Delapan Pengacara Laporkan PLN Rayon Tuapeijat ke Polisi

Delapan Pengacara Laporkan PLN Rayon Tuapeijat ke Polisi Advokat dan konsultan hukum atas nama Rinto Wardana Lawfirm melaporkan PLN ke Polres Mentawai (Foto : Istimewa)

PADANG-Akibat pemadaman listrik yang berturut-turut dilakukan oleh PLN Rayon Tuapeijat Mentawai yang diduga tanpa pemberitahuan yang menyebabkan kerugian 11 warga membuat delapan advokat dan konsultan hukum atas nama Rinto Wardana Lawfirm melaporkan PLN ke Polres Mentawai pada 23 Juni lalu.

Menurut Ridelhan H Saleleubaja salah satu pengacara yang melaporkan PLN Tuapeijat, sebelum melaporkan PLN Rayo Tuapeijat Mentawai ke Polres Kepulauan Mentawai, terlebih dahulu memberikan somasi ke PLN Rayon Tuapeijat, somasi tersebut atas pemadaman listrik.

“Kita sudah memberikan somasi ke pihal PLN Rayon Tuapeijat, kita kasih waktu selama 21 hari dari 30 April 2020, selama 21 hari itu kita menunggu jawaban dari PLN, namun karena tidak ada jawaban PLN makanya kita melaporkan kepada kepolisian,” katanya pada Mentawaikita.com, Senin (29/6/2020).

Somasi itu diberikan ke pihak PLN tersebut karena ada laporan puluhan masyarakat yang mengalami pemadam listrik tanpa pemberitahuan dalam surat dengan nomor 36/RWL-SOM.1/IV/2020 sejak bulan April 2020.

Berdasarkan fakta tersebut menurut surat tersebut PT. PLN Persero Rayon Tuapeijat telah melakukan 11 kali pemadaman lampu listrik secara sewenang-wenang, melawan hukum dan tidak berdasarkan aturan hukum sepanjang bulan April 2020 dan belum termasuk pemadaman secara hukum pada bulan-bulan sebelumnya.

Kemudian pemadaman lampu listrik telah dilakukan tanpa surat pemberitahuan sebagaimana oleh Pasal 7 ayat (2) peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN Persero dimana PLN harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

Bahwa pemadaman listrik secara sewenang-wenang dan dilakukan berkali-kali tanpa dasar hukum yang sah telah menimbulkan kerugian pada pemberi kuasa yaitu tidak terpenuhinya hak secara penuh atas aliran listrik dan pemberi kuasa tetap membayar kewajiban pembayaran tagihan listrik secara penuh dan sampai saat ini PT. PLN Persero tidak pernah memberikan ganti kerugian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang telah ditulis diatas.

Dengan kondisi tersebut advokat memperingatkan PT. PLN Persero Rayon Tuapeijat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada poin pertama, Memberikan pelayanan prima secara terus menerus kepada konsumen yang berhak atas aliran listrik sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan tentang hak-hak konsumen listrik.

Poin kedua menghentikan pemadaman lampu listrik dengan sewenang-wenang tanpa prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 7 Ayat (2) peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Point ketiga Kemudian Mengganti kerugian konsumen selama dilakukan pemutusan aliran listrik secara sewenang-wenangan.

Jika tiga poin tersebut tidak terpenuhi, selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum berupa laporan kepada pihak kepolisian atas tidak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 44 jo Pasal 51 UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kelistrikan.

Mengajukan upaya hukum perdata untuk menegakkan hak-hak keperdataan berupa gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, kemudian berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi atau dugaan penyalahgunaan anggaran bahan bakar minyak oleh PT PLN Persero selama dilakukan praktik pemadaman lampu dan pemutusan aliran listrik secara sewenang-wenang.

Berkoordinasi dengan aparat kepolisian ditemukan dugaan-dugaan tindak pidana lain atas tidak beresnya pelayanan supali listrik yang dilakukan oleh PT PLN Persero Rayon Tuapeijat kepada konsumen terutama pemberi kuasa. 

“Mengenai kerugian yang dialami warga masih dalam proses penghitungan dan akan dilanjutkan perdata,” ucap Ridel.

Delapan advokat yang melaporkan tersebut adalah Rinto Wardana, Rolas Jakson, Ridwan Zainal, Ridelhan H Saleleubaja, Hendri N Saleleubaja, Petrus Uhir Sihombing, Marhel Saogo dan Rihor Frankin Frasetyo. “Sudah 10 orang warga memberikan keterangan kepada pihak kepolisian tentang pemadaman listrik tersebut, kita masih menunggu hasilnya,” terangnya.

BACA JUGA