Aparatur Desa dan Yatim Piatu Boleh Menerima BLT Desa

Aparatur Desa dan Yatim Piatu Boleh Menerima BLT Desa Ilustrasi. (Foto: Pixabay.com)

SIKABALUAN-Camat Siberut Utara Agustinus Sab menyatakan aparatur desa dibolehkan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal itu menjawab pro dan kontra di masyarakat.

Menurut Camat, awalnya aparatur desa dilarang masuk sebagai penerima bantuan langsung tunai dari dana desa, namun setelah dikoordinasikan pada pihak kabupaten sudah tidak ada masalah. "Sudah diperbolehkan. Jadi tidak ada masalah," katanya pada Mentawaikita.com, Jumat (29/5/2020).

Yang tidak diperbolehkan masuk dalam data penerima BLT DD diantaranya PNS, TNI, Polri dan pengusaha. "Kita sudah koordinasi pada bagian pembinaan desa dan keuangan desa sehingga hal ini kita sampaikan pada pemerintah desa," katanya.

Urbanus Saumanuk, Sekretaris Desa Malancan mengatakan di Desa Malancan masyarakat banyak mempertanyakan kenapa aparatur desa ada masuk sebagai penerima bantuan BLT DD.

"Kami sudah koordinasi dengan pihak kecamatan dan diperbolehkan sehingga ada aparatur desa yang masuk didalamnya," katanya.

Lebihlanjut dikatakan Urbanus, dasar pihak pemerintah desa mempertanyakan itu karena ada beberapa nama aparatur desa yang terdaftar dalam bantuan sosial Kemensos dan Bansos Provinsi sehingga terjadi ketimpangan antara yang terdaftar dan tidak.

"Setelah dikoordinasikan dan diizinkan akhirnya aparatur desa yang belum terdaftar sama sekali kita masukkan di BLT DD," katanya.

Lebihlanjut dikatakan Urbanus, didata penerima BLT DD Malancan ada beberapa orang muda yang masuk dalam daftar penerima dengan alasan karena yang bersangkutan anak yatim piatu dan orangtuanya belum memiliki kartu keluarga.

"Kita masukkan karena dia anak yatim piatu. Dan ini kesepakatan bersama di dalam musdes," katanya.

Tak hanya yang yatim piatu. Dikatakan Urbanus, ada anak yang orangtua laki-lakinya meninggal dan ibunya menikah lagi namun anaknya tidak masuk didalam data keluarga baru ibunya, berdasarkan musdes dimasukkan sebagai penerima BLT DD karena tidak terdaftar di dalam KK orangtua.

"Kita masukkan karena dia tidak masuk didalam data KK orangtua," katanya.

Lalu ada masyarakat yang berada diluar Desa Malancan namun alamat KKa di Desa Malancan tetap dimasukkan sebagai penerima bantuan karena tidak masuk kategori PNS, TNI, Polri.

"Seperti pendeta yang berada di luar Malancan tetap kita masukkan karena mereka tidak masuk dalam tiga kategori yang tidak boleh. Dan tidak ada mahasiswa atau pemuda yang kita masukkan tanpa alasan," katanya. 


BACA JUGA