Pemdes Sikakap Tetapkan 310 KK Penerima BLT

Pemdes Sikakap Tetapkan 310 KK Penerima BLT Musyawarah penetapan penerima BLT Desa Sikakap (Foto : Supri/MentawaiKita)

SIKAKAP-Pemerintah Desa (Pemdes) Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan sebanyak 310 kepala keluarga (kk) sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa.

Alokasi BLT Desa yang ditetapkan sebanyak Rp558 juta atau 35 persen dari dana desa yang tahun ini berjumlah Rp1,5 miliar.

"Sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai penerima bantuan BLT Dana Desa Sikakap Covid-19 sebanyak 310 KK, besar dana yang diterima oleh penerima BLT Dana Desa sebanyak Rp600 ribu per bulan diterima selama tiga bulan," kata San Andi Iklas, Kepala Desa Sikakap kepada MentawaiKita.com, Kamis (14/5/2020).

San Andi Iklas menyebutkan, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN terhitung mulai bulan April sampai Juni besar diterima oleh penerima BLT DD Rp1,8 juta.

Jumlah KK di  Desa Sikakap sebanyak 1.375,  yang sudah menerima bantuan dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 116 KK, Bantuan Kemensos 394 KK, Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Barat yang sumber dananya APBD Provinsi Sumatera Barat 68 KK, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 305 KK dan Bantuan dari Perindakop sebanyak 60 KK total seluruhnya 943 KK.

"Kalau dikurangkan jumlah KK di Desa Sikakap dengan penerima bantuan di Desa Sikakap tinggal 432 KK yang belum mendapatkan bantuan," ujarnya.

Dari 432 KK yang belum mendapatkan bantuan dikurangi penerima BLT Dana Desa Covid-19 sebanyak 310 KK tinggal lagi 122 KK yang belum mendapatkan bantuan.

Sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat Pra musyawarah Desa (Pramusdes) dalam validasi data yang dilakukan Kamis (14/5/2020). Aparatur desa termasuk, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikakap, pegawai honor, kontrak, pegawai negeri, dan pensiunan, serta pedagang yang memiliki modal puluhan juta tidak berhak menerima bantuan langsung tunai.

Dari 122 KK yang belum mendapatkan bantuan dikeluarkan Aparatur Desa dan BPD sebanyak 37 KK maka tinggal lagi 85 KK, dikeluarkan tenaga honor, kontrak, PNS, pensiunan dan gedagang maka tersisa  sebanyak 30 KK yang belum mendapatkan bantuan langsung Covid-19.

"Untuk penambahan bantuan Covid-19 Desa Sikakap yang akan diminta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 30 KK saja lagi," jelasnya.

Desrijal, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengatakan, tujuan dari Pramusdes ini untuk validasi supaya tidak ada data ganda yang menerima bantuan Covid-19 di Desa Sikakap.

"Dalam validasi data Covid-19 Desa Sikakap dibutuhkan sekali kejujuran dan keputusan bersama supaya tidak ada data ganda yang mendapatkan bantuan langsung tunai Covid-19," katanya.

BACA JUGA