Pemda Mentawai Kurangi 26.191 Penerima Bantuan Iuran JKN KIS

Pemda Mentawai Kurangi 26191 Penerima Bantuan Iuran JKN KIS Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DAP3A) Kepulauan Mentawai (Foto : Suntoro/MentawaiKita.com)

TUAPEIJAT—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengurangi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari 36.591 orang menjadi 10.400 jiwa pada tahun ini, atau berkurang sebanyak 26.191 penerima.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DAP3A) Kepulauan Mentawai, Nicolaus Sorot Ogok, mengatakan pengurangan penerima bantuan tersebut disebabkan adanya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen yang tertuang pada pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan.

"Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS dari APBD Mentawai mencapai 36.591 jiwa hingga akhir Desember 2019 lalu, namun karena kenaikan iuran BPJS tahun 2020, yang memungkinkan bisa ditanggung oleh APBD hanya sebanyak 10.400 jiwa," kata  Nicolaus Sorot Ogok kepada MentawaiKita.com, Jumat (17/1/2020).

Akibat perubahan tersebut, hingga saat ini, kata Nico, seluruh peserta PBI yang ditanggung APBD dalam posisi non aktif karena dalam proses pengaktifan data peserta di BPJS.

"Peserta yang termasuk PBI tahun 2020 ini belum bisa kita pilah sehingga masih berstatus non aktif. Kita berharap peserta PBI menjelang aktif, melakukan pembayaran secara mandiri. Begitupun bagi yang sudah tidak mendapat bantuan agar melakukan pembayaran secara mandiri tanpa menunggu sakit terlebih dahulu," ujarnya.

Ia menyebutkan peserta PBI yang dibantu Pemkab Mentawai adalah peserta yang aktif sebelumnya dan pedoman pengajuan data peserta berdasarkan pembagian kuota per dusun/desa melalui surat sekretaris daerah Mentawai. 

Kemudian, terkait sosialisasi kepada masyarakat karena terkendala faktor geografis kepulauan Mentawai, ia berharap informasi ini dapat tersampaikan melalui media massa dan media sosial.

Meski demikian, pihaknya berencana menyampaikan surat ke tingkat desa agar kemudian kepala desa bersangkutan menyampaikan informasi secara estafet hingga ke tingkat dusun.

Besaran iuran BPJS kesehatan untuk kelas III sebesar Rp42.000 per bulan, kelas II Rp110.000 per bulan, dan kelas I Rp160.000 per bulan.


BACA JUGA