan areal sekitar Tugu Merpati Perdamaian di Muaro Lasak.

Menurut Tommy Adam, Divisi Riset dan Database  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat, untuk meminimalisir risiko bencana akibat abrasi, penataan ruang kembali wilayah pesisir Kota Padang harus diprioritaskan. Kajian detail tata ruang seharusnya dilakukan secepat mungkin di wilayah rentan bencana.

“Bila daya rusak abrasi semakin hari semakin tinggi, maka perlu penetapan zonasi hijau di sepanjang pantai, pemugaran sempadan pantai agar daya rusak abrasi bisa dicegah,” jelas Tommy kepada Mentawaikita.com, Selasa (4/8/2020).

Pemerintah tak bisa melihat upaya penanganan abrasi pantai dari satu kacamata, misal dengan upaya teknis dengan pembangunan batu grip, tapi banyak alternatif solusi seperti mengatur ulang tata ruang kota yang hijau, diantaranya memuat pembatasan pengambilan air tanah secara berlebihan, pembatasan penggunaan air tanah, membangun greenbelt, tidak merekayasa rawa yang sejatinya adalah areal genangan air, kajian ulang daya dukung dan tampung infrastruktur (hotel dan mall) terhadap air tanah.

Salah satu penyebab tingginya abrasi menurut Tommy karena naiknya permukaan air laut yang menyebabkan pasang naik semakin jauh ke daratan. Hal inilah yang menyebabkan bakau yang tadinya ada di darat terseret oleh abrasi pantai ke pinggir laut. “Kenaikan air laut dipengaruhi kenaikan suhu bumi akibat pemanasan global yang juga berdampak kepada gelmbang laut yang ekstrim karena perubahan tekanan udara,” katanya.

Penyebab lain, eksploitasi air tawar yang sangat besar didarat, baik karena pemukiman (properti), mall dan hotel telah menyedot air tanah dalam jumlah sangat besar, sehingga deposit air dari resapan air hujan menjadi defisit. Defisit air tanah menyebabkan tekanan air dalam tanah ke permukaan menjadi berkurang, sehingga permukaan tanah menurun, termasuk di garis pantai. “Pengelolaan ruang dan eksploitasi air tanah menyebabkan turunnya turunnya permukaan garis pantai karena defisit air tawar di sekitar garis pantai,” katanya.

Turunnya tekanan air tanah juga menyebabkan terjadinya infiltrasi (peresapan) air laut. Infiltrasi air laut merusak struktur tanah, terjadi pemadatan tanah ke bawah, sehingga permukaan tanah termasuk pinggir pantai semakin turun. Penggunaan air tanah yang masif membuat laju penurunan tanah semakin cepat.

“Karena itu, pemusatan kegiatan seperti pembangunan hotel dan mall yang berdekatan dengan sempadan pantai jelas akan memperparah terjadinya abrasi di Kota Padang. Setidaknya ada puluhan hotel dan mall yang ada di sekitar Pantai Padang. faktor non alam inilah yang  berperan masif dalam abrasi pantai meskipun perlu adanya kajian mendalam untuk mendukung pernyataan  ini,” katanya.

Kerentanan pantai Padangterhadap pengikisan air laut menurut Tommy karena karakteristik pantainya terbuka dengan bentuk horizontal, tidak memiliki lekukan dan landai berpasir, dengan endapan pasir halus hingga kasar berwarna kuning kecoklatan hingga keabu -abuan.

Sementara gelombangnya berkisar antara 0,88 - 1,18 m dengan kecepatan arus berkisar pada 0.16 - 0.33 m/s. Sementara kecepatan abrasi Pantai Padang berkisar antara 0,24 – 0,36 m tiap tahun. “Tapi berdasarkan owerlay hasil digitasi peta periode tahun 1990 – 2010, kecepatan abrasi di Padang antara 2,0 – 3,4 m (0,10 – 0,17 m tiap tahun). Abrasi di Padang tergolong tinggi, sehingga kita dapat melihat efeknya terhadap sarana prasarana yang terdampak saat ini,” katanya Selasa (4/8/2020).

Menurut Tommy, upaya mitigasi dalam penanganan abrasi di pesisir Pantai Padang cenderung masih upaya teknis dengan membangun batu krip guna memecah gelombang yang datang. Pada kenyataannya upaya ini tidak terlalu menjawab penyelesaian persoalan abrasi. Karena faktanya kian hari abrasi semakin menghancurkan sarana prasarana yang ada di tepi pantai Kota Padang.

“Dari aspek kebencanaan, pembangunan fasilitas umum dan pemusatan penduduk seharusnya tidak dibangun pada daerah multi bahaya di sepanjang pesisir pantai. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah jelas akan membahayakan jiwa manusia apabila bahaya seperti abrasi/ tsunami tiba tiba terjadi. Anggaran negara hanya akan habis dalam rangka upaya rehab rekon pascabencana,” katanya.

 

 

 

 

 

 

BACA JUGA