BPN Serahkan Tujuh Sertiifikat Tanah yang Dibebaskan untuk Perluasan Bandara Rokot Mentawai

BPN Serahkan Tujuh Sertiifikat Tanah yang Dibebaskan untuk Perluasan Bandara Rokot Mentawai Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet didampingi Wakil Bupati Kortanius Sabeleake menerima tujuh sertifikat tanah untuk pengembangan Bandara Rokot dari BPN. (Foto: Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Kepala Badan Pertanahan Mentawai, Yunaldi menyerahkan tujuh sertifikat pembebasan lahan pengembangan Bandara Rokot, di ruang kerja Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapeijat, Sipora Utara, Rabu, (12/2/2020).

Ia menyatakan, proses pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Rokot sudah selesai dan tidak ada masalah dan sudah melalui beberapa tahapan. "Tujuh sertifikat yang kita serahkan ke Bupati merupakan sertifikat lahan pengembangan Bandara Rokot," kata Yunaldi.

Sebelumnya ada 12 penggarap yang belum mau menerima uang ganti rugi tanaman, setelah melakukan beberapa proses akhirnya lima orang menyerahkan lahannya, dan tinggal tujuh orang yang belum menyerahkan lahan dan menerima ganti rugi.

Terkait tujuh penggarap lahan yang belum mengambil ganti rugi lahan Bandara Rokot, bisa mengajukan pembayaran ke Pengadilan Negeri Padang melalui prosedur yang berlaku. "Kalau yang tujuh orang yang belum menerima ganti rugi atau menyerahkan lahannya, itu sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Padang, itu sedang diproses," lanjut Yunaldi.

Lahan  yang sudah dibebaskan yakni seluas 41,78 hektar dari total 40,6 hektar yang dibutuhkan, dengan pesawat yang melayani tipe HTR 72. 

"Total anggaran dalam rangka perluasan bandara Rokot ini dibantu dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp547 miliar. Untuk tahun ini anggaran yang dikucurkan sebesar Rp135,7 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai, Edi Sukarni.

Sementara itu Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet didampingi Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake berharap pengerjaan pengembangan Bandara Rokot ini dapat segera dikerjakan dan bisa rampung secepatnya.

"Pengembangan Bandara Rokot ini sebagai salah satu upaya mengentaskan status 3T di Mentawai dan berdampak bagi kemajuan maupun perekonomian masyarakat Mentawai," tutur Yudas saat penyerahan tujuh sertifikat tersebut.

Dengan semakin terbukanya akses ke Mentawai melalui jalur udara ini, Yudas meminta OPD dan stakeholder terkait agar turut bergerak cepat dan berkoordinasi mendukung prospek pembangunan Bumi Sikerei yang nantinya akan melayani rute dari Mentawai menuju Padang, Batam, Bengkulu, Pekanbaru, dan sebaliknya.

"Wisatawan nusantara dan mancanegara akan semakin ramai dan mudah untuk berkunjung ke Mentawai. Kita meminta agar destinasi wisata dibenahi dan berkembang serta masyarakat dapat mengambil peluang yang ada," katanya.

Dengan dibangunnya Bandara Rokot, maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang ada di sekitar bandara, bahkan kata Yudas, putra/putri Mentawai bisa berpeluang bekerja di bandara, terutama anak-anak pemilik lahan.

"Sebelumnya kita sudah sampaikan kepada pemilik lahan yang punya anak kita sekolahkan sebanyak sepuluh orang, kita sekolahkan di Perhubungan, setelah selesai kita tarik dan pekerjakan di situ, itu harapan kita, tapi sampai saat ini belum kita terima nama-nama anak mereka itu yang kita sekokahkan," ungkapnya.

Menurut Yudas, meski ada pelung putra/putri Mentawai bekerja di Bandara Rokot, tapi tidak semua yang bisa masuk, sebab yang bisa masuk dan bekerja merupakan yang memilki SDM, agar nantinya tidak menjadi pesuruh atau kerja apa adanya, tetapi menduduki posisi dan punya jabatan. 

BACA JUGA