Walhi Sumbar Minta Pemerintah Hentikan Proses Izin Tambang Galian C Baru di Pangkalan

Walhi Sumbar Minta Pemerintah Hentikan Proses Izin Tambang Galian C Baru di Pangkalan Masjid Raya Pangkalan yang terendam banjir pada 2017 lalu. (Foto: dokumentasi Walhi Sumbar)

PADANG--Walhi Sumatera Barat meminta pemerintah menghentikan proses perizinan tambang galian C di Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terkait keluarnya pengumuman Amdal tambang galian C PT Karunia Bukit Mas yang akan menambang galian batuan di aliran Sungai Mahat, seluas 42,17 hektar.

Staf  Riset dan Database WALHI Sumbar, Tommy Adam menyatakan kegiatan pertambangan galian C berdampak pada bencana banjir dan longsor. “Proses tambang pasir dan batuan di sepanjang aliran Sungai Mahat akan mengambil pasir dan batuan dari sepadan sungai yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga lindung tidak mampu lagi menahan air yang masuk ke dalam sungai, akhirnya air akan meluap dan menghantam daerah yang dilaluinya,” katanya, Jumat (19/6/2020).

Selain itu kegiatan tambang pasir akan menghancurkan hutan guna membangun jalan untuk akses kendaraan masuk dan keluar guna mengangkut batuan dan pasir. Akhirnya fungsi hutan dan sepadan sungai sebagai peredam erosi dari air hujan dan berfungsi menyimpan air melalui perakaran tanaman akan hilang dengan hadirnya pertambangan ini, jelas Tommy.

Padahal kondisi lingkungan dan perubahan penggunaan lahan yang masif pada DAS Mahat ini seharusnya dapat ditekan dengan tidak lagi mengeluarkan izin-izin yang bisa menambah beban terhadap lingkungan seperti izin tambang, serta izin eksploitasi hutan dari pemerintah. 

“Pada akhirnya izin-izin pertambangan tersebut akan semakin memperparah kondisi lingkungan, akhirnya akan menyebabkan bencana yang akan merugikan masyarakat lokal yang hidup di Pangkalan,” katanya.

Dari temuan Walhi Sumbar, banjir bandang dan longsor di Pangkalan sudah dimulai sejak 1979 yang juga termasuk kejadian banjir terparah. Kejadian banjir terparah selanjutnya terjadi pada Februari 2016, menyebabkan satu korban jiwa dan 700 rumah terendam banjir. 

“Desember 2019 juga terjadi banjir. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Ada empat kecamatan yang terdampak banjir dan longsor adalah Lareh Sago Halaban, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabiluru,” katanya.

DAS Sungai Mahat  (Mahat Hulu) menurut Tommy satu dari 108 DAS prioritas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 328/Menhut-II/2000 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang “Penetapan DAS Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. 

Dasar pertimbangan SK tersebut adalah kawasan DAS sudah bermasalah dari aspek hidrologi, vegetasi, serta adanya fasilitas publik atau aset negara yang harus diselamatkan. SK juga berperan sebagai arahan atau acuan bagi instansi atau dinas terkait dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, konservasi tanah dan air, baik vegetatif, agronomis, struktural, maupun manajemen. 

“Dalam kawasan DAS Mahat Hulu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat terjadi yaitu perambahan hutan, pertanian lahan basah, perkebunan, pertambangan, perikanan serta adanya aset negara yaitu PLTA Koto Panjang. Kebutuhan lahan usaha baru menyebabkan hutan mendapat tekanan. Deforestasi dan degradasi lahan yang terjadi di DAS Mahat Hulu telah meningkatkan erosi tanah dan aliran permukaan yang pada gilirannya meningkatkan fluktuasi aliran sungai, sedimentasi di hilir, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau,” ujar Tommy.

Persoalan DAS Mahat adalah masifnya perubahan tutupan lahan Hutan yang terjadi dari tahun ke tahun, ini juga diperparah dengan adanya beberapa izin tambang batuan dan tambang timah hitam di Pangkalan. 


BACA JUGA