Koalisi Pembela HAM Sumbar Minta Sudarto Dibebaskan Segera

Koalisi Pembela HAM Sumbar Minta Sudarto Dibebaskan Segera Direktur Pusaka, Sudarto ( berpeci) didampingi Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra di Mapolda Sumbar.

PADANG--Penangkapan Direktur Pusat Studi  Antar Komunitas (Pusaka) Sudarto oleh Polda Sumatera Barat, Selasa (7/1/2020) memunculkan reaksi organisasi masyarakat sipil salah satunya Koalisi Pembela HAM Sumbar yang mengecam penangkapan itu karena diduga tindakan kriminalisasi terhadap Sudarto.

Penangkapan Sudarto yang aktif memperjuangkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumbar ini dilakukan di kantor Pusaka tadi siang. Penangkapan berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/77/K/XII/2019/Polsek pada tanggal 29 Desember 2019 atas nama Harry Permana.

Dalam laporan polisi tersebut pelapor merasa terkejut melihat postingan Sudarto yang menyatakan ada pelarangan ibadah Natal di Nagari Sikabu Kabupaten Dharmasraya, namun pelapor mengecek surat Walinagari mengatakan tidak ada pelarangan ibadah, yang ada dilarang membawa jemaah dari luar Sikabu untuk beribadah.

Saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumbar, Sudarto didampingi penasehat hukumnya Wendra Rona Putra yang juga Direktur LBH Padang.

Dalam rilis persnya malam ini, Koalisi Pembela HAM Sumbar yang beranggotakan sejumlah NGO ini mendesak Sudarto dibebaskan segera sebab penjara semestinya diperuntukkan bagi orang-orang yang melanggar hak asasi orang lain  diantaranya yang menghambat aktivitas peribadatan bagi umat beragama.

Anggota koalisi, Rifai Lubis meminta Polda jangan memenjarakan orang-orang yang memperjuangkan hak atas beribadah orang lainnya karena tentunya setiap orang berhak memeluk, menyakini dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Berita terkait : Direktur Pusaka Sudarto Ditangkap Polisi

“Semestinya penjara itu diperuntukkan bagi orang yang membuat hak orang lain terpenjara. Kami tahu Sudarto adalah orang memperjuangkan kebebasan beribadah orang lain bukan malah menghambatnya.  Tindakan polisi ini dikhawatirkan semakin memberi ruang untuk terus berkembangnya intoleransi di Sumatera Barat,” jelasnya seperti dikutip dari rilis yang disebarkan kepada media hari ini.

Sementara Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mengutuk mengutuk keras tindakan penangkapan Sudarto dalam memperjuangkan hak konstitusi sekaligus penegakan hukum bagi kelompok agama yang dilarang untuk beribadat Natal dan ibadat mingguan. Karena tindakan kepolisian tersebut telah menciderai demokrasi dengan memasung hak kebebasan intelektual dan berfikir setiap warga negara.

Melalui siaran persnya hari ini, Selasa (7/1/2020) ICRP juga mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang melakukan pembiaran dan tunduk terhadap kelompok intoleran yang melakukan ancaman-ancaman.

Karena itu ICRP meminta Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengambil langkah hukum yang tegas terhadap para kelompok intoleran yang melakukan aksi ancaman dan teror terhadap kelompok agama Kristen dan Katolik di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung supaya tidak terjadi lagi pemasungan hak kebebasan beragama. Serta membuat SOP yang jelas untuk aparat kepolisian agar tidak tunduk terhadap aksi teror dan ancaman pelarangan ibadah. 

BACA JUGA