Layanan Kapal Cepat Antar Pulau Disepakati Kerjasama Swasta

Layanan Kapal Cepat Antar Pulau Disepakati Kerjasama Swasta Warga berdesakan naik kapal antar pulau di Pelabuhan Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan. (Foto: Patris/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Pemda Mentawai pada pembahasan Rancangan APBD 2020 akhir November 2019 lalu mengusulkan pengadaan kapal cepat untuk melayani akses transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Namun rencana pengadaan kapal cepat antar pulau pada APBD Mentawai 2020 ditolak Komisi II DPRD Mentawai dengan alasan pengelolaannya tidak akan maksimal dimana belajar dari pengadaan kapal cepat antar pulau milik pemerintah yang pernah ada tidak dikelola dengan baik.

"Dulu ada kapal Kuda Laut, MV. Mentawai Ekpress sampai sekarang tidak jelas pengelolaanya, lebih bagus dikelola pihak ketiga atau swasta, dan dari kita persiapkan anggaran subsidinya," kata Juni Arman Samaloisa, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Senin, (13/1/2020).

Tak hanya itu, pengalaman Pemda Mentawai yang pernah membeli kapal cepat tidak terawat. "Biaya operasisonal kapal dari BBM, operasional Anak Buah Kapal (ABK) dan pemeliharaan cukup besar setiap tahun bahkan bisa membeli 1 kapal lagi, sudah saatnya Pemda Mentawai sebagai regulator bukan pelaksana kebijakan," kata Juniarman.

Disepakati pada 2020 kata Juni Arman, untuk layanan kapal cepat antar pulau dikelola dan bekerja sama dengan pihak ketiga, Pemda Mentawai menanggung subsidi. "Yang kita persiapkan anggaran subsidinya saja, berapa pun penumpangnya harus dilayani, kemudian subsidi jarak diberlakukan jadi tidak mesti ongkosnya bayar penuh kalau jarak dekat.

Subsidi yang akan diberikan, lanjut Juni, untuk kepastiaan tersedianyan layanan kapal cepat dan terjangkaunya harga kita bagi masyarakat dengan berdasarkan rute dan jarak pelayaran," katanya.


BACA JUGA