Ini Hasil Audiensi Koalisi Anti Kekerasan Anak dan Perempuan Dengan Pemda Mentawai

Ini Hasil Audiensi Koalisi Anti Kekerasan Anak dan Perempuan Dengan Pemda Mentawai Audiensi Koalisi Anti Kekerasan Anak dan Perempuan dengan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai dan jajarannya. (Foto: Patris/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Kepulauan Mentawai melakukan Audiensi dengan Pemerintah Daerah Mentawai. Audiensi koalisi dihadiri Wakil Bupati, Kepala Dinas Sosial, Asisten I Pemerintahan, Kepala Kesbangpol Kepulauan Mentawai. 

Koodinator koalisi Nikanor Saguruk menyampaikan, bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tiap tahun meningkat. Tahun 2020 hingga Juli ini sudah ada 14 kasus. Belum lagi kasus yang tidak dilaporkan korban atau keluarga karena stigma negatif yang disematkan pada korban dan keluarga Korban. 

“Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk bisa bersama pemerintah daerah memberikan perhatian khusus memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan serta melakukan upaya terorganisir agar anak-anak dan perempuan di Mentawai merasa aman dilingkungan dari pelaku pelaku Asusila,” ujarnya, Selasa (7/7/2020)

Baca juga:

Perempuan dan Anak; Adaptasi Hukum Adat vs Hukum Formal

Koalisi Mengutuk Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jaringan Peduli Perempuan Minta Aparat Usut Tuntas Kekerasan Seksual Berujung Kematian Korban KL di Mentawai

Korban Pencabulan Mantan Pendeta di Mentawai Meninggal Dunia Setelah Depresi

Seorang Pendeta Ditahan di Mapolres Mentawai Atas Dugaan Pencabulan Anak

Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pemerkosaan Terhadap Anak

Hentikan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Seorang Ustad di Mentawai Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan Anak

Beberapa perwakilan organisasi dan lembaga yang hadir menyampaikan, bahwa negara melalui pemerintah harus hadir untuk memenuhi kewajibannya mencegah dan melindungi hak-hak para korban tindak kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak dan perempuan Mentawai. 

Selain itu Koalisi juga menyoroti anggaran pemerintah daerah yang sangat minim. Data APBD tahun 2019 pada Dinas Sosial, untuk item kegiatan sosialisasi pelayanan perempuan dan anak APBD Murni Rp 0, dan APBD Perubahan Rp92.115.000. Kemudian pada item kegiatan Fasilitasi  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinsos APBD Murni Rp76.639.000, pada APBD Perubahan menjadi Rp6.538.000.  “Hal ini bisa bisa menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan,” ucap Nikanor.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nicolaus Sorot Ogok menyampaikan, pada tahun 2018, dari Kemensos telah mengangkat satu orang Pekerja Sosial (Peksos) yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan perlindungan pada anak dan perempuan. Berdasarkan laporan pendampingannya di Tahun 2018 mendampingi 8 kasus, 9 kasus tahun 2019, dan 11 kasus 2020. “Semua kasus ini diselesaikan secara hukum baik anak sebagai saksi, korban dan pelaku. Sementara P2TP2A setelah dibentuk tahun 2017 kita akui anggaran sangat minim, karena ada perubahan aturan secara Nasional, sehingga P2TP2A sifatnya seperti relawan,” ungkapnya.

Audiensi, Wabup Mentawai mengatakan agar 

1. Pemda melalui Dinsos akan membentuk 3 UPT agar setiap kasus kekerasan terhadap anak dinaikkan pada proses hukum

2. Melakukan pendampingan pada kasus-kasus anak dan perempuan, tidak hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat. Meskipun diselesaikan secara kekeluargaan proses hukum terus dilanjutkan. 

3. Pemda bersama koalisi akan memantau terus perkembangan kasus hukum yang menimpa KL dan Kasus yang ada di pesantren.  Termasuk kasus kasus yang ada dan sedang berproses.

4. Dari sisi anggaran akan diberikan perhatian khusus melalui APBD Perubahan dan APBD 2021 kedepan. 

5. Dalam rangka melindungi korban, Rumah singgah bagi korban akan kita upayakan, termasuk tenaga-tenaga Psikolog untuk memulihkan Psikologi korban dari trauma dan mental. 

Pemerintah daerah Mentawai juga menyampaikan ucapan turut berdukacita bagi keluarga korban KL. Proses hukumnya kita pantau bersama-sama.


BACA JUGA