Kantor Pos Sikabaluan Tolak Cairkan BST yang Diwakili Kades

Kantor Pos Sikabaluan Tolak Cairkan BST yang Diwakili Kades Pembagian dana BST Kemensos dan Provinsi Sumbar di Desa Muara Sikabaluan melalui kantor Pos Cabang Sikabaluan (Foto : Bambang/MentawaiKita)

SIKABALUAN-Kantor Pos Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menolak mencairkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial dan Provinsi Sumatera Barat untuk warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Siberut Barat yang pengambilannya diwakili kepala desa.

Pemerintah Kecamatan Siberut Barat dan kepala desa yang ada di kecamatan itu kecewa karena surat edaran dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DAP3A) Kabupaten Kepulauan Mentawai tertanggal 26 Mei 2020 kepada camat dan kepala desa seMentawai tentang kelancaran penyaluran BST Kemensos dan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat diwakilkan pengambilannya kepada kepala desa oleh PT. Pos Indonesia Padang untuk desa yang jauh tidak digubris oleh petugas Kantor Pos Muara Sikabaluan.

"Kami sudah koordinasi tapi pihak pos mengatakan tetap tidak bisa diwakilkan kepada kepala desa. Sementara yang kami lakukan sesuai surat kepala Dinas Sosial Mentawai," kata Piator, Kepala Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat pada Mentawaikita.com, Kamis (11/6/2020).

Piator mengatakan tujuan surat dari kepala DAP3A Mentawai kepada camat dan kepala desa agar pengambilan dana diwakilkan di kantor pos cabang Sikabaluan sudah baik mengingat biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat sangat banyak jika menjemput sendiri.

"Kalau masyarakat yang datang biaya mereka masing-masing sangat besar. Kalau diwakili oleh desa akan sedikit mengirit biaya setidaknya mereka hanya menjemput di kantor desa," katanya.

Camat Siberut Barat, Jop, mengatakan pihak kecamatan dan desa di Kecamatan Siberut Barat sudah melakukan koordinasi pada satgas BST Kemensos dan pos cabang Muara Sikabaluan terkait penyaluran BST untuk diwakilkan kepada kepala desa masing-masing.

"Tapi hasilnya tidak bisa diwakilkan sementara desa sudah datang membawa surat sesuai dengan surat edaran kadis Sosial," katanya.

Ia menyebutkan pihak desa dan kecamatan siap memfasilitasi satgas bansos untuk menyalurkan BST ke tiga titik yang ada di Kecamatan Siberut Barat, diantaranya di Desa Sigapokna, di Desa Simalegi dan di Desa Simatalu.

"Tapi pihak PT. Pos tidak mau juga. Mereka tetap berkeras agar masyarakat yang datang menjemput sesuai juknis yang ada," katanya.

Untuk memudahkan penyaluran BST kelapangan di tiga titik desa di Kecamatan Siberut Barat, dikatakan Jop, pihak desa menganggarkan biaya Rp6 juta per desa untuk menjemput bantuan masyarakat desanya masing-masing.

Jika masyarakat yang menjemput bantuannya masing-masing ke kantor pos cabang Muara Sikabaluan, kata Jop, mereka akan mengeluarkan dana transporasi Rp1,5 juta dari Desa Simatalu. Dengan rincian Rp500 ribu ongkos ojek Simatalu-Betaet pulang pergi, kemudian transportasi bot Pokai-Betaet Rp500 ribu, ditambah biaya makan dan ojek di Sikabaluan.

"Sementara yang dijemput untuk di Kemensos Rp1,8 juta dan di Provinsi Rp1,2 juta karena masih keluar dua bulan," katanya.

Pihak satgas bansos dan kepala pos cabang Muara Sikabaluan pada Selasa, 9 Juni 2020 pernah melakukan pertemuan dengan unsur muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) terkait penyaluran BST untuk desa yang jauh di Kecamatan Siberut Barat. Namun karena tidak ada juknis atau instruksi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi atau PT.Pos Indonesia untuk diantar langsung di desa masing-masing mereka tak mau mencairkan dana.

Kepala Kantor Pos Muara Sikabaluan, Rano Karno, mengatakan petunjuk teknis yang mereka dapat dari PT. Pos Indonesia pencairan harus dilakukan di kantor pos.

"Juknis penyalurannya di Kantor Pos Cabang Muara Sikabaluan, jadi masyarakat yang datang ke kantor pos," kata Rano Karno.


BACA JUGA