Jaringan Peduli Perempuan Minta Aparat Usut Tuntas Kekerasan Seksual Berujung Kematian Korban KL di Mentawai

Jaringan Peduli Perempuan Minta Aparat Usut Tuntas Kekerasan Seksual Berujung Kematian Korban KL di Mentawai Ilustrasi pixabay.com

PADANG--Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat meminta kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang berujung kematian korban bernama KL (14) di Sipora Utara, Kepulauan Mentawai.


KL menjadi korban perkosaan RP (46), oknum mantan pendeta di Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, meninggal 28 Juni lalu saat dalam perawatan di RSUD Mentawai usai menenggak racun pada 10 Juni lalu. Diduga KL depresi usai kasus kekerasan seksual yang menimpanya terungkap.

Dari penyelidikan Satreskrim Polres Mentawai seperti dikutip dari berita Mentawaikita.com sebelumnya, KL telah mengalami kekerasan seksual atau perkosaan berulang yang dilakukan RP sejak Januari 2020. RP kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Mapolres Mentawai sejak akhir Mei lalu

Menurut Surya Purnama, salah seorang juru bicara Jaringan Peduli Perempuan, kasus kekerasan seksual terhadap KL bukanlah yang pertama di Mentawai. Berdasarkan data yang dikumpulkan Jaringan Peduli Perempuan sejak tahun 2003-2020, sudah terjadi 39 kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak.

 

Bahkan dalam enam bulan terakhir sudah terjadi empat kasus kekerasan seksual dengan pelaku oknum kepala desa, oknum pemuka agama dan warga,” kata Surya seperti dikutip dari rilis kepada media, Selasa (30/6/2020).

 

Jaringan Peduli Perempuan menduga kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Mentawai lebih tinggi dari angka disebut di atas. “Korban cenderung tidak bersedia untuk melaporkan telah mengalami kekerasan seksual. Banyak korban khawatir dirinya akan menerima stigma negatif dari masyarakat jika membuka identitas dan melaporkan kasusnya. Belum lagi korban yang justru berisiko dikriminalisasi,” kata Meri.

 

Ada pula faktor keluarga, lingkungan, dan budaya, seperti reaksi victim blaming, persekusi, pemberitaan media yang mengeksploitasi informasi pribadi, kecenderungan lingkungan untuk lebih membela pelaku, dan sebagainya. Sistem hukum negara yang belum memiliki perspektif korban yang merata juga jadi faktor.

 

Agar kasus KL tidak lagi terulang, Jaringan Peduli Perempuan mendesak kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang dialami oleh KL sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk menyelesaikan pengusutan kasus-kasus serupa yang kini sedang ditangani di Mentawai.

Mereka juga meminta Polda Sumatera Barat memberikan asistensi untuk penuntasan kasus-kasus kekerasan seksual di Mentawai.

“Kami juga meminta DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memberikan penganggaran yang memadai untuk pendampingan korban kekerasan seksual, misal anggaran untuk P2TP2A dan rumah aman untuk korban,” katanya.

Selain itu, Jaringan Peduli Perempuan juga meminta tokoh masyarakat Mentawai ikut peduli dan terlibat aktif dalam advokasi kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. “Termasuk juga meminta warga lebih terbuka memberikan informasi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitarnya,” katanya

BACA JUGA