Warga Politcoman yang Diusir Karena Tudingan Santet Belum Bisa Pulang

Warga Politcoman yang Diusir Karena Tudingan Santet Belum Bisa Pulang Lokasi pengungsian warga Politcoman. (Foto: Patrisius/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Memasuki bulan ke lima, warga asal Desa Politcoman, Kecamatan Siberut Barat yang dituding isu santet masih bertahan di tenda pengungsian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kilometer 1 Sipora Utara, Mentawai.

Di sana ada orang dewasa dan anak-anak yang masih sekolah menjadi korban tudingan yang mengikuti orang tuanya mengungsi karena diusir warga kampungnya sejak Oktober 2019 atas tuduhan santet.

Nicolaus Sorot Ogok, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Kepulauan Mentawai mengatakan hingga saat ini kepada mereka masih terus dilakukan upaya mediasi agar bisa meyakinkan warga yang diusir tersebut dapat diterima kembali di kampungnya.

“Kita masih terus berupaya melakukan mediasi, bagaimana pun tentu saja mereka ingin kembali ke kampungnya dan saat ini kita mencari solusi atau cara meyakinkan mereka agar bisa diterima kembali,” katanya pada Rabu, (5/2/2020).

Dijelaskan Nicolaus, sebelum perayaan Natal 2019, Pemda Mentawai pernah mencoba melakukan mediasi dengan warga Politcoman agar mereka dapat diterima kembali namun kata Nicolaus masyarakat di sana masih ragu jika mereka kembali dan terulang seperti yang mereka tuduhkan.

Meski demikian Pemda Mentawai terus mencari solusi agar warga yang diusir dari tuduhan isu santet dapat kembali ke kampungnya, berbaur dengan masyarakat untuk memulai hidup lebih baik lagi. “Untuk upaya terus kita lakukan, namun jika tida ada solusi lagi maka mereka harus direlokasi, tentu dengan memulai hidup dari nol lagi,” kata Nicolaus.

Saat ini penanganan segala kebutuhan warga pengungsi tersebut fokus ditangani oleh Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan anggaran yang dikucurkan untuk penanganan warga pengungsi tersebut khusus pada Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menghabiskan dana sekira Rp120 juta.

“Ini dananya dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pendirian tenda serta keperluan lain, belum lagi dari dinas lain yang terkait,” kata Nicolaus.

BACA JUGA