Cegah Covid 19, Bupati Larang ASN Keluar Masuk Mentawai

Cegah Covid 19 Bupati Larang ASN Keluar Masuk Mentawai Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet. (Foto: Toro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT- Demi mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kepulauan Mentawai, Bupati Kepulauan Mentawai, keluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai.

Surat edaran dengan Nomor : 180/179/BUP, perihal Penertiban ASN Dalam Rangka Pencegahan Covid 19 di Kepulauan Mentawai, tertanggal 27 Maret 2020, dimana sebelumnya Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran Nomor : 443.2/156/Bup, pada tanggal 18 Maret 2020 lalu, tentang pencegahan Covid 19 di Kepulauan Mentawai.

Dalam surat tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai, menyampaikan seluruh ASN yang tergolong dalam kategori bekerja di rumah, sesuai dengan surat edaran Bupati Nomor : 443.2/156/Bup, agar tetap melakukan pekerjaan di rumah dan tidak diperbolehkan bolak-balik Padang atau ke tempat lain.

Kemudian mulai tanggal 31 Maret 2020, seluruh ASN yang berada di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diperkenankan lagi kembali ke tempat tugas sampai ada pemberitahuan kembali dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, mulai tanggal 31 Maret 2020, seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tidak diperkenankan lagi untuk pergi ke luar daerah tempat penugasan sampai ada pemberitahuan dari Pemerintah daerah.

Sementara ASN yang tergabung dalam Gugus Tugas penanganan Covid 19 tetap melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pencegahan covid 19 sesuai Komando Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

Tak hanya itu, ASN yang melanggar surat edaran tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa hukuman disiplin tingkat sedang.

Sementara juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid 19, Serieli BW mengatakan bahwa surat edaran tersebut jangan diabaikan, sebab bagi ASN yang melanggar akan menerima sanksi.

"Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari (sesuai PP No 53 Tahun 2010 ttg Disiplin PNS), penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun," Katanya, Jumat, (27/3/2020).

Ia juga menyampaikan surat tersebut sudah disebarkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Mentawai.


BACA JUGA